Beranda Advertorial

Sekda Lebong Dorong Modernisasi Administrasi, Sistem Absensi Lama Diganti E-Presensi

LEBONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong terus melakukan pembenahan administrasi kepegawaian sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Mulai Januari 2027, Pemkab Lebong berencana mengadopsi sistem absensi elektronik atau E-Presensi milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu untuk memperkuat pengawasan kehadiran dan meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Rencana penerapan sistem tersebut menjadi salah satu hasil pembahasan dalam Rapat Kerja Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI) Komisariat Wilayah Bengkulu Tahun 2026. Kegiatan itu berlangsung di kawasan Wisata Kampoeng Durian, Kabupaten Bengkulu Tengah, Rabu (11/11/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, Dr. H. Syarifudin, S.Sos., M.Si., yang menghadiri kegiatan tersebut menjelaskan bahwa penggunaan E-Presensi merupakan langkah pembaruan terhadap sistem pencatatan kehadiran pegawai di lingkungan Pemkab Lebong.

Sistem absensi digital tersebut nantinya dapat diakses melalui aplikasi pada telepon seluler. Penerapannya direncanakan berlaku bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkab Lebong, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut Syarifudin, pembaruan sistem absensi perlu dilakukan karena perangkat yang selama ini digunakan sudah tidak lagi memadai, baik dari sisi perkembangan teknologi maupun keamanan sistem. Perangkat absensi lama diketahui merupakan hasil pengadaan pada 2017 sehingga dinilai perlu diganti dengan sistem yang lebih modern dan memiliki pengawasan lebih baik.

“Sistem absensi yang kita gunakan saat ini merupakan hasil pengadaan tahun 2017 dan kondisinya sudah tidak memadai. Sistem tersebut juga dinilai rentan untuk diakali. Karena itu, kita akan mengadopsi E-Presensi milik Pemprov Bengkulu yang dinilai lebih andal,” ungkap Syarifudin.

Ia berharap penerapan E-Presensi dapat membantu pemerintah daerah memantau kehadiran pegawai secara lebih efektif. Selain mempermudah pencatatan administrasi, sistem tersebut diharapkan mampu mendorong ASN agar semakin disiplin, bertanggung jawab, dan konsisten dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Peningkatan kedisiplinan pegawai dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik. Kehadiran ASN yang tertib dan terpantau diharapkan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan serta memastikan masyarakat memperoleh pelayanan secara optimal.

Harapan terhadap pembenahan sistem kehadiran tersebut juga sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan pemerintahan yang semakin baik. Sebagai ilustrasi aspirasi masyarakat, seorang warga berharap penerapan absensi digital tidak hanya menjadi perubahan administrasi, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan.

“Kami berharap dengan sistem absensi yang lebih baik, pelayanan di kantor pemerintahan semakin tertib. Ketika masyarakat datang mengurus keperluan, petugas yang dibutuhkan bisa hadir dan memberikan pelayanan sesuai waktunya,” demikian gambaran pernyataan warga terkait rencana penerapan sistem tersebut.

Selain membahas pembaruan administrasi kepegawaian, Syarifudin menyampaikan bahwa FORSESDASI menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antarpemerintah daerah di Provinsi Bengkulu. Melalui forum tersebut, para sekretaris daerah dapat bertukar pandangan serta membahas berbagai persoalan dan peluang pembangunan di wilayah masing-masing.

Rapat kerja FORSESDASI tahun ini mengusung tema “Membangun Ekonomi Bengkulu yang Tangguh, Inklusif dan Berdaya Saing melalui Sinergi Pemerintah Daerah dan Bank Bengkulu”. Sejumlah agenda pembangunan dan penguatan kerja sama antardaerah turut menjadi pembahasan dalam kegiatan tersebut.

“Banyak program yang dibahas dalam forum FORSESDASI ini. Selain mempererat kerja sama antarpemerintah daerah, berbagai pembahasan tersebut diharapkan dapat mendorong kemajuan bersama seluruh daerah di Provinsi Bengkulu,” singkatnya.

Melalui rencana penerapan E-Presensi dan penguatan kerja sama antardaerah, Pemkab Lebong berharap tata kelola pemerintahan semakin modern, transparan, dan akuntabel. Langkah tersebut sekaligus diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja ASN yang disiplin serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. (Adv)