KAMPAR – Pemerintah Kabupaten Kampar terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Riau untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, khususnya melalui pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah sekaligus memperkuat kapasitas fiskal dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Kampar. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., di Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bapenda Kabupaten Kampar Zamhur, S.T., M.M., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Febrinaldi Tridarmawan, S.STP., M.Si., serta Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang atau Samsat Bangkinang, Ade Syaputra, S.E., M.Si.
Turut hadir Sekretaris Bapenda Kampar Jaka Putra beserta jajaran, para camat se-Kabupaten Kampar, serta sejumlah perwakilan perangkat daerah dan instansi terkait. Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya menyatukan langkah dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor.
Dalam arahannya, Sekda Kampar Ardi Mardiansyah menegaskan bahwa koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak serta mengoptimalkan penerimaan daerah.
Menurut Ardi, sinergi tersebut harus diwujudkan melalui koordinasi berkelanjutan, pertukaran data dan informasi yang akurat, serta keterlibatan seluruh pihak sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Dengan pola kerja sama yang terarah, pelaksanaan kebijakan opsen diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil maksimal.
Optimalisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor pajak kendaraan terhadap pendapatan daerah. Penerimaan tersebut selanjutnya dapat memperkuat kemampuan fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
Ardi juga menekankan pentingnya keterlibatan perangkat daerah dan pemerintah kecamatan dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban perpajakan kendaraan bermotor serta pentingnya membayar pajak tepat waktu.
Sementara itu, Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang, Ade Syaputra, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam penguatan teknis pengelolaan pendapatan dari sektor kendaraan bermotor melalui Samsat Bangkinang.
Menurut Ade, sinergi dengan pemerintah kabupaten diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemungutan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi memengaruhi pencapaian target penerimaan.
Ia menegaskan, kerja sama lintas instansi perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan di lapangan dapat ditangani melalui koordinasi yang baik. Dengan demikian, pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat berjalan lebih optimal.
Dari sisi pemerintah kabupaten, Kepala Bapenda Kampar Zamhur, S.T., M.M., berperan mengoordinasikan upaya optimalisasi pendapatan daerah sesuai tugas dan kewenangan instansinya. Upaya tersebut mencakup penguatan koordinasi lintas perangkat daerah serta dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan opsen agar berjalan efektif.
Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi momentum untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Samsat, pemerintah kecamatan, dan instansi terkait. Penyelarasan tersebut diharapkan mampu membangun tata kelola pendapatan daerah yang lebih terarah, terukur, dan akuntabel.
Melalui sinergi yang semakin kuat, Pemerintah Kabupaten Kampar berharap pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dapat berjalan lebih maksimal. Selain meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, upaya ini juga diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan pendapatan daerah demi keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar.
Dukungan terhadap optimalisasi pajak kendaraan juga datang dari masyarakat. Warga Kampar menyampaikan bahwa pembayaran pajak kendaraan secara tepat waktu merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
“Kami berharap penerimaan pajak kendaraan dapat dikelola dengan baik dan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan publik. Kalau jalan dan fasilitas umum semakin baik, masyarakat tentu ikut merasakan manfaatnya,” ujar Herman, Jumat (30/10/2026). (Red/Asy)
