JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar meminta agar anggaran pemberdayaan masyarakat tidak lagi diperlakukan sebagai “anak tiri” dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, pemberdayaan harus menjadi prioritas pembangunan karena berperan penting dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, membuka lapangan kerja, dan memperluas kesempatan usaha.
Muhaimin menegaskan, kementerian dan lembaga yang mengelola anggaran negara perlu mengubah cara pandang terhadap program pemberdayaan. Anggaran tersebut tidak semestinya hanya dianggap sebagai pengeluaran, tetapi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
“Saya minta kepada Menteri Keuangan, saya minta kepada lembaga dan kementerian yang memegang kendali APBN, jangan lagi mencoret anggaran pemberdayaan karena anggaran pemberdayaan itu biasanya anak tiri. Jangan meletakkan anggaran pemberdayaan sebagai anak tiri, tapi menjadi anak utama,” ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10/2026).
Ia menilai, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya bantuan yang disalurkan kepada masyarakat. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa program yang dijalankan mampu meningkatkan kemampuan penerima manfaat agar mereka dapat memperbaiki taraf hidup secara berkelanjutan.
Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada bantuan sosial, lanjutnya, perlu memperoleh kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, mendapatkan pekerjaan, atau mengembangkan usaha produktif. Dengan demikian, program pemerintah tidak hanya meringankan beban ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi kemandirian masyarakat untuk masa depan.
Salah satu contoh program berbasis APBN yang disoroti Muhaimin adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Program tersebut dinilai berpotensi membangun ekosistem ekonomi baru dalam waktu relatif cepat, mulai dari membuka peluang usaha hingga menyerap tenaga kerja, termasuk dari kelompok masyarakat miskin.
Selain program pemerintah, Muhaimin mencontohkan pesantren sebagai model pemberdayaan yang berkembang melalui inisiatif masyarakat. Menurutnya, pesantren tidak hanya menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk melalui pendidikan tanpa biaya, tetapi juga berperan dalam membangun karakter, keterampilan, dan kemandirian para santri.
Ia juga menyoroti kontribusi dunia usaha dalam menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan industri. Salah satu contoh yang disampaikannya adalah kawasan industri MM2100 di Bekasi, yang memiliki sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan orientasi pendidikan sesuai kebutuhan dunia kerja.
“Ada juga lembaga-lembaga swasta yang berbasis bisnis. Kayak di Bekasi itu ada kawasan industri, namanya MM2100 bikin SMK yang langsung applicable dengan dunia industri,” jelas Muhaimin.
“Peserta didiknya dididik dengan skill dan attitude serta karakter Jepang, sehingga langsung diserap di perusahaan-perusahaan Jepang di Tanah Air maupun langsung ke Jepang. Itu bukti komitmen pemberdayaan model pendidikan dan model bisnis,” sambungnya.
Menurut Muhaimin, berbagai contoh tersebut memperlihatkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui beragam pendekatan. Pemerintah dapat menggerakkan program melalui APBN, masyarakat dapat mengembangkan inisiatif secara mandiri, sedangkan dunia usaha dan lembaga sosial dapat memperluas manfaat melalui kolaborasi.
Karena itu, ia menekankan pentingnya memperluas sumber pendanaan dan memperkuat kemitraan dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Pemerintah perlu bekerja sama dengan lembaga zakat, organisasi filantropi, badan usaha milik negara (BUMN), sektor swasta, serta berbagai pihak yang memiliki program sosial dan ekonomi untuk masyarakat.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan program, mengoptimalkan sumber daya, dan memastikan bantuan serta dukungan pemberdayaan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat akan terus mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Upaya ini diarahkan agar program pemberdayaan berjalan lebih terpadu dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Melalui langkah tersebut, pemerintah diharapkan tidak hanya menggunakan anggaran negara untuk membantu masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi saat ini, tetapi juga membuka akses terhadap keterampilan, pekerjaan, dan peluang usaha. Dengan menempatkan pemberdayaan sebagai prioritas APBN, pembangunan diharapkan mampu mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri dan memiliki kesempatan ekonomi yang lebih luas. (Red/DP)
