MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp450 miliar untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur desa pada 2027. Anggaran tersebut akan disalurkan melalui skema Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) yang diarahkan langsung untuk mendukung pembangunan di tingkat desa.
Kebijakan tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri kegiatan Panggung Demokrasi yang digelar Cipayung Plus dan Aliansi BEM se-Sumut di Aula Kantor Dinas Perhubungan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah, mahasiswa, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas berbagai persoalan serta arah pembangunan di Sumatera Utara.
Dalam kegiatan tersebut, Bobby didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Timur Tumanggor, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Turut hadir Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan, Anggota DPRD Sumut Aripay Tambunan, perwakilan unsur Forkopimda lainnya, serta pimpinan organisasi mahasiswa intra dan ekstra kampus.
Bobby menyampaikan bahwa aspirasi mahasiswa merupakan bagian penting dalam proses pembangunan daerah. Berbagai masukan yang disampaikan mencakup persoalan infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial, hingga keterbukaan informasi publik.
Ia juga mengakui bahwa selama dua tahun kepemimpinannya masih terdapat sejumlah wilayah yang belum mendapatkan perhatian pembangunan secara optimal, terutama pada tingkat pemerintahan desa.
“Mohon maaf jika dalam perjalanan kepemimpinan selama dua tahun ini masih ada kekurangan. Banyak tempat yang belum bisa kami sentuh (perhatian), terutama di tingkat (pemerintahan) paling kecil (infrastruktur desa). Karena itu niat kita sama, bagaimana Sumatera Utara yang merupakan peringkat empat terbesar di Indonesia dari segi jumlah penduduk atau luas wilayah saja, tetapi bonus demografi dan kesejahteraannya juga,” ujar Bobby.
Menanggapi tuntutan pemerataan pembangunan, Bobby menjelaskan bahwa Sumut memiliki tantangan geografis dan demografis yang cukup besar. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk dan wilayah yang termasuk terbesar keempat di Indonesia, Sumut memiliki kondisi pembangunan yang beragam.
Di satu sisi, Sumut memiliki Kota Medan sebagai ibu kota provinsi dengan berbagai fasilitas perkotaan. Namun, di sisi lain, masih terdapat sejumlah kabupaten di Kepulauan Nias yang masuk kategori daerah tertinggal dalam skala nasional. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan antardaerah yang perlu ditangani secara serius.
Untuk mempercepat pemerataan, Pemprov Sumut akan mengubah mekanisme penyaluran BKP mulai 2027. Jika sebelumnya pengusulan dan penerima bantuan berada pada tingkat pemerintah kabupaten/kota, ke depan bantuan tersebut akan diarahkan langsung kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
Program ini menyasar 6.110 desa di Sumatera Utara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut. Pembangunan yang menjadi prioritas meliputi jalan desa, jalan produksi, dan jalan usaha tani. Usulan pembangunan akan disampaikan langsung oleh pemerintah desa agar kebutuhan masing-masing wilayah dapat menjadi dasar penentuan program.
“Pekan depan kita mulai kumpulkan kepala desa untuk mengajukan usulan pembangunan jalan desa, jalan produksi dan jalan usaha tani. Itu akan kita intervensi, walaupun nilainya tidak terlalu besar, kurang lebih Rp450 miliar. Jadi nanti bukan lagi ke kabupaten/kota, tetapi langsung masuk ke APBDesa masing-masing. Agar pembangunan bisa lebih merata, bisa dirasakan oleh masyarakat desa dan juga bisa berdampak kepada ekonomi desa tentunya,” terang Bobby.
Rencana tersebut mendapat perhatian dari kalangan masyarakat desa. Seorang warga di Sumatera Utara, menilai pembangunan jalan desa dan jalan usaha tani sangat penting untuk memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.
“Jalan yang baik akan memudahkan warga mengangkut hasil pertanian dan menjalankan kegiatan sehari-hari. Kami berharap program ini benar-benar menjangkau desa yang membutuhkan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata,” ujar Hendra kepada media, Rabu (11/11/2026).
Selain membahas infrastruktur, Bobby juga merespons aspirasi mahasiswa mengenai peredaran narkotika. Ia menyampaikan bahwa Pemprov Sumut bersama DPRD Sumut akan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Ranperda tersebut merupakan revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019.
Dalam rancangan regulasi itu, pemerintah juga akan mengatur pelarangan peredaran rokok elektrik atau vape, pod, dan produk sejenisnya. Bobby mengatakan, pemerintah akan menyiapkan alternatif dukungan usaha bagi masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut, khususnya pelaku usaha penjualan vape.
“Bagi yang terdampak (penjual vape), kita akan coba siapkan kredit khusus dari Bank Sumut, untuk usaha yang lain. Karena kita di pemerintahan provinsi maupun pemerintah pusat juga sudah memberikan kesempatan bagi seluruh pelaku UMKM memberikan kredit dengan bunga yang ringan,” sebutnya.
Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan mengapresiasi langkah Bobby Nasution bersama DPRD Sumut dalam menginisiasi Ranperda tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika. Ia menegaskan, Polda Sumut berkomitmen memberantas peredaran narkoba dan berbagai bentuk kejahatan lainnya di seluruh wilayah Sumatera Utara, termasuk menindak tegas aparat yang terbukti terlibat.
Sonny juga menegaskan komitmen kepolisian dalam mengawal kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat, termasuk demonstrasi mahasiswa. Menurutnya, kepolisian akan memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat selama kegiatan berlangsung sesuai ketentuan hukum.
“Kepada mahasiswa, saya juga sampaikan bahwa pengamanan unjuk rasa kami yakinkan akan mengawalnya. Jika itu berlangsung dengan baik dan sesuai aturan, maka siapa pun petugas yang mencoba mengganggu, maka kami akan berikan tindakan tegas,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan Aliansi BEM se-Indonesia wilayah Sumut, Arya Attallah, mengapresiasi kesediaan Gubernur dan Kapolda Sumut untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa. Ia berharap mahasiswa tidak hanya menjadi mitra kritis pemerintah, tetapi juga dapat berperan sebagai mitra kolaboratif dalam mendorong kemajuan daerah.
Arya menilai, berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa perlu ditindaklanjuti melalui program dan kebijakan yang nyata. Dengan demikian, dialog antara pemerintah dan mahasiswa tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi dapat menghasilkan langkah konkret untuk menjawab persoalan masyarakat.
Melalui forum Panggung Demokrasi tersebut, Pemprov Sumut diharapkan dapat memperkuat komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, sekaligus memastikan kebijakan pembangunan berjalan lebih merata. Rencana alokasi Rp450 miliar untuk infrastruktur desa pada 2027 menjadi salah satu langkah yang ditunggu realisasinya, terutama oleh masyarakat yang membutuhkan akses jalan untuk menunjang aktivitas sosial dan ekonomi. (Red/SH)
