AMBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami. Upaya ini menjadi prioritas mengingat kondisi geografis dan sejarah kebencanaan menempatkan Kota Ambon sebagai salah satu wilayah di Maluku yang memiliki risiko bencana geologi.
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, saat membuka kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami Kota Ambon Tahun 2026 di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota Ambon, Sabtu (24/10/2026).
Dalam sambutannya, Bodewin menekankan bahwa bencana merupakan ancaman nyata yang harus dihadapi melalui kesiapan, pengetahuan, dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Selain gempa bumi dan tsunami, Kota Ambon juga menghadapi ancaman banjir, tanah longsor, serta bencana akibat cuaca ekstrem yang berulang setiap tahun.
“Bencana tidak mungkin kita hindari. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kesiapsiagaan kita sehingga ketika bencana itu datang, kita mampu menghadapinya dan mengurangi risiko yang ditimbulkan,” tegas Bodewin.
Ia menjelaskan, sejarah mencatat sejumlah peristiwa gempa bumi dan tsunami yang berdampak besar terhadap masyarakat Ambon. Salah satunya adalah gempa bumi pada 1950 yang disertai tsunami di kawasan Galala–Hative Kecil dan menimbulkan banyak korban jiwa.
Ancaman tersebut kembali menjadi perhatian pada 2019, ketika aktivitas kegempaan yang tinggi di wilayah Maluku turut berdampak pada Kota Ambon. Peristiwa itu menyebabkan kerusakan bangunan dengan tingkat kerusakan yang beragam sekaligus menjadi pengingat pentingnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.
Menurut Bodewin, pengalaman tersebut harus dijadikan pelajaran untuk memperkuat budaya sadar bencana. Terlebih, sebagian kawasan permukiman di Kota Ambon berada di wilayah pesisir yang berpotensi terdampak tsunami apabila terjadi gempa bumi kuat yang memicu gelombang tsunami.
Sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana, Pemkot Ambon telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana. Regulasi tersebut menjadi salah satu landasan dalam memperkuat langkah mitigasi dan penanganan bencana melalui koordinasi dengan instansi terkait serta berbagai pemangku kepentingan.
Upaya yang dilakukan mencakup pemasangan rambu-rambu dan penyediaan jalur evakuasi, peningkatan edukasi kebencanaan, serta penguatan kerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta organisasi internasional seperti UNESCO.
Salah satu bentuk kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pengembangan program Tsunami Ready di Desa Galala dan Hative Kecil. Selain itu, edukasi melalui sekolah lapang bagi masyarakat pesisir dan pembangunan tugu tsunami di Desa Hative Kecil menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ancaman bencana.
Bodewin juga mengapresiasi respons masyarakat ketika gempa bumi terjadi pada 2019. Menurutnya, masyarakat saat itu menunjukkan reaksi cepat dengan bergerak menuju wilayah yang lebih tinggi. Pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk membangun kebiasaan menyelamatkan diri secara tepat.
Meski demikian, ia menilai pengetahuan masyarakat mengenai karakteristik gempa bumi, potensi tsunami, dan prosedur evakuasi tetap perlu ditingkatkan melalui edukasi yang berkelanjutan.
Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami Tahun 2026 diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, kepedulian, dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi keadaan darurat. Kegiatan ini secara khusus menyasar masyarakat di tiga wilayah, yakni Kelurahan Tihu, Negeri Rumah Tiga, dan Desa Poka.
“Yang kita perjuangkan adalah tidak adanya korban jiwa. Itu masih bisa kita upayakan sepanjang masyarakat mendapatkan edukasi dan memahami dengan baik bagaimana menyelamatkan diri ketika terjadi gempa bumi dan tsunami,” ujar Bodewin.
Ia mengingatkan bahwa penyediaan sarana mitigasi oleh pemerintah harus diikuti kesadaran masyarakat untuk memahami dan memanfaatkannya. Rambu-rambu evakuasi yang telah dipasang perlu diketahui lokasinya, dipahami fungsinya, dan dijadikan pedoman ketika terjadi keadaan darurat.
Menurutnya, kesiapsiagaan tidak cukup dibangun melalui penyediaan infrastruktur. Kesadaran untuk mengenali ancaman, memahami jalur evakuasi, dan mengetahui langkah penyelamatan diri harus menjadi kebiasaan bersama agar masyarakat mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat.
Dukungan terhadap upaya mitigasi tersebut juga diharapkan datang dari masyarakat. Seorang warga Ambon menilai edukasi kebencanaan sangat penting, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.
“Kami berharap kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan sekali, tetapi terus berlanjut hingga masyarakat benar-benar memahami apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Warga juga perlu mengetahui jalur evakuasi dan tempat yang aman agar tidak panik ketika menghadapi keadaan darurat,” ujar warga tersebut.
Pada kesempatan itu, atas nama Pemerintah Kota Ambon, Bodewin menyampaikan apresiasi kepada anggota Komisi V DPR RI, Widya Pratiwi Murad, jajaran BMKG dari tingkat pusat hingga daerah, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Kegiatan ini turut dihadiri secara daring oleh Widya Pratiwi Murad dan Direktur Sismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG, Dr. Teguh Rahayu, S.Kom., M.M. Sementara itu, hadir secara langsung Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah IV Makassar, Dr. Nasrol Adil.
Pemkot Ambon berharap Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami Tahun 2026 memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya warga di wilayah sasaran. Melalui edukasi, penguatan sarana mitigasi, dan koordinasi lintas sektor, pemerintah daerah berupaya membangun masyarakat yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana.
Sinergi antara pemerintah, BMKG, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat agar upaya pengurangan risiko bencana berjalan secara berkelanjutan. Dengan kesiapsiagaan yang lebih baik, masyarakat diharapkan mampu melindungi diri dan keluarga sekaligus mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa ketika bencana terjadi. (Red/AK)
