LEBONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong menggelar rapat koordinasi untuk membahas kejelasan status hukum dan operasional kegiatan pertambangan emas di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara. Rapat yang berlangsung di Graha Bina Praja, Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong, Kamis (12/11/2026), tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lebong, Bambang ASB, S.Sos., M.Si. Sejumlah unsur terkait turut hadir, di antaranya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu, PT TME, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Pertemuan tersebut dinilai penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai status kegiatan pertambangan emas di wilayah Desa Lebong Tambang. Selain membahas aspek hukum dan operasional, rapat juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, instansi teknis, perusahaan, dan pihak-pihak yang berkepentingan.
Wakil Bupati Lebong Bambang ASB menegaskan bahwa kejelasan menyangkut kegiatan pertambangan harus diperoleh melalui pembahasan yang menyeluruh dan mempertimbangkan berbagai aspek. Menurutnya, persoalan pertambangan tidak dapat dilihat hanya dari sisi kegiatan usaha, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan hukum, kepentingan masyarakat, serta dampak terhadap lingkungan.
“Kita butuh kejelasan menyeluruh terkait kegiatan pertambangan di Desa Lebong Tambang. Semua aspek harus kita bahas dengan cermat, mulai dari aturan hukum, kepentingan masyarakat, hingga dampak lingkungan dan keberlanjutan daerah,” ujar Bambang.
Dalam rapat tersebut, seluruh peserta diminta menelaah berbagai aspek kegiatan pertambangan secara komprehensif. Pemkab Lebong menekankan tiga pilar utama yang harus menjadi landasan dalam menentukan langkah maupun kebijakan terkait aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.
Pilar pertama adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap kegiatan pertambangan harus memiliki dasar hukum dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah munculnya persoalan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Pilar kedua adalah perlindungan kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap warga, termasuk hak dan kebutuhan masyarakat di sekitar kawasan pertambangan.
Sementara itu, pilar ketiga adalah perlindungan lingkungan dan keberlanjutan daerah. Aspek ini menjadi perhatian agar aktivitas pertambangan tidak mengabaikan kelestarian lingkungan maupun kepentingan pembangunan jangka panjang Kabupaten Lebong.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Lebong berupaya membangun kesamaan pemahaman di antara seluruh pihak sebelum menentukan langkah lebih lanjut. Pemerintah daerah menegaskan bahwa tidak boleh ada keputusan yang mengorbankan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pada saat yang sama, setiap kebijakan juga harus tetap berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. (Red/AAP)
