KALIMANTAN SELATAN – Kebutuhan armada dan perlengkapan pemadam kebakaran menjadi salah satu aspirasi utama masyarakat yang diserap Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Kartoyo, S.M., M.M., saat menutup rangkaian Reses Masa Sidang III Tahun 2026 di Desa Sungai Garuda, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Rabu (11/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat mengusulkan agar setiap desa memiliki Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) sendiri. Aspirasi ini muncul sebagai bentuk peningkatan kesiapsiagaan warga dalam menghadapi ancaman kebakaran, terutama setelah sejumlah wilayah di Kabupaten HSS terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kartoyo mengatakan, HSS merupakan salah satu daerah yang mengalami dampak cukup parah akibat karhutla. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kebakaran. Namun, keterbatasan armada dan peralatan pemadam masih menjadi kendala dalam mewujudkan pembentukan BPK di setiap desa.
“Kita sudah menyelesaikan reses di 16 titik. Hari ini kita membahas kondisi pascakarhutla, karena Hulu Sungai Selatan termasuk daerah yang terdampak cukup parah. Selain BPK yang sudah ada, masing-masing desa juga ingin membentuk BPK sendiri, tetapi yang menjadi kendala adalah ketersediaan unit pemadamnya,” ujar Kartoyo.
Menurutnya, keinginan masyarakat membentuk BPK di tingkat desa merupakan inisiatif positif yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Keberadaan relawan pemadam kebakaran dinilai penting untuk membantu penanganan kebakaran, baik di kawasan permukiman maupun lahan yang sulit dijangkau.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kartoyo menyatakan akan mengupayakan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi guna mencari solusi atas keterbatasan sarana pemadam kebakaran. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah mengusulkan dukungan pengadaan unit pemadam melalui instansi terkait.
“Ini memang harus dicarikan solusi. Mungkin nanti ada dukungan unit dari provinsi, atau proposal dari BPK-BPK ini bisa dimasukkan ke BPBD maupun Kesra agar mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten ataupun provinsi,” jelasnya.
Kartoyo juga menyampaikan apresiasi kepada para relawan pemadam kebakaran yang selama ini berada di garis depan dalam penanganan karhutla. Ia menilai dedikasi para relawan sangat besar karena mereka tetap menjalankan tugas membantu masyarakat meskipun menghadapi berbagai risiko dan kondisi pemadaman yang penuh tantangan.
“Mereka sangat luar biasa saat melakukan pemadaman karhutla. Mereka menjadi garda terdepan, bahkan sampai rela berkorban,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Kartoyo menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun selama reses di 16 titik akan menjadi bahan perjuangan melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Berbagai usulan tersebut akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar dapat dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.
Penutupan reses di Desa Sungai Garuda sekaligus mengakhiri rangkaian kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang berlangsung selama delapan hari, terhitung sejak 4 hingga 11 November 2026. Aspirasi mengenai penguatan BPK di tingkat desa diharapkan mendapat perhatian agar kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kebakaran semakin meningkat. (Red/MNS)
