JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia (RI) terus memperkuat transformasi digital dan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peluncuran Dashboard Penanganan Laporan Masyarakat dan Buku Saku Pengawasan Partisipatif Pelayanan Publik, Selasa (10/11/2026), di Kantor Ombudsman RI, Jakarta.
Peluncuran dua inovasi tersebut menjadi langkah konkret Ombudsman RI untuk meningkatkan kemudahan akses informasi, transparansi penanganan pengaduan, serta kapasitas masyarakat dalam mengenali dan melaporkan dugaan maladministrasi. Upaya ini sekaligus diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
Ketua Ombudsman RI, Nuzran Joher, mengatakan bahwa kedua inovasi tersebut lahir dari komitmen lembaganya dalam memastikan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas dapat terpenuhi. Digitalisasi juga menjadi bagian dari upaya menyelaraskan langkah Ombudsman RI dengan program prioritas Presiden.
“Sejak awal 2026, kami telah membangun satu fondasi melalui Ombudsman Digital Integrated System. Hari ini kita memperkuat fondasi tersebut dengan menghadirkan sistem yang mempermudah, murah, dan dapat diakses dengan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegas Nuzran dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Partono, menjelaskan bahwa Dashboard Penanganan Laporan Masyarakat menghadirkan fitur utama berupa layanan penelusuran status pengaduan secara mandiri atau self-service tracking. Fasilitas tersebut dapat diakses masyarakat melalui tautan https://data.ombudsman.go.id/data-laporan-masyarakat.
Melalui sistem ini, masyarakat yang telah menyampaikan laporan tidak perlu lagi menghubungi petugas melalui sambungan telepon atau pesan WhatsApp hanya untuk mengetahui perkembangan pengaduannya. Pelapor cukup memasukkan nomor agenda laporan pada dashboard untuk melihat persentase dan tahapan proses penanganan secara real-time.
Selain memantau perkembangan laporan, masyarakat juga dapat mengakses informasi mengenai status predikat Opini Ombudsman RI terhadap berbagai instansi. Kehadiran fitur tersebut diharapkan memperluas akses publik terhadap informasi sekaligus mendorong keterbukaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Buku Saku Perkuat Pengawasan Partisipatif
Selain menghadirkan dashboard digital, Ombudsman RI juga meluncurkan Buku Saku Pengawasan Partisipatif Pelayanan Publik. Buku ini disiapkan sebagai panduan edukasi praktis agar masyarakat lebih memahami hak, kewajiban, serta peran mereka dalam mengawasi pelayanan publik.
Buku saku tersebut memuat tujuh subtopik utama yang membahas berbagai bentuk pelayanan dalam kehidupan sehari-hari, jenis-jenis maladministrasi, hingga tata cara menyampaikan pengaduan melalui saluran digital. Materinya juga mengangkat persoalan yang kerap dianggap sebagai hal biasa, seperti budaya antrean yang tidak tertib hingga praktik pungutan liar (pungli).
Partono menegaskan, pengawasan pelayanan publik tidak dapat hanya mengandalkan Ombudsman. Diperlukan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil atau non-governmental organization (NGO), mahasiswa, serta organisasi kemasyarakatan.
“Mustahil Ombudsman bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Melalui buku saku ini, kami ingin membangun keberanian dan kapasitas masyarakat untuk mengenali penyimpangan, melaporkannya, serta mengawal perbaikannya agar maladministrasi tidak terulang,” tambah Partono.
Ombudsman RI juga mendorong terwujudnya partisipasi bermakna atau meaningful participation. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pengawasan, bukan sekadar pihak yang dilibatkan untuk memenuhi formalitas.
Dalam konsep tersebut, masyarakat memiliki tiga hak fundamental dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ketiganya adalah hak untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan. Pemenuhan ketiga hak ini diharapkan membuat keterlibatan masyarakat lebih nyata dalam mendorong perbaikan kualitas layanan.
Pendidikan Antimaladministrasi Jadi Prioritas
Ke depan, Ombudsman RI akan memperkuat pendidikan antimaladministrasi melalui dua pendekatan strategis. Pertama, peningkatan kapasitas masyarakat secara umum dengan menjadikan mahasiswa sebagai salah satu kelompok strategis yang diharapkan mampu menjadi pendorong perubahan.
Kedua, peningkatan kapasitas profesional melalui program sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Program ini diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia pengawas pelayanan publik yang memiliki kompetensi dan standar profesional sesuai kebutuhan.
Melalui kedua pendekatan tersebut, Ombudsman RI berupaya membangun ekosistem pengawasan pelayanan publik yang lebih kuat. Masyarakat diharapkan tidak hanya memahami bentuk-bentuk penyimpangan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyampaikan laporan serta ikut mengawal tindak lanjut perbaikannya.
Peluncuran Dashboard Penanganan Laporan Masyarakat dan Buku Saku Pengawasan Partisipatif Pelayanan Publik menjadi bagian dari upaya Ombudsman RI menghadirkan pengawasan yang semakin mudah diakses dan melibatkan masyarakat secara aktif.
Ombudsman RI berharap kedua inovasi tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, transparan, dan akuntabel. (Red/DP)
