
BANJARMASIN – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menekankan pentingnya penyelarasan penandaan (tagging) program dan kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penyelarasan tersebut terutama diperlukan untuk program bidang pendidikan serta sejumlah program prioritas pemerintah pusat agar penempatannya sesuai dengan ketentuan perencanaan dan penganggaran.
Hal itu menjadi salah satu perhatian dalam rapat pembahasan bersama mitra kerja Komisi IV DPRD Kalsel, Jumat (20/11/2026). Pertemuan tersebut merupakan bagian dari evaluasi kegiatan dan perubahan Tahun Anggaran 2026 sekaligus pembahasan rencana program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2027.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Hj. Jihan Hanifa, S.H., menjelaskan bahwa secara substansi pembahasan bersama mitra kerja telah diselesaikan. Namun, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diselaraskan, khususnya terkait ketepatan penandaan program dan kegiatan pada setiap SKPD.
“Pada prinsipnya, pembahasan rapat hari ini sudah selesai. Namun, kami melihat masih belum adanya keselarasan penandaan atau tagging kegiatan di masing-masing SKPD. Terutama terkait tagging pendidikan, kemudian penandaan program Koperasi Desa (Kopdes) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program pemerintah pusat. Ini perlu diselaraskan agar penempatannya tepat,” jelas Jihan usai rapat.
Menurutnya, Komisi IV mengundang seluruh mitra kerja untuk memastikan setiap program dan kegiatan memiliki penandaan yang sesuai dengan ketentuan. Langkah tersebut dinilai penting agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam proses perencanaan maupun penganggaran, terutama ketika program pemerintah daerah harus diselaraskan dengan prioritas nasional.
Selain penandaan program, Komisi IV juga mencermati pemenuhan alokasi anggaran pendidikan. Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan, anggaran pendidikan diwajibkan mencapai sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran negara maupun daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jihan menyampaikan bahwa hasil pembahasan bersama mitra kerja menunjukkan alokasi anggaran pendidikan di Kalimantan Selatan telah mencukupi ketentuan tersebut.
“Untuk tagging pendidikan yang merupakan kewajiban berdasarkan undang-undang, kami juga melihat apakah alokasinya sudah sesuai dengan ketentuan 20 persen atau belum. Dari hasil pembahasan tadi, ternyata alokasi anggaran pendidikan sudah mencukupi,” ungkapnya.
Komisi IV berharap seluruh mitra kerja segera melakukan penyelarasan terhadap program dan kegiatan masing-masing secara lebih cermat. Dengan demikian, perencanaan anggaran Tahun 2027 dapat disusun secara lebih terarah, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyelarasan tersebut juga diharapkan dapat memperjelas keterkaitan antara program pemerintah pusat dan daerah, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak tumpang tindih serta anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara efektif.
Melalui pembahasan dan evaluasi secara berkala, Komisi IV DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran. Upaya tersebut dilakukan guna memastikan program pemerintah daerah benar-benar mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.
Pewarta: M. Nur Sulaiman
Editor: Dwi Kurniawan




















