LEBONG – Dalam rangka memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sekaligus mengupayakan percepatan pembangunan di Kabupaten Lebong, unsur pimpinan DPRD Lebong melaksanakan kegiatan konsultasi dan koordinasi ke sejumlah kementerian di Jakarta.
Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lebong, Carles Ronsen, didampingi Wakil Ketua I DPRD Lebong, Ahmad Lutfi. Adapun kementerian dan lembaga yang dikunjungi antara lain Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), serta DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dari upaya DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Selain itu, kunjungan ini juga menjadi wadah untuk memperluas jejaring kerja sama lintas lembaga guna mempercepat pembangunan daerah.
“Secara garis besar, tujuan utama dari kegiatan konsultasi dan koordinasi ini adalah memperkuat sinergitas, menambah wawasan anggota dewan, serta meningkatkan kualitas kebijakan agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lebong dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan akuntabel,” ujar Carles Ronsen.
Lebih lanjut, kegiatan tersebut difokuskan pada lima poin utama, yakni pengembangan legislasi, peningkatan kualitas anggaran, pelaksanaan fungsi pengawasan, penyerapan aspirasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas dan wawasan anggota DPRD.
1. Pengembangan Legislasi
Konsultasi ke Kementerian Koperasi dan Perpustakaan Nasional dilakukan untuk memperoleh masukan terkait penyusunan dan evaluasi peraturan daerah (Perda) yang dapat mendukung penguatan sektor ekonomi rakyat serta peningkatan literasi masyarakat.
DPRD Lebong juga melakukan studi banding terhadap perda yang telah berhasil diterapkan di daerah lain sebagai referensi bagi pengembangan regulasi yang lebih adaptif di Lebong.
Selain itu, pimpinan DPRD turut membangun komunikasi aktif dengan kementerian dan lembaga legislatif lain untuk memperkuat kerja sama dalam penyusunan kebijakan strategis, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
2. Peningkatan Kualitas Anggaran
Dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan efisien, DPRD Lebong menggali informasi terkait strategi penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Melalui konsultasi tersebut, DPRD berupaya memperkaya wawasan dalam menganalisis penggunaan anggaran, mengidentifikasi potensi pemborosan, serta memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
Kunjungan kerja ini juga menjadi sarana memperkuat peran pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah.
DPRD Lebong menekankan pentingnya pengawasan yang berorientasi pada hasil (output dan outcome) agar kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, dilakukan pula pembahasan terkait upaya pencegahan penyimpangan kebijakan serta penguatan kode etik di lingkungan lembaga legislatif.
4. Penyerapan Aspirasi Masyarakat
DPRD Lebong tidak hanya berorientasi pada kebijakan dari atas, tetapi juga menekankan pentingnya masukan dari masyarakat.
Melalui kegiatan ini, anggota dewan memperoleh pandangan baru terkait cara membangun jaringan aspirasi masyarakat yang lebih efektif dan representatif, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan warga Lebong.
5. Peningkatan Kapasitas dan Wawasan
Kegiatan konsultasi ini juga menjadi ajang pembelajaran bagi anggota DPRD dalam memahami praktik terbaik (best practices) penyelenggaraan pemerintahan daerah dari wilayah lain.
Selain itu, DPRD Lebong menjajaki peluang kerja sama antardaerah dalam berbagai bidang, seperti pariwisata, ekonomi kreatif, pendidikan, serta pengembangan sumber daya manusia.
Menurut Carles Ronsen, hasil dari kegiatan ini akan menjadi bahan penting dalam menyusun kebijakan dan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Lebong agar pelaksanaan pembangunan dapat lebih terarah, cepat, dan berkelanjutan.
“Kita ingin memastikan bahwa DPRD tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan Lebong. Konsultasi dan koordinasi ini merupakan langkah nyata untuk menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
Dengan kegiatan ini, DPRD Lebong menunjukkan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan. (Adv)
