TANJUNGPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menerima aksi damai dan audiensi Aliansi Mahasiswa Se-Kawasan Tanjungpinang-Bintan, Selasa (10/11/2026). Mayoritas peserta aksi berasal dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).
Mahasiswa diterima langsung Ketua DPRD Kepri, H. Iman Sutiawan, bersama sejumlah anggota dewan, yakni Capt. Luther Jansen, M.Mar., M.M., Andi S. Mukhtar, S.T., Clara Claudia Damayu Lase, S.IP., dan H. Teddy Jun Askara, S.E., M.M. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Ketua Lantai III Gedung DPRD Kepri, didampingi Sekretaris DPRD Ika Hasillah, M.Si., serta Kepala Bagian Umum dan Kehumasan Isnaini Bayu Wibowo, S.H., M.H.
Aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi terkait persoalan kedaerahan dan nasional. Mahasiswa mendesak DPRD Kepri mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pembangunan daerah, terutama pemerataan infrastruktur, peningkatan fasilitas umum, serta perbaikan dan pembangunan akses jalan.
Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, menyambut baik penyampaian aspirasi tersebut. Ia menegaskan DPRD terus berupaya memperjuangkan kepentingan strategis daerah dan mengawal pembangunan agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Salah satu isu yang dibahas adalah percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan. Iman mengatakan perjuangan regulasi tersebut terus dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI. Pembentukan panitia khusus (pansus) di DPR RI menjadi perkembangan penting, dengan dukungan Anggota DPR RI daerah pemilihan Kepri, Endipat Wijaya.
“Undang-Undang Daerah Kepulauan akan terus kita perjuangkan agar ke depan dapat terealisasi. Saat ini sudah terbentuk Pansus di DPR RI dan perjuangan ini juga dibantu oleh wakil kita di DPR RI, Bapak Endipat. Ini bukan hanya kepentingan Kepulauan Riau, tetapi juga menjadi harapan sekitar tujuh provinsi yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan,” ujar Iman.
Menurutnya, regulasi tersebut diperlukan agar kebijakan pembangunan nasional lebih memperhatikan karakteristik geografis daerah kepulauan, termasuk konektivitas antarpulau, pemerataan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Sementara itu, Anggota DPRD Kepri, Teddy Jun Askara, menanggapi sorotan mahasiswa mengenai ruas jalan provinsi yang belum tertangani secara optimal. Ia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap berjalan, tetapi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas karena keterbatasan APBD.
“Kalau dikatakan pembangunan tidak dilakukan, tentu tidak demikian. Pembangunan tetap berjalan, hanya saja semuanya membutuhkan proses dan tahapan. Dengan kondisi APBD yang terbatas, tentu tidak semua kebutuhan dapat diselesaikan sekaligus,” jelas Teddy.
Persoalan pembangunan Tugu Bahasa di Pulau Penyengat, Tanjungpinang, juga menjadi perhatian mahasiswa. Mereka mempertanyakan urgensi proyek tersebut di tengah keterbatasan anggaran dan kebutuhan masyarakat lainnya.
Iman menjelaskan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap rencana pembangunan tersebut. Meski sempat muncul pertimbangan penundaan, proyek itu dinilai memiliki nilai strategis dari aspek sejarah, kebudayaan, pendidikan, dan ekonomi.
Ia menyebut Pulau Penyengat memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu yang menjadi akar bahasa Indonesia. Karena itu, pembangunan Tugu Bahasa direncanakan tidak hanya berupa monumen, tetapi juga dilengkapi museum edukasi mengenai sejarah dan perkembangan bahasa Melayu.
Iman menambahkan, pembiayaan pembangunan tersebut tidak hanya bersumber dari anggaran daerah, tetapi juga mendapat dukungan pemerintah pusat. Pengembangan kawasan wisata sejarah itu diharapkan meningkatkan kunjungan wisatawan serta memberikan dampak ekonomi bagi UMKM, transportasi laut, perhotelan, kuliner, dan sektor pariwisata lainnya.
“Ketika kunjungan wisata meningkat, perputaran ekonomi masyarakat juga akan bergerak,” tegasnya.
Seorang warga Tanjungpinang berharap pemerintah dan DPRD tidak hanya berfokus pada proyek pembangunan berskala besar, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat.
“Jalan lingkungan, fasilitas umum, dan akses yang digunakan masyarakat setiap hari juga perlu diperhatikan. Kami berharap pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Audiensi tersebut menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan wakil rakyat untuk membahas persoalan pembangunan, menyampaikan kritik, serta mencari solusi atas berbagai tantangan daerah. DPRD Kepri berharap komunikasi dengan kalangan mahasiswa terus terjalin guna mendorong pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Red/YSS)
