BATAM – Pemerataan layanan air bersih, percepatan perbaikan infrastruktur jalan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi sejumlah aspirasi warga Kecamatan Galang yang disampaikan kepada Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Aspirasi tersebut disampaikan melalui Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Galang, Nazaruddin, dalam kegiatan silaturahmi bersama ketua RT, RW, LPM, dan tokoh masyarakat di halaman Kantor Camat Galang, Kamis (29/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan di lapangan sekaligus membahas pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah hinterland atau kawasan penyangga yang meliputi pulau-pulau di luar pusat perkotaan.
Dalam kesempatan itu, Nazaruddin menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah program Pemko Batam yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Galang. Salah satunya adalah kemudahan pelayanan administrasi kependudukan, seperti pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) dan akta kematian, yang kini dapat dilakukan di Kantor Camat Galang tanpa harus menyeberang ke pusat kota.
Selain pelayanan administrasi, masyarakat juga menyambut baik program beasiswa bagi anak-anak setempat untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Negeri Batam, pelatihan kerja yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja, serta pemberian seragam sekolah gratis.
Meski demikian, Nazaruddin menegaskan masih terdapat sejumlah kebutuhan mendasar yang memerlukan perhatian pemerintah, terutama pemerataan akses air bersih, peningkatan kualitas infrastruktur, dan penguatan program kesejahteraan masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi layanan air bersih dari Sungai Gong dan berharap jaringannya terus diperluas agar menjangkau seluruh permukiman, baik di daratan maupun pulau-pulau. Khusus Embung Newak Waduk di Sembulang yang kerap mengering saat musim kemarau, kami berharap ada perhatian dan penanganan khusus dari pemerintah,” ujarnya.
Menurut Nazaruddin, ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi secara berkelanjutan. Perluasan jaringan distribusi diharapkan dapat menjangkau permukiman yang selama ini masih menghadapi keterbatasan pasokan, terutama ketika musim kemarau berlangsung.
Aspirasi lainnya berkaitan dengan perbaikan jalan utama serta akses penghubung antarkampung dan antarpulau. Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian masyarakat antara lain Pulau Kinun, Sembulang, dan kawasan pesisir lainnya.
Infrastruktur yang memadai dinilai penting untuk memperlancar mobilitas penduduk, memudahkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Karena itu, warga berharap perbaikan jalan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Selain infrastruktur dasar, Nazaruddin meminta agar pelatihan kerja disesuaikan dengan potensi ekonomi lokal. Bidang pengolahan hasil laut, perikanan, dan pariwisata kuliner dinilai memiliki peluang untuk meningkatkan keterampilan sekaligus membuka kesempatan usaha bagi masyarakat.
Ia juga berharap bantuan sosial bagi lanjut usia (lansia) terus diperhatikan. Pembangunan di kampung-kampung yang belum terjangkau secara optimal, termasuk Kampung Tanjung Melagan dan Kampung Seros, juga diharapkan mendapat perhatian lebih dari pemerintah.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Amsakar Achmad menegaskan bahwa pembangunan Kota Batam membutuhkan sinergi antara Pemko Batam, BP Batam, dan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, komunikasi terbuka diperlukan agar kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, LPM, hingga RT dan RW, sangat penting agar pembangunan berjalan berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan secara merata,” ujar Amsakar.
Dalam pertemuan tersebut, Amsakar juga memaparkan sejumlah program dan capaian pembangunan yang dijalankan Pemko Batam. Program tersebut mencakup pemberian insentif bagi RT dan RW, penyediaan seragam sekolah gratis, perbaikan fasilitas pendidikan, serta perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan.
“Pemko Batam terus berkomitmen memberikan perhatian nyata kepada masyarakat. Insentif RT dan RW tetap menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pelayanan di tingkat masyarakat. Kami juga memberikan dua stel seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP serta mengalokasikan anggaran sekitar Rp65 miliar untuk perbaikan sekolah, termasuk mengatasi kekurangan ruang kelas,” kata Amsakar.
Ia menambahkan, sekitar 23.000 pekerja rentan telah mendapatkan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Kelompok penerima manfaat tersebut mencakup penambang pancung, pengemudi ojek, ketua RT dan RW, guru taman pendidikan Al-Qur’an (TPQ), serta tokoh agama.
Di bidang pendidikan, Pemko Batam turut memberikan beasiswa kepada sejumlah anak Batam untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Politeknik Negeri Batam.
Sementara itu, untuk memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal, Pemko Batam menjalin kerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan 30 perusahaan. Kerja sama tersebut diarahkan untuk membuka akses pekerjaan yang lebih luas, dengan kuota perekrutan tenaga kerja lokal yang disebut mencapai 20 persen.
Terkait persoalan air bersih di tengah musim kemarau, Amsakar menjelaskan bahwa pemerintah sedang melakukan perbaikan fasilitas Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), yakni teknologi pengolahan air laut menjadi air tawar. Selain itu, pemerintah bersama pihak terkait menerapkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan sebagai salah satu upaya untuk membantu mengatasi kondisi kekeringan.
Amsakar juga mengajak masyarakat melakukan ikhtiar spiritual melalui salat Istiska sebagai bentuk doa memohon hujan. Ia berharap berbagai upaya yang dilakukan, baik melalui langkah teknis maupun doa bersama, dapat membantu mengatasi persoalan ketersediaan air bersih.
Pada akhir pertemuan, Amsakar mengingatkan para ketua RT, RW, dan tokoh masyarakat agar bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum jelas kebenarannya serta tidak ikut menyebarkan hoaks dan fitnah.
Menurutnya, sinergi pemerintah dan masyarakat tidak hanya dibutuhkan untuk mendorong pembangunan fisik, tetapi juga untuk menjaga persatuan, memperkuat kerukunan, dan menciptakan situasi yang kondusif di Kota Batam.
Melalui dialog bersama masyarakat Galang tersebut, berbagai aspirasi mengenai air bersih, infrastruktur, pendidikan, lapangan kerja, dan bantuan sosial diharapkan menjadi bahan perhatian dalam pelaksanaan pembangunan selanjutnya. Pemerataan pembangunan di wilayah hinterland pun diharapkan semakin memperkuat kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Batam. (Red/Jnd)
