Beijing – Peluang pengembangan industri pengolahan komoditas Indonesia, mulai dari kacang hijau hingga rumput laut, menjadi fokus pertemuan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dengan empat perusahaan Tiongkok di Beijing.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Kementerian Transmigrasi ke Tiongkok pada 12–18 Oktober 2026 untuk menjajaki investasi, transfer teknologi, pengembangan industri, dan perluasan akses pasar bagi produk-produk unggulan kawasan transmigrasi.

Empat perusahaan yang terlibat adalah China National Township Enterprises Co., Ltd. (CNTEC), FAMSUN Group, Shenzhen DJI Innovations Co., Ltd. (DJI), dan Beijing Leili Marine Bioindustry Inc. Keempatnya bergerak di bidang yang saling melengkapi, mulai dari perdagangan komoditas pertanian, teknologi industri pengolahan, mekanisasi pertanian, hingga pengembangan produk berbasis bioteknologi kelautan.

Iftitah menegaskan kerja sama yang ingin dibangun Indonesia harus mampu meningkatkan nilai tambah produksi dalam negeri, bukan sekadar memperluas ekspor bahan mentah.

“Kita ingin lebih banyak produk diolah di Indonesia, lebih banyak nilai tambah tinggal di daerah, dan lebih banyak masyarakat memperoleh pekerjaan,” ujar Iftitah.

Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar. Namun, potensi tersebut harus dihubungkan dengan teknologi, investasi, industri, dan pasar agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Karena itu, Kementerian Transmigrasi mendorong pengembangan kawasan yang tidak hanya menjadi sentra produksi bahan baku, tetapi juga tempat tumbuhnya industri pengolahan dan kegiatan ekonomi pendukung.

Salah satu pembahasan menarik muncul dalam pertemuan dengan CNTEC, perusahaan yang berada dalam kelompok China National Agricultural Development Group. Berdasarkan materi yang dipaparkan perusahaan, kontrak perdagangan pada 2026 mencakup 7.900 ton kacang hijau senilai sekitar USD9,86 juta serta 6.100 ton rumput laut penghasil karagenan senilai sekitar USD9,73 juta.

Total kedua komoditas tersebut mencapai 14.000 ton dengan nilai sekitar USD19,59 juta. Angka tersebut merupakan nilai kontrak perdagangan yang dipaparkan CNTEC, bukan nilai investasi baru atau kontrak yang ditandatangani dalam pertemuan dengan Kementerian Transmigrasi. CNTEC juga menyampaikan minat untuk melanjutkan kegiatan perdagangan serta menjajaki komoditas pertanian Indonesia lainnya.

Bagi Kementerian Transmigrasi, informasi pasar tersebut menjadi peluang untuk memperkuat produksi, standardisasi mutu, pengelolaan pascapanen, dan rantai pasok komoditas dari kawasan transmigrasi. Pengembangan tersebut diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan pasar dengan kemampuan petani dan pelaku usaha lokal secara lebih berkelanjutan.

Selain akses pasar, Kementerian Transmigrasi menjajaki peluang kerja sama dengan FAMSUN Group, perusahaan yang memiliki pengalaman dalam teknologi penyimpanan biji-bijian, logistik pertanian, industri pangan, pakan ternak, serta sistem pengolahan berbasis teknologi digital.

FAMSUN memaparkan pengalaman pengembangan proyek industri di Indonesia bersama sejumlah perusahaan, termasuk di sektor pakan dan pengolahan hasil pertanian. Penjajakan tersebut diarahkan untuk melihat kemungkinan pengembangan fasilitas pascapanen dan industri pengolahan yang sesuai dengan komoditas unggulan kawasan transmigrasi.

Dengan fasilitas pengeringan, penyimpanan, pengolahan, dan logistik yang memadai, hasil produksi masyarakat diharapkan memiliki kualitas lebih baik, kehilangan pascapanen dapat ditekan, dan akses pasar dapat diperluas.

Sementara itu, bersama DJI, pembahasan difokuskan pada pemanfaatan teknologi drone untuk meningkatkan efisiensi kegiatan pertanian. Teknologi tersebut mencakup penyemprotan, penebaran benih dan pupuk, pemberian pakan akuakultur, hingga pengangkutan barang menggunakan jenis drone yang sesuai.

Kementerian Transmigrasi juga melihat peluang pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal melalui pelatihan operator dan teknisi. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membuka kesempatan kerja dan usaha baru bagi masyarakat di kawasan transmigrasi.

Peluang hilirisasi lainnya dibahas bersama Beijing Leili Marine Bioindustry Inc., perusahaan yang mengembangkan produk berbasis bioteknologi kelautan. Leili memperkenalkan berbagai produk turunan rumput laut, termasuk biostimulan pertanian dan bahan pendukung peningkatan kesehatan tanah serta produktivitas tanaman.

Pembahasan tersebut membuka peluang untuk mengkaji pengolahan rumput laut Indonesia menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi. Namun, pengembangan industri tersebut membutuhkan kesesuaian jenis dan mutu bahan baku, kepastian pasokan, teknologi pengolahan, serta kemitraan dengan produsen dan pelaku usaha lokal.

Kementerian Transmigrasi memandang hilirisasi rumput laut sebagai salah satu peluang untuk memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat, dari kegiatan budidaya dan perdagangan hingga pengolahan industri.

Investasi Harus Berdampak pada Pendapatan Masyarakat

Iftitah menekankan penjajakan dengan dunia usaha harus ditindaklanjuti melalui identifikasi proyek yang memiliki prospek bisnis dan manfaat ekonomi yang jelas. Setiap peluang akan memerlukan kajian lebih lanjut mengenai kesiapan lokasi, potensi komoditas, kebutuhan bahan baku, infrastruktur, nilai investasi, serta model kemitraan dengan masyarakat.

Pengembangan tersebut juga harus memperhatikan kebutuhan tenaga kerja, peningkatan keterampilan, dan kesempatan UMKM lokal untuk terlibat dalam rantai pasok industri. Menurut Iftitah, hal tersebut sejalan dengan transformasi transmigrasi yang diarahkan untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa melalui industrialisasi dan hilirisasi berbasis potensi daerah.

Keberhasilan kerja sama tidak cukup dinilai dari banyaknya perusahaan yang ditemui atau besarnya potensi perdagangan yang dibahas. Ukuran yang lebih penting adalah tindak lanjut yang benar-benar menghasilkan investasi produktif, peningkatan pendapatan petani, perluasan kesempatan usaha, dan penciptaan lapangan kerja.

Kementerian Transmigrasi akan menindaklanjuti hasil penjajakan dengan pemetaan peluang proyek dan calon mitra sesuai kebutuhan pengembangan kawasan. Melalui langkah tersebut, kerja sama ekonomi Indonesia–Tiongkok diharapkan tidak berhenti pada perdagangan bahan mentah, tetapi berkembang menjadi kemitraan industri yang memberikan nilai tambah lebih besar bagi Indonesia dan masyarakat di kawasan transmigrasi. (Red)