
JAKARTA – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus memperkuat penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) sebagai fondasi transformasi bisnis dan organisasi yang berkelanjutan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menyelenggarakan Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR), dilanjutkan dengan pengembangan kompetensi menuju Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) pada 6–13 November 2026.
Program tersebut merupakan hasil kolaborasi Telkom dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Kerja sama ini bertujuan memperkuat pemahaman, kapasitas, serta keterlibatan aktif insan perusahaan dalam membangun dan menggerakkan budaya antikorupsi di lingkungan kerja.
Kegiatan yang berlangsung di Telkom Corporate University (Telkom CorpU), Senin (9/11), dihadiri Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak dan Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI Yonathan Demme Tangdilintin. Sementara itu, dari TelkomGroup hadir Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno dan Direktur Human Capital Management Telkom Willy Saelan, didampingi Senior General Manager Telkom CorpU M. Subhan Iswahyudi serta Ahli Utama Integritas Telkom Dr. Idodo Simangunsong, S.E., S.I.K., M.M.
Pelatihan PELOPOR diikuti 49 peserta yang berasal dari unsur culture booster dan pegawai yang ditunjuk perusahaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 peserta dipersiapkan untuk mengikuti Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API), sedangkan seluruh peserta diharapkan dapat melanjutkan pengembangan kompetensi melalui Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI).
Melalui program ini, TelkomGroup menargetkan terbentuknya agen perubahan yang mampu mengedukasi, memberikan teladan, dan menggerakkan penerapan nilai-nilai antikorupsi di unit kerja masing-masing. Dengan demikian, penguatan integritas tidak hanya berhenti pada pemahaman terhadap kebijakan perusahaan, tetapi juga diwujudkan dalam perilaku dan pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.
Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak mengapresiasi inisiatif TelkomGroup dalam memperkuat pencegahan korupsi melalui pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dalam membangun budaya antikorupsi merupakan bagian penting dari upaya memperluas ekosistem integritas yang membutuhkan partisipasi aktif berbagai pihak.
“Pencegahan korupsi membutuhkan komitmen dan keterlibatan seluruh elemen, tidak hanya melalui penguatan sistem dan tata kelola, tetapi juga melalui pembangunan kesadaran serta integritas setiap individu. Kami mengapresiasi langkah TelkomGroup yang memberikan ruang bagi insan perusahaan untuk mengembangkan kompetensi sebagai penyuluh dan penggerak integritas. Kami berharap para peserta dapat menjadi agen perubahan yang mampu menularkan nilai-nilai antikorupsi secara konsisten, sehingga budaya integritas semakin kuat dan tumbuh di lingkungan organisasi,” ujar Johanis.
Sementara itu, Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun perusahaan yang berkelanjutan sekaligus memperoleh kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, transformasi perusahaan tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan strategi bisnis, proses, dan teknologi, tetapi harus disertai penguatan karakter serta budaya kerja yang menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab.
“Bagi Telkom, integritas bukan sekadar prinsip yang tertuang dalam kebijakan perusahaan, melainkan nilai yang harus tercermin dalam setiap keputusan dan tindakan seluruh insan perusahaan. Kami meyakini bahwa budaya integritas yang kuat harus dibangun secara bersama-sama dan menjadi bagian dari keseharian organisasi. Melalui kolaborasi dengan KPK, kami ingin menyiapkan lebih banyak insan TelkomGroup yang mampu menjadi teladan sekaligus penggerak budaya antikorupsi di lingkungan kerjanya. Dengan demikian, transformasi yang kami jalankan tidak hanya menghasilkan perusahaan yang semakin kompetitif, tetapi juga semakin dipercaya,” jelas Nanang.
Sejalan dengan transformasi TelkomGroup, penguatan integritas menjadi bagian penting untuk memastikan strategi bisnis dijalankan melalui keputusan dan tindakan yang jujur, profesional, serta dapat dipertanggungjawabkan. Pengembangan kompetensi antikorupsi juga diharapkan meningkatkan kemampuan insan TelkomGroup dalam mengenali risiko penyimpangan dan benturan kepentingan sejak dini, menghadapi dilema etika, serta konsisten menerapkan prinsip yang benar dalam menjalankan tugas.
Direktur Human Capital Management Telkom Willy Saelan menambahkan, penguatan budaya integritas perlu berjalan beriringan dengan pengembangan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia di lingkungan perusahaan.
“Melalui program PELOPOR serta pengembangan kompetensi menuju sertifikasi PAKSI dan API, kami berharap para peserta, khususnya Culture Booster, dapat menjadi teladan sekaligus penggerak perubahan di lingkungan kerja masing-masing. Dengan demikian, integritas tidak hanya dipahami sebagai prinsip, tetapi juga tercermin dalam perilaku dan pelaksanaan pekerjaan sehari-hari,” ujar Willy.
Lebih dari sekadar pelatihan dan sertifikasi, program tersebut dirancang untuk mendorong penerapan budaya integritas secara nyata di lingkungan TelkomGroup. Para peserta diharapkan mampu menjadi teladan, mengedukasi rekan kerja sesuai profil risiko unit masing-masing, serta menyusun, menjalankan, dan mengevaluasi rencana aksi penguatan integritas secara berkelanjutan.
Implementasi budaya tersebut juga membutuhkan keteladanan pimpinan dalam menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan aman bagi pegawai untuk menyampaikan kekhawatiran atau dugaan penyimpangan dengan itikad baik (speak-up), tanpa rasa takut terhadap tindakan balasan atau retaliasi. Selain itu, setiap laporan dan masukan perlu mendapatkan tindak lanjut yang tepat sesuai ketentuan perusahaan.
Pelatihan PELOPOR mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyuluh Antikorupsi berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 442 Tahun 2025. Program ini dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran campuran atau blended learning, yang mengombinasikan pembelajaran mandiri secara daring pada 5–6 November 2026 dengan pelatihan klasikal mulai 9 November 2026.
Dalam pelaksanaannya, peserta mengikuti berbagai aktivitas aplikatif, antara lain penyusunan dokumen penyuluhan, pengembangan keterampilan komunikasi antikorupsi, serta refleksi pengalaman integritas. Materi tersebut dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan mengedukasi, membangun kesadaran, dan mendorong partisipasi aktif rekan kerja dalam upaya pencegahan korupsi.
PELOPOR juga menjadi bagian dari pengembangan kompetensi antikorupsi melalui dua jalur sertifikasi, yakni PAKSI dan API. Sertifikasi PAKSI berfokus pada penguatan kemampuan edukasi dan penyuluhan antikorupsi, sedangkan sertifikasi API diarahkan untuk memperkuat kapasitas dalam membangun dan mengembangkan sistem serta budaya integritas organisasi.
Melalui kolaborasi dengan KPK RI, Telkom berkomitmen memperkuat tata kelola perusahaan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam menjalankan transformasi organisasi sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan. (Adv)

























