
BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan Kampung Tua menggelar rapat bersama Tim Hukum Pemerintah Kota Batam, Jumat (20/11/2026). Pertemuan tersebut difokuskan pada penyelarasan substansi dan pembahasan sejumlah masukan guna menyempurnakan rancangan regulasi yang diharapkan menjadi landasan hukum penataan serta perlindungan Kampung Tua di Kota Batam.
Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus Muhammad Yunus, S.Pi., didampingi Wakil Ketua Pansus Kamaruddin Muda, S.E. Sejumlah anggota Pansus turut hadir, yakni Taufik Ace Muntasir, Hj. Asnawati Atiq, S.E., M.M., dan Tapis Dabbal Siahaan, S.H.
Sementara itu, Tim Hukum Pemerintah Kota Batam yang mengikuti pembahasan terdiri atas perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam dan Dinas Pertanahan. Kehadiran tim pemerintah daerah tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan materi Ranperda agar sesuai dengan ketentuan hukum serta kebutuhan penataan Kampung Tua.
Dalam keterangannya, Ketua Pansus Muhammad Yunus mengatakan bahwa pembahasan Ranperda Penataan Kampung Tua masih membutuhkan sejumlah penyempurnaan. Beberapa aspek, baik dari sisi substansi maupun masukan yang disampaikan selama proses pembahasan, perlu dicermati dan diselaraskan sebelum rancangan tersebut memasuki tahap finalisasi.
Menurut Yunus, Pansus masih akan melanjutkan pembahasan terhadap sejumlah materi yang belum mencapai kesepakatan atau masih memerlukan penyesuaian. Pihaknya menargetkan proses finalisasi di tingkat Pansus dapat diselesaikan pada pekan berikutnya sehingga hasil pembahasan dapat segera dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam.
“Masih ada beberapa hal yang memerlukan sinkronisasi serta beberapa masukan yang perlu kita bahas lebih lanjut. Kita masih akan bahas, kita perkirakan minggu depan dapat difinalisasikan di tingkat Pansus untuk dilaporkan dalam rapat paripurna,” ungkapnya.
Yunus menegaskan, finalisasi Ranperda tersebut merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan regulasi. Menurutnya, rancangan peraturan daerah harus disusun secara cermat agar tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memiliki substansi yang kuat dan dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia berharap Ranperda Penataan Kampung Tua nantinya mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman yang jelas bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan penataan kawasan Kampung Tua di Kota Batam. Regulasi tersebut juga diharapkan dapat memperhatikan berbagai masukan yang muncul selama pembahasan sehingga kepentingan masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam penyusunannya.
“Kita ingin Ranperda ini tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman yang jelas dalam penataan serta perlindungan Kampung Tua. Karena itu, setiap masukan harus kita cermati agar regulasi ini nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutup Yunus.
Melalui pembahasan bersama Tim Hukum Pemerintah Kota Batam, Pansus DPRD Kota Batam berharap seluruh materi Ranperda dapat diselaraskan secara komprehensif. Dengan demikian, setelah melalui tahapan finalisasi dan pembahasan sesuai mekanisme DPRD, regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang memberikan arah lebih jelas bagi penataan dan perlindungan Kampung Tua di Kota Batam.
Pewarta: Salafudin Zaenul Ardy
Editor: Dwi Kurniawan
























