BENGKULU – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu terus mendorong percepatan akses keuangan daerah melalui penguatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Upaya ini merupakan bagian dari komitmen untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif.
Dalam ajang TPAKD Award 2026, TPAKD Kabupaten Bengkulu Selatan berhasil masuk nominasi TPAKD Terbaik Tingkat Kabupaten Wilayah Sumatera. Pencapaian tersebut menjadi momentum untuk terus mengembangkan berbagai inisiatif perluasan akses keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi daerah.
Penguatan peran TPAKD diharapkan dapat mendorong keterlibatan industri jasa keuangan dalam mendukung pembiayaan usaha, memperluas jangkauan layanan keuangan, serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
Komitmen tersebut sejalan dengan arah pengembangan TPAKD yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di Jakarta, Kamis (22/10). Kegiatan yang dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tersebut mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.
Rakornas itu menjadi forum koordinasi untuk memperkuat kontribusi akses keuangan terhadap pembangunan ekonomi nasional dan meningkatkan sinergi antarpemangku kepentingan dalam memperluas layanan keuangan bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membangun serta mengembangkan TPAKD di berbagai wilayah Indonesia.
“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” tuturnya.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam Rakornas tersebut menyampaikan bahwa pengembangan TPAKD turut mendukung agenda Asta Cita Pemerintah, terutama dalam pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Secara nasional, TPAKD telah terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan total 552 TPAKD. Berbagai program telah dijalankan untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha, meningkatkan kepemilikan rekening bagi pelajar, serta memperluas jangkauan layanan keuangan hingga ke wilayah perdesaan.
Salah satu program yang menunjukkan capaian signifikan adalah Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), yang telah menyalurkan kredit sebesar Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur. Sementara itu, program Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas mencatat penyaluran pembiayaan sebesar Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur.
Capaian tersebut menggambarkan peran akses keuangan dalam membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pembiayaan sesuai kebutuhan dan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif. Melalui program-program tersebut, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan memiliki kesempatan lebih luas untuk mengembangkan usahanya serta meningkatkan kesejahteraan.
Kepala OJK Provinsi Bengkulu, Ayu Laksmi Syntia Dewi, menyampaikan bahwa penguatan TPAKD perlu diarahkan pada pengembangan program yang sesuai dengan potensi ekonomi dan kebutuhan masyarakat di daerah.
“Penguatan TPAKD perlu diarahkan pada pengembangan program yang sesuai dengan potensi ekonomi dan kebutuhan masyarakat di daerah. Kami terus mendorong sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan untuk memperluas akses pembiayaan, mendukung pengembangan usaha produktif, serta memastikan masyarakat dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan,” ujar Ayu Laksmi Syntia Dewi.
Bagi Provinsi Bengkulu, penguatan TPAKD perlu terus difokuskan pada program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pelaku usaha lokal. Kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, dan lembaga jasa keuangan menjadi faktor penting agar potensi ekonomi daerah dapat dikembangkan dengan dukungan akses keuangan yang memadai.
OJK Provinsi Bengkulu akan terus mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait guna memperkuat pelaksanaan program percepatan akses keuangan. Melalui langkah tersebut, TPAKD diharapkan semakin berperan dalam memperluas pemanfaatan layanan keuangan, mendukung pengembangan usaha produktif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu. (Adv)
