LOMBOK TENGAH – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi Dusun Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, pascakebakaran yang terjadi pada 22 Agustus 2026. Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan yang telah direncanakan dapat diselesaikan pada akhir Desember 2026 melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTB, H. Lalu Mohamad Faozal, S.Sos., M.Si., saat meninjau perkembangan rekonstruksi di Dusun Adat Sade, Sabtu (17/10/2026).
Sejak kebakaran melanda kawasan tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri telah mengoordinasikan penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak. Upaya tersebut berlanjut ke tahap rekonstruksi dengan melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, tokoh adat, dan masyarakat setempat.
Pembangunan kembali kawasan adat itu secara resmi dimulai pada Kamis (3/9/2026) melalui tradisi Nyemulak. Prosesi tersebut ditandai dengan pemasangan tiang pertama rumah adat dan Masjid Sade, berdasarkan hasil musyawarah warga Dusun Sade, serta dihadiri Gubernur NTB dan Bupati Lombok Tengah.
Pelaksanaan tradisi Nyemulak menjadi penanda dimulainya pembangunan kembali kawasan tersebut dengan tetap menghormati nilai-nilai adat, tata cara tradisional, dan identitas budaya masyarakat Sade.
Untuk memastikan proses pemulihan berjalan terarah, Pemerintah Provinsi NTB membentuk Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dusun Adat Sade melalui Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-400 Tahun 2026 tertanggal 26 Agustus 2026.
Satgas tersebut bertugas mengoordinasikan kebutuhan pembangunan, penataan kawasan, pemulihan sosial dan ekonomi, pelestarian budaya, serta pengelolaan bantuan. Koordinasi terpadu diharapkan dapat memastikan seluruh program berjalan saling melengkapi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak.
“Pemulihan Sade bukan semata-mata membangun kembali bangunan yang terbakar. Kita ingin kehidupan masyarakat kembali pulih, aktivitas ekonomi bergerak, dan warisan budaya tetap terjaga. Karena itu, seluruh dukungan harus dikelola secara terpadu agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Faozal.
Berdasarkan pembaruan kondisi lapangan per 15 Oktober 2026, sekitar 45 rumah adat telah mulai dibangun secara bertahap melalui semangat gotong royong masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
Selain rumah warga, pembangunan fasilitas bersama juga menjadi bagian dari agenda rekonstruksi, termasuk masjid dan museum. Meski demikian, pekerjaan masih berlangsung. Pemerintah bersama pihak terkait perlu terus memetakan kebutuhan lanjutan berdasarkan kondisi setiap bangunan dan keluarga yang terdampak kebakaran.
Dukungan pemerintah pusat turut memperkuat upaya pemulihan tersebut. Kementerian Kebudayaan memberikan perhatian terhadap rekonstruksi rumah adat dan penataan kawasan. Sementara itu, Kementerian Pariwisata mendukung pemulihan mata pencaharian masyarakat melalui bantuan peralatan usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perajin tenun, serta pengrajin non-tenun.
Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi NTB bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan sekaligus memastikan pemulihan berlangsung sesuai kebutuhan warga.
Dukungan juga datang melalui koordinasi ITDC yang melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) dan ekosistem Mandalika. Sejumlah perusahaan, lembaga, komunitas, perguruan tinggi, serta donatur turut berkontribusi dalam bentuk dukungan pembangunan, penyediaan peralatan rekonstruksi, bantuan sosial, dan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.
Faozal menegaskan, percepatan rekonstruksi harus disertai penyediaan infrastruktur pendukung, seperti akses air bersih, sanitasi, pengelolaan lingkungan, dan langkah pencegahan kebakaran. Aspek keselamatan penghuni juga harus menjadi perhatian dalam setiap tahapan pembangunan.
Selain itu, rekonstruksi perlu tetap mempertahankan karakter arsitektur rumah adat Sade sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat setempat. Pemeriksaan kebutuhan dan pemantauan perkembangan pekerjaan juga harus dilakukan secara berkala agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Menurut Faozal, semangat gotong royong yang tumbuh di tengah masyarakat menjadi modal penting untuk memulihkan Dusun Adat Sade. Karena itu, pemerintah bersama seluruh mitra akan terus memperkuat koordinasi dan mengawal pemenuhan kebutuhan rekonstruksi.
“Semangat gotong royong yang tumbuh di Sade adalah modal besar untuk bangkit. Pemerintah bersama seluruh mitra akan terus memperkuat koordinasi dan mengawal kebutuhan rekonstruksi. Harapan kita, pada akhir Desember 2026, seluruh pekerjaan yang direncanakan dapat dituntaskan sehingga masyarakat kembali menjalani kehidupan dengan aman, kegiatan ekonomi pulih, dan identitas budaya Sade tetap lestari,” tutup Faozal. (Red/AH)
