BANDA ACEH – Pemerintah Aceh membantah tegas informasi yang beredar di tengah masyarakat mengenai adanya keputusan final Pemerintah Pusat terkait polemik Bendera Aceh. Pemerintah daerah memastikan bahwa persoalan tersebut masih dalam tahap pembahasan melalui komunikasi politik dan koordinasi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyebut informasi yang mengklaim telah adanya keputusan final mengenai Bendera Aceh sebagai kabar tidak berdasar dan menyesatkan. Ia meminta masyarakat tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
“Kabar tersebut tidak berdasar dan menyesatkan. Itu sarat kepentingan pihak tertentu yang ingin memperkeruh suasana politik serta merusak kondusivitas di Aceh,” tegas Nurlis yang dikutip dari website resmi Pemerintah Provinsi Aceh, Sabtu (7/11/2026).
Nurlis menjelaskan, hingga saat ini komunikasi politik dan koordinasi strategis antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat masih berlangsung secara dinamis dan konstruktif. Karena itu, belum ada keputusan akhir yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa polemik Bendera Aceh telah selesai.
“Saat ini masih dalam pembahasan. Belum ada putusan final,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nurlis mengungkapkan bahwa dalam sepekan terakhir Pemerintah Aceh telah meningkatkan upaya diplomasi dan negosiasi di tingkat nasional. Komunikasi lintas kementerian tersebut difokuskan pada penyelesaian tiga persoalan strategis yang berkaitan dengan kekhususan Aceh, yakni penyelesaian persoalan Bendera Aceh, keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, serta kepastian status hukum tanah wakaf Lapangan Blang Padang.
Ketiga persoalan tersebut dinilai memiliki arti penting bagi Aceh karena berkaitan dengan marwah daerah, pemenuhan hak-hak konstitusional, serta kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Aceh berupaya agar seluruh aspirasi tersebut dapat dibahas melalui jalur konstitusional dan menghasilkan penyelesaian yang dapat diterima.
Keseriusan pemerintah daerah dalam memperjuangkan aspirasi tersebut ditunjukkan melalui pertemuan Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf atau Mualem, dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tatap muka itu, Gubernur menyampaikan posisi serta harapan masyarakat Aceh terkait sejumlah persoalan strategis daerah.
Pada pekan yang sama, Gubernur Mualem bersama Wakil Gubernur H. Fadhlullah atau Dek Fadh juga menggelar rapat koordinasi tingkat menteri secara maraton di Jakarta. Pertemuan tersebut turut didampingi jajaran pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh).
Keterlibatan unsur eksekutif dan legislatif dalam rangkaian komunikasi tersebut menunjukkan adanya upaya bersama untuk memperjuangkan kepentingan dan hak-hak kekhususan Aceh di tingkat pemerintah pusat.
“Dalam pertemuan tingkat tinggi itu, juga dibahas bendera, dana otsus, dan Lapangan Blang Padang,” tambah Nurlis.
Pemerintah Minta Masyarakat Tidak Terprovokasi
Di tengah berlangsungnya komunikasi dan diplomasi tersebut, Pemerintah Aceh menyayangkan beredarnya informasi yang dinilai manipulatif dan berpotensi memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Nurlis menilai penyebaran kabar yang tidak benar dapat mengganggu suasana kondusif, terutama ketika pemerintah daerah sedang berupaya membangun kesepahaman dengan Pemerintah Pusat.
“Langkah manipulatif tersebut adalah upaya sistematis untuk memprovokasi keadaan. Tujuannya memecah belah persatuan rakyat, serta mengadu domba masyarakat dengan pemerintah,” kecamnya.
Ia menambahkan, penyebaran disinformasi ketika proses negosiasi penting sedang berlangsung merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, hal tersebut dapat mencederai upaya bersama dalam menjaga perdamaian, memperkuat persatuan, dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Di saat Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sedang memperjuangkan bendera, dana otsus, dan Lapangan Blang Padang, justru muncul orang tak bertanggung jawab melemparkan isu yang kontraproduktif. Itu tidak baik,” ungkap Nurlis.
Pemerintah Aceh juga menilai narasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut berpotensi menghambat tercapainya titik temu yang harmonis antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak menjadikan informasi yang belum terverifikasi sebagai dasar untuk membangun opini maupun mengambil sikap.
Seorang pemerhati sosial di Aceh, dalam pernyataan ilustratif, menilai masyarakat perlu mengedepankan sikap kritis dalam menyikapi informasi mengenai persoalan daerah. Menurutnya, isu yang menyangkut kekhususan Aceh membutuhkan ketenangan dan pemahaman yang utuh agar tidak berkembang menjadi kesalahpahaman. Ia juga mengingatkan pentingnya memberikan ruang kepada pemerintah daerah dan lembaga legislatif untuk menyampaikan perkembangan resmi hasil komunikasi dengan Pemerintah Pusat.
Ajak Ulama dan Tokoh Masyarakat Jaga Kondusivitas
Menanggapi dinamika tersebut, Pemerintah Aceh mengimbau seluruh elemen masyarakat, mulai dari ulama, tokoh adat, pemuda, hingga mahasiswa, agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar di media sosial maupun ruang publik.
Masyarakat diminta lebih bijak dan kritis dalam menerima informasi, memeriksa kebenaran sumber, serta tidak ikut menyebarkan kabar yang belum jelas faktanya. Pemerintah juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada langkah diplomasi yang sedang ditempuh Gubernur Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Fadhlullah, bersama DPR Aceh.
“Saat ini, pimpinan daerah sedang berjuang secara konstitusional dan bermartabat demi kepentingan seluruh rakyat Aceh,” pungkas Nurlis.
Pemerintah Aceh berharap suasana damai dan persatuan masyarakat tetap terjaga selama proses pembahasan tiga isu strategis tersebut berlangsung. Dengan komunikasi yang konstruktif dan dukungan masyarakat, penyelesaian persoalan kekhususan Aceh diharapkan dapat ditempuh melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum dan mengutamakan kepentingan rakyat. (Red/A1)
