MALUKU – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Ketahanan Pangan memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman fenomena El Nino dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi mengganggu produksi serta distribusi pangan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok, mengendalikan kenaikan harga, dan memastikan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan tetap terpenuhi.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Inawati Bin Tahir mengatakan, dampak kekeringan akibat El Nino dan potensi kabut asap dari karhutla perlu diantisipasi sejak dini. Tanpa langkah mitigasi yang memadai, kondisi tersebut berisiko memicu gangguan pasokan dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Menurut Inawati, El Nino dapat mengurangi ketersediaan air dan menekan produktivitas pertanian. Dampaknya berpotensi dirasakan pada berbagai komoditas, mulai dari bahan pangan pokok hingga cabai dan sayuran. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi ketersediaan pakan ternak.
Sementara itu, karhutla tidak hanya berpotensi merusak lahan pertanian, tetapi juga menimbulkan gangguan transportasi akibat kabut asap. Risiko tersebut menjadi perhatian khusus bagi Maluku yang mengandalkan transportasi laut dan udara untuk mendistribusikan bahan pangan antarpulau.
“Sebagai provinsi kepulauan, kelancaran distribusi antarpulau dan stabilitas harga pangan menjadi perhatian utama. Keterlambatan pasokan akibat cuaca maupun gangguan transportasi dapat memicu kenaikan harga dan meningkatkan risiko kerawanan pangan, terutama di pulau-pulau kecil,” ujar Inawati.
Perkuat Cadangan dan Distribusi Pangan
Untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku menyiapkan sejumlah langkah strategis. Upaya tersebut meliputi penguatan cadangan pangan daerah, pemeliharaan kelancaran distribusi antarpulau, serta pengendalian harga bahan pokok.
Penguatan cadangan pangan dilakukan dengan memastikan ketersediaan beras dan komoditas pangan pokok lainnya, termasuk kesiapan penyalurannya ke wilayah yang membutuhkan. Pemerintah provinsi juga memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog, penyedia jasa transportasi, dan instansi terkait untuk mengantisipasi hambatan pengiriman.
Pemantauan harga komoditas strategis akan terus dilakukan guna mendeteksi perubahan harga dan potensi gangguan pasokan. Selain itu, Gerakan Pangan Murah (GPM) menjadi salah satu instrumen untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, terutama di daerah yang mengalami keterbatasan pasokan.
Pemerintah Provinsi Maluku juga mendorong diversifikasi pangan berbasis potensi lokal, seperti sagu, umbi-umbian, dan jagung. Pemanfaatan sumber pangan lokal dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah sekaligus memperkuat kemandirian pangan masyarakat.
Gandeng Bank Indonesia untuk Atasi Kelangkaan Cabai
Di tengah ancaman perubahan iklim, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku juga berkolaborasi dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku melalui fasilitasi distribusi pangan (FDP). Program ini terutama diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan cabai yang mengalami kenaikan harga signifikan dan kelangkaan akibat musim panas berkepanjangan.
Berkurangnya pasokan cabai lokal dari daerah sentra produksi, seperti Kabupaten Buru dan Pulau Seram, mendorong perlunya pasokan tambahan dari luar daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan komoditas sekaligus membantu meredam tekanan harga di tingkat konsumen.
“Saat ini, kami berkolaborasi dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku untuk memfasilitasi distribusi pangan, terutama komoditas cabai. Pasokan cabai lokal dari daerah sentra produksi, seperti Kabupaten Buru dan Pulau Seram, semakin berkurang. Karena itu, cabai akan didatangkan dari luar daerah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat,” jelas Inawati dalam keterangan tertulis pada Rabu, (22/10/2026)
Selain menjaga pasokan, pemerintah daerah juga menyiapkan koordinasi lintas sektor untuk menghadapi potensi karhutla. Kerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dinas Kehutanan, serta Dinas Kesehatan diperlukan untuk meningkatkan pemantauan titik panas (hotspot), kualitas udara, dan dampak kebakaran terhadap aktivitas masyarakat.
Warga Berharap Harga Kebutuhan Pokok Tetap Terjangkau
Langkah antisipasi pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan kepastian pasokan bagi masyarakat, terutama warga yang tinggal di pulau-pulau kecil dan wilayah dengan akses transportasi terbatas.
Seorang warga Maluku menyampaikan harapannya agar pemerintah memastikan ketersediaan bahan pokok dan mengantisipasi kenaikan harga sejak dini.
“Bagi masyarakat, yang paling penting adalah beras, cabai, sayuran, dan kebutuhan sehari-hari tetap tersedia dengan harga yang terjangkau. Kami berharap distribusi pangan ke pulau-pulau kecil juga diperhatikan agar warga tidak kesulitan mendapatkan bahan pokok ketika cuaca kurang mendukung,” ujar warga tersebut.
Inawati mengimbau masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga stabilitas pasokan pangan, memanfaatkan sumber pangan lokal, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla.
Melalui penguatan cadangan pangan, kelancaran distribusi, pemantauan harga, dan kerja sama lintas sektor, Pemerintah Provinsi Maluku berharap ketahanan pangan daerah tetap terjaga. Berbagai langkah tersebut juga diharapkan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi di tengah tantangan perubahan iklim dan risiko gangguan distribusi antarpulau.
(Red/AK)
