Beranda Daerah

Pansus DPRD Batam Rampungkan Ranperda Ketertiban Umum, Segera Dibawa ke Paripurna

Pansus DPRD Kota Batam bersama tim Pemerintah Kota Batam menggelar rapat finalisasi dan menandatangani dokumen pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat di Kota Batam, Jumat (20/11/2026). Foto: Humas DPRD Kota Batam

BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat menggelar rapat finalisasi pembahasan, Jumat (20/11/2026). Rapat tersebut menjadi tahapan penting dalam merampungkan materi regulasi sebelum dilanjutkan ke proses pembahasan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD Kota Batam.

Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus, Anwar Anas, didampingi Wakil Ketua Pansus, Muhammad Fadhli, S.H. Sejumlah anggota Pansus turut hadir, yakni Yefri dan Sony Christanto, S.E., M.M. Selain itu, rapat juga diikuti tim hukum Pemerintah Kota Batam yang terdiri atas Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah yang menjadi sektor utama dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

Dalam agenda tersebut, Pansus bersama tim Pemerintah Kota Batam melakukan pembahasan akhir terhadap sejumlah materi Ranperda. Pembahasan ini sekaligus dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen finalisasi sebagai bentuk penyelesaian pembahasan di tingkat Pansus.

Penandatanganan dokumen finalisasi menjadi bagian dari tahapan pembentukan regulasi sebelum hasil pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Batam. Selanjutnya, Ranperda tersebut diharapkan dapat diagendakan dalam rapat paripurna untuk melanjutkan proses pembentukan peraturan daerah.

Ketua Pansus Anwar Anas mengatakan, setelah seluruh rangkaian pembahasan di tingkat Pansus diselesaikan, pihaknya akan segera menyampaikan laporan hasil pembahasan kepada pimpinan DPRD Kota Batam. Ia berharap hasil kerja Pansus tersebut dapat dibawa ke rapat paripurna mendatang sehingga proses pembentukan regulasi dapat berlanjut hingga tahap pengesahan.

“Alhamdulillah, dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama kami dapat menuntaskan pembahasan Ranperda ini di tingkat Pansus. Pembahasan secara maraton dan komprehensif kami harapkan sudah menyentuh aspek-aspek substansial dari Ranperda ini,” ungkap Anwar.

Menurutnya, rampungnya pembahasan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara anggota Pansus dan perangkat daerah terkait. Sinergi seluruh pihak diperlukan agar regulasi yang disusun tidak hanya memenuhi aspek administrasi dan hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, serta perlindungan masyarakat di Kota Batam.

Anwar menilai, keberadaan Perda tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas penegakan ketertiban umum. Selain itu, regulasi tersebut juga diharapkan memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga ketertiban serta ketenteraman lingkungan.

“Harapan kami, Perda ini nantinya tidak hanya menjadi produk regulasi semata, tetapi benar-benar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan ketenteraman bersama,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran Satpol PP sebagai sektor utama dalam pelaksanaan Perda setelah nantinya disahkan. Oleh karena itu, materi aturan yang disusun diharapkan memiliki ketentuan operasional yang jelas, terukur, dan dapat diterapkan secara efektif. Pelaksanaannya juga harus tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hak-hak masyarakat.

“Kami ingin regulasi ini dapat dilaksanakan secara konsisten, proporsional dan mengedepankan pendekatan yang humanis. Ketertiban umum bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat,” tambahnya.

Dengan dituntaskannya pembahasan di tingkat Pansus dan ditandatanganinya dokumen finalisasi, Anwar berharap tahapan selanjutnya dapat berjalan sesuai agenda DPRD Kota Batam. Pihaknya optimistis Ranperda tersebut dapat segera dibawa ke rapat paripurna untuk disampaikan dan diproses menuju pengesahan menjadi Peraturan Daerah.

Regulasi ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan tenteram. Melalui aturan yang jelas serta dukungan partisipasi masyarakat, Kota Batam diharapkan semakin mampu memberikan perlindungan dan rasa nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pewarta: Salafudin Zaenul Ardy
Editor: Dwi Kurniawan