JAWA TENGAH – Perum BULOG terus memperluas jangkauan distribusi pangan nasional melalui penguatan pelayanan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di berbagai wilayah Indonesia. Hingga saat ini, sebanyak 1.985 KDKMP telah tercatat dalam cakupan pelayanan BULOG sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap pangan yang terjangkau hingga tingkat desa dan kelurahan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 736 KDKMP telah mendapatkan pelayanan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Sementara itu, 1.249 KDKMP lainnya masih dalam proses pelayanan, dengan total pesanan atau purchase order (PO) mencapai 624.000 kilogram atau setara 624 ton beras.
Capaian tersebut menjadi bagian dari dukungan BULOG terhadap penguatan operasionalisasi koperasi sekaligus upaya pemerintah membangun jaringan distribusi pangan yang lebih dekat dengan masyarakat. Melalui KDKMP, penyaluran beras SPHP diharapkan semakin menjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah perdesaan dan kelurahan.
Penguatan pelayanan itu sejalan dengan kegiatan pemantauan operasionalisasi KDKMP yang berlangsung di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (13/10/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari monitoring serentak di 107 titik KDKMP yang melibatkan 19 kementerian dan lembaga.
Dalam kegiatan tersebut, peninjauan dilakukan di empat lokasi, yakni KDKMP Purbayan, KDKMP Kadilangu, KDKMP Menuran, dan KDKMP Bentakan. Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, anggota Komisi VII dan Komisi XII DPR RI, serta Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa percepatan operasionalisasi KDKMP merupakan langkah penting untuk memperkuat perekonomian desa sekaligus membangun jaringan distribusi pangan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pengoperasian koperasi membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), hingga seluruh pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diperlukan agar koperasi dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan berkelanjutan.
“KDKMP diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat distribusi pangan. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN diperlukan agar koperasi dapat beroperasi optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Zulkifli Hasan.
Senada dengan itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya penguatan KDKMP untuk memperlancar distribusi kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan jaringan koperasi yang menjangkau desa dan kelurahan dinilai dapat mendukung efisiensi penyaluran barang sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan pangan.
Melalui penguatan jaringan distribusi tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai kebutuhan pokok secara lebih mudah dan terjangkau. Selain itu, keberadaan KDKMP juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas rantai pasok, sehingga distribusi barang dari pemasok kepada konsumen dapat berlangsung lebih efisien.
“KDKMP diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus meningkatkan efisiensi rantai pasok, sehingga distribusi barang semakin efektif hingga tingkat desa dan kelurahan,” ujar Budi Santoso.
Sementara itu, Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan kesiapan perusahaan untuk mendukung penguatan operasionalisasi KDKMP melalui optimalisasi pasokan dan pelayanan distribusi beras SPHP di seluruh Indonesia.
Ia menjelaskan, BULOG berupaya menjadikan KDKMP sebagai salah satu jaringan distribusi strategis yang dapat menghubungkan ketersediaan stok pangan dengan kebutuhan masyarakat secara lebih luas. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari dukungan BULOG terhadap upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
“BULOG berkomitmen menjaga kesiapan pasokan dan memperkuat pelayanan distribusi beras SPHP sesuai penugasan pemerintah. Kami berharap KDKMP semakin berperan dalam mendekatkan akses pangan kepada masyarakat serta mendukung stabilisasi pasokan dan harga,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.
Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap percepatan operasionalisasi koperasi, BULOG terus mengoptimalkan kesiapan pasokan serta memperkuat koordinasi pelayanan distribusi di berbagai wilayah. Khusus untuk 107 titik KDKMP yang menjadi sasaran monitoring, total pesanan beras SPHP tercatat mencapai 53.500 kilogram atau setara 53,5 ton.
Pelayanan terhadap pesanan beras tersebut ditargetkan selesai pada 14 Oktober 2026. Penyelesaian distribusi sesuai target diharapkan dapat mendukung kesiapan koperasi dalam menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat di wilayah masing-masing.
Perluasan pelayanan KDKMP juga menjadi bagian dari upaya BULOG membangun sistem distribusi pangan yang lebih merata dan terintegrasi. Dalam pelaksanaannya, BULOG memperkuat kolaborasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat rantai pasok dari hulu hingga hilir.
Melalui sinergi tersebut, penyaluran beras SPHP diharapkan semakin efektif, sementara keberlanjutan operasional KDKMP dapat terus diperkuat sebagai salah satu pusat pelayanan kebutuhan pokok masyarakat. Dengan demikian, jaringan koperasi di tingkat desa dan kelurahan diharapkan dapat berkontribusi terhadap pemerataan akses pangan sekaligus mendukung upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga di berbagai daerah. (Adv)
