Beranda Daerah

Wagub Mian Ajak OPD Bergerak Bersama, Target Stunting 14 Persen Dikejar

Wakil Gubernur Bengkulu, Ir. H. Mian, membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pusat dan Daerah dalam rangka Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Tahun 2026 di Aula Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (17/11/2026).

BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu memperkuat komitmen dalam mempercepat penurunan angka stunting melalui kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa. Wakil Gubernur Bengkulu, Ir. H. Mian, mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan untuk meningkatkan sinergi agar target nasional prevalensi stunting sebesar 14 persen dapat tercapai.

Ajakan tersebut disampaikan Mian saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pusat dan Daerah dalam rangka Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (17/11/2026).

Dalam sambutannya, Mian mengapresiasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, Rakor Monev menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan program pencegahan serta percepatan penurunan stunting berjalan efektif.

Ia menegaskan, penanganan stunting bukan sekadar program kesehatan rutin, melainkan investasi jangka panjang untuk menentukan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah pada masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan kerja bersama yang terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan, mulai dari tingkat provinsi hingga pemerintahan desa.

“Rakor Monev ini memiliki makna yang sangat strategis. Melalui forum ini, kita tidak hanya datang untuk melaporkan data atau sekadar menggugurkan kewajiban administratif. Lebih dari itu, kita hadir untuk membedah capaian di lapangan, mengidentifikasi hambatan nyata, serta memastikan bahwa 8 Aksi Konvergensi benar-benar berjalan efektif hingga ke tingkat desa,” tegas Mian.

Untuk memperkuat pelaksanaan program, Mian menyampaikan empat hal yang harus menjadi perhatian seluruh OPD dan pemerintah kabupaten/kota.

Pertama, memastikan validitas serta pemutakhiran data sasaran melalui pendekatan by name by address. Langkah ini diperlukan agar setiap intervensi benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan, sehingga program tidak salah sasaran.

Kedua, memperkuat intervensi spesifik dan sensitif melalui kolaborasi lintas sektor. Menurut Mian, penanganan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan. Dukungan dari sektor lain juga diperlukan, terutama dalam penyediaan air bersih, sanitasi layak, serta penguatan ketahanan pangan keluarga.

Ketiga, mengoptimalkan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dengan memberdayakan bidan, kader PKK, dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) desa. Mereka diharapkan menjadi garda terdepan dalam mendampingi keluarga yang berisiko mengalami stunting.

Keempat, memastikan efektivitas penggunaan anggaran. Setiap program penanganan stunting yang dilaksanakan OPD maupun pemerintah kabupaten/kota harus dirancang secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Saya mengajak seluruh perangkat daerah serta seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga komitmen dan memperkuat sinergi. Mari kita jadikan forum Monev ini sebagai momentum perbaikan kinerja, agar target di Provinsi Bengkulu dapat kita capai bahkan kita lampaui,” ujar Mian.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Drs. Andrey Ikhsan Lubis, menyampaikan bahwa evaluasi dan koordinasi secara berkelanjutan sangat diperlukan karena persoalan stunting masih membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak.

Andrey menjelaskan, pemerintah pusat menetapkan target prevalensi stunting nasional sebesar 14 persen. Namun, target tersebut belum berhasil dicapai pada tahun sebelumnya. Karena itu, pelaksanaan program pada tahun berikutnya perlu diperkuat agar kesehatan dan tumbuh kembang anak semakin terjamin.

“Target khusus secara nasional itu 14 persen, yang tahun sebelumnya belum terpenuhi. Maka tahun berikutnya kita memastikan kesehatan anak-anak bisa terjamin. Sekarang sudah dilakukan, tetapi belum maksimal,” ungkap Andrey.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu atas dukungan dan sinergi dalam menyukseskan program pemerintah pusat, khususnya upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di wilayah perdesaan.

Rakor Monev tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Dr. H. Zamhir Setiawan; Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Khairil Anwar; kepala perangkat daerah Provinsi Bengkulu; kepala perangkat daerah kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu; serta Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Bengkulu, Aldi Nurkarim Adil.

Melalui koordinasi dan evaluasi tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap pelaksanaan delapan Aksi Konvergensi semakin optimal hingga tingkat desa. Kolaborasi lintas sektor, ketepatan data, pendampingan keluarga, serta efektivitas anggaran menjadi faktor penting untuk memastikan setiap anak memperoleh kesempatan tumbuh sehat dan berkembang secara optimal.

Pewarta: Frengki Widodo
Editor: Dwi Kurniawan