BANTUL – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengajak Muhammadiyah berkolaborasi dengan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia. Salah satu langkah yang dinilai strategis adalah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar mereka memiliki kesempatan meraih masa depan yang lebih baik.
Ajakan tersebut disampaikan Agus Jabo saat menjadi pembicara dalam Simposium Nasional Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (KAUMY) di Kampus Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (24/10/2026).
Agus Jabo menilai Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui jaringan dan institusi pendidikan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dengan keterlibatan organisasi tersebut, anak-anak yang selama ini belum memperoleh akses pendidikan diharapkan dapat dijangkau dan diberikan kesempatan untuk berkembang.
“Saya berharap Muhammadiyah yang memiliki berbagai institusi pendidikan di Indonesia turut andil untuk menjemput, mengantarkan anak-anak tersebut mewujudkan apa yang menjadi impian mereka dan orang tuanya,” ujar Agus Jabo dalam tulisan, Minggu (25/10/2026).
Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu jalan penting untuk memutus kemiskinan antargenerasi. Anak-anak dari keluarga kurang mampu perlu memperoleh kesempatan belajar yang memadai agar memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian untuk meningkatkan taraf hidup mereka pada masa mendatang.
Tantangan tersebut masih cukup besar. Agus Jabo menjelaskan bahwa sekitar 4,1 juta anak usia sekolah di Indonesia tidak bersekolah atau mengalami putus sekolah. Kondisi ini membutuhkan perhatian bersama, baik dari pemerintah maupun berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan dan lembaga pendidikan.
Salah satu upaya pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut adalah melalui program Sekolah Rakyat. Program ini diarahkan untuk memberikan akses pendidikan yang layak kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Selain membuka kesempatan belajar, Sekolah Rakyat diharapkan dapat membantu meningkatkan kemandirian peserta didik sehingga mereka mempunyai peluang lebih besar untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya.
Dalam kesempatan itu, Agus Jabo juga menjelaskan tiga mandat prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat upaya pengentasan kemiskinan. Pertama, menghadirkan data sosial ekonomi yang akurat melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kedua, memastikan bantuan sosial diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan berdasarkan data yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS). Ketiga, memenuhi akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat sebagai salah satu instrumen untuk memutus mata rantai kemiskinan.
Ia menegaskan bahwa akurasi data menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan kebijakan sosial. Data yang tepat dibutuhkan agar pemerintah dapat mengidentifikasi masyarakat yang memerlukan bantuan serta memastikan program yang dijalankan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Sebaliknya, penilaian yang hanya mengandalkan subjektivitas berisiko menimbulkan ketidaksesuaian antara data administrasi dan keadaan masyarakat yang sebenarnya. Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat pemutakhiran data dan digitalisasi bantuan sosial untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran.
Selain mendorong kolaborasi dalam pendidikan dan perlindungan sosial, Agus Jabo mengajak masyarakat membangun keyakinan terhadap kemampuan bangsa sendiri. Ia menekankan bahwa kekayaan dan sumber daya Indonesia harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sejalan dengan semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
“Kita bukan bangsa kelas tiga, tetapi kita adalah warga bangsa yang harus menjadi nomor satu di republik ini dan kita harus setara dengan bangsa-bangsa lain,” tegasnya.
Agus Jabo berharap sinergi pemerintah dan Muhammadiyah dapat memperluas jangkauan program pengentasan kemiskinan, terutama bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempertemukan upaya pendataan yang akurat, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, serta penyediaan pendidikan yang inklusif.
Melalui langkah bersama tersebut, semakin banyak anak diharapkan memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan dan mengembangkan potensi diri. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi sarana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Red/DP)
