Beranda Advertorial

Pemkab Lebong Tetapkan 16 November sebagai Libur Lokal untuk Pilkades di 78 Desa

LEBONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong menetapkan Senin, 16 November 2026, sebagai Hari Libur Lokal atau Cuti Bersama dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026. Kebijakan tersebut diberlakukan agar masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa yang diselenggarakan di 78 desa dari total 93 desa di Kabupaten Lebong.

Penetapan hari libur lokal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Lebong Nomor S-100.3.4.2/9/SETDA-B1/2026 tentang Pelaksanaan Hari Libur Lokal/Cuti Bersama dalam Rangka Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Lebong Tahun 2026. Surat edaran tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Lebong, H. Azhari, S.H., M.H., di Tubei pada Jumat (13/11/2026).

Kebijakan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa serta Peraturan Bupati Lebong Nomor 16 Tahun 2026. Penetapan hari libur lokal dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), karyawan perusahaan swasta, dan masyarakat umum, agar dapat menyalurkan hak pilihnya.

Bupati Lebong H. Azhari mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat pada pesta demokrasi tingkat desa. Menurutnya, keterlibatan warga dalam pemilihan kepala desa sangat penting karena hasil pemilihan akan menentukan kepemimpinan dan arah pembangunan desa ke depan.

“Penetapan hari libur lokal ini bukan sekadar hari istirahat dari rutinitas kerja, melainkan ruang yang kita berikan seluas-luasnya agar seluruh elemen masyarakat, mulai dari jajaran pemerintahan, pekerja swasta, hingga warga umum, dapat hadir ke TPS,” ujar Bupati Azhari.

Ia mengingatkan bahwa setiap suara memiliki peran penting dalam menentukan pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan desa dan mendorong pembangunan selama masa kepemimpinannya. Karena itu, seluruh masyarakat diminta memanfaatkan kesempatan tersebut dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.

“Saya mengajak seluruh jajaran pemerintahan hingga masyarakat dari semua lini untuk memanfaatkan libur ini dengan mendatangi TPS. Gunakan hak konstitusional kita sebagai warga di tingkat desa secara bertanggung jawab demi melahirkan pemimpin desa yang amanah dan mampu memajukan daerah,” tambahnya.

Dalam surat edaran tersebut, Bupati Lebong juga menetapkan sejumlah ketentuan yang harus menjadi pedoman bagi instansi pemerintah, perusahaan, satuan pendidikan, dan unit pelayanan publik. Pertama, pemungutan suara Pilkades Serentak 2026 dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB hingga selesai di TPS masing-masing desa penyelenggara.

Kedua, seluruh pimpinan instansi pemerintah, termasuk jajaran ASN, BUMN, BUMD, serta perusahaan swasta di wilayah Kabupaten Lebong diwajibkan memberikan kesempatan dan izin libur atau cuti kepada pegawai maupun karyawan yang memiliki hak pilih. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar pekerjaan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa.

Ketiga, kegiatan belajar mengajar pada seluruh jenjang satuan pendidikan di Kabupaten Lebong diliburkan selama pelaksanaan pemungutan suara. Ketentuan ini berlaku mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), hingga sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), serta satuan pendidikan sederajat.

Keempat, unit kerja atau instansi yang memberikan pelayanan publik secara langsung dan bersifat esensial tetap harus menjalankan tugasnya. Layanan tersebut antara lain rumah sakit, puskesmas, instalasi air minum, pemadam kebakaran, serta pelayanan ketertiban umum. Untuk menjaga kelangsungan pelayanan, pimpinan masing-masing unit diminta mengatur penugasan pegawai secara bergilir atau menggunakan sistem sif.

Dengan pengaturan tersebut, pemerintah daerah berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilih tanpa mengabaikan keberlangsungan pelayanan dasar yang dibutuhkan warga. Pelayanan publik esensial tetap harus tersedia selama pelaksanaan Pilkades berlangsung.

Menutup keterangannya, Bupati Azhari mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kerukunan masyarakat, baik selama pemungutan suara maupun saat proses penghitungan suara. Ia menegaskan bahwa perbedaan pilihan merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus disikapi secara dewasa.

“Mari kita jaga bersama keamanan, ketertiban, dan kerukunan antarwarga. Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun persatuan dan kemajuan Bumi Swarang Patang Stumang harus tetap menjadi prioritas utama kita bersama,” ujar Bupati. (Adv)