PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) memperkuat sinergi lintas instansi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain mengoptimalkan upaya pemadaman di lapangan, pemerintah daerah juga memperkuat strategi komunikasi publik untuk menangkal disinformasi dan berita bohong atau hoaks yang beredar di masyarakat terkait kondisi karhutla di Sumatera Selatan.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Pembahasan Strategi Komunikasi Publik dan Penyebaran Informasi Edukatif Karhutla yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Edward Candra, di Ruang Rapat Sekda Sumsel, Jumat (23/10/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri anggota Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Sumsel serta tim Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Karhutla Sumsel. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan penyampaian informasi antarlembaga agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Edward Candra menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan strategi komunikasi terpadu melalui pendekatan “Satu Narasi”. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat turut meningkatkan risiko penyebaran hoaks dan informasi spekulatif, terutama ketika masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai situasi kebakaran hutan dan lahan.
“Penanganan karhutla tidak hanya soal memadamkan api di lapangan, tetapi juga memadamkan disinformasi di ruang publik. Di tengah majunya teknologi, penyebaran foto-foto lama atau informasi yang tidak tervalidasi kerap memicu kepanikan warga,” tegas Edward.
Ia menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan penyampaian informasi yang selaras, pemerintah diharapkan dapat mencegah kesimpangsiuran pemberitaan sekaligus membangun pemahaman publik mengenai langkah-langkah penanganan karhutla.
Selain menangkal hoaks, strategi komunikasi tersebut diarahkan untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Informasi mengenai istilah teknis dan ilmiah perlu disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, termasuk penjelasan tentang proses dry ice, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), larangan membakar lahan, serta langkah mitigasi risiko kesehatan akibat dampak karhutla.
Edukasi tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak hanya menerima informasi mengenai kondisi kebakaran, tetapi juga memahami upaya pencegahan, langkah penanganan, dan tindakan yang dapat dilakukan untuk melindungi kesehatan serta lingkungan.
Media Center Disiapkan untuk Klarifikasi Cepat
Untuk mendukung pelaksanaan strategi komunikasi tersebut, Pemprov Sumsel menyatukan instansi kehumasan dan penyedia data dalam wadah Bakohumas. Langkah ini diharapkan memperkuat koordinasi dalam pengumpulan, verifikasi, dan penyebaran informasi mengenai penanganan karhutla.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumsel, Rika Efianti, S.E., M.M., akan segera mengaktifkan Media Center Strategi Komunikasi Penanganan Karhutla sebagai bagian dari langkah operasional pemerintah daerah.
Media Center tersebut dirancang menjadi pusat penyebaran informasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), sarana pelaksanaan konferensi pers secara berkala, serta pusat klarifikasi cepat atau fact-checking bagi media massa dan media sosial.
Keberadaan pusat informasi ini diharapkan membantu mempercepat penyampaian data resmi, sekaligus memberikan ruang klarifikasi terhadap informasi yang belum terverifikasi. Dengan demikian, masyarakat dan media dapat merujuk pada informasi yang memiliki dasar dan sumber yang jelas.
“Melalui Satu Narasi Bakohumas, kita pastikan penegakan hukum disosialisasikan dengan tegas, bantuan tersalurkan secara transparan, serta keresahan dan pertanyaan netizen maupun masyarakat dapat terjawab secara ilmiah dan teruji,” tambah Edward.
Masyarakat Didorong Lebih Cermat Memilah Informasi
Upaya Pemprov Sumsel memperkuat komunikasi publik juga berkaitan dengan peran masyarakat dalam mencegah penyebaran hoaks. Warga diharapkan lebih cermat memeriksa sumber informasi, waktu pengambilan gambar, serta kebenaran isi pesan sebelum membagikannya melalui media sosial atau saluran komunikasi lainnya.
Menanggapi hal tersebut, seorang warga Kota Palembang menyampaikan agar tata Kelola informasi tentang karhutla disampaikan secara cepat dan jelas.
“Kami berharap informasi tentang karhutla disampaikan secara cepat dan jelas, khususnya melalui medsos resmi pemerintah agar mudah diakses warga. Terutama jika berkaitan dengan kondisi udara, lokasi kebakaran, dan langkah pencegahan. Informasi yang resmi dan mudah dipahami akan membantu masyarakat tetap waspada tanpa mudah terpancing kabar yang belum tentu benar,” ujar Mimi kepada media, Sabtu (24/10/2026).
Melalui penguatan koordinasi Bakohumas, pengaktifan Media Center, serta kolaborasi dengan media massa dan media sosial, Pemprov Sumsel berharap informasi mengenai penanganan karhutla dapat disampaikan secara positif, akurat, informatif, dan edukatif.
Pemerintah daerah juga berharap strategi komunikasi terpadu tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dengan penyampaian informasi yang terkoordinasi dan terverifikasi, Pemprov Sumsel berupaya mendukung terciptanya kondisi daerah yang aman serta memperkuat penanganan karhutla secara menyeluruh. (Red/RT)
