
TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menargetkan terciptanya 10.000 tenaga kerja hijau atau green workforce pada 2030. Target tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mempercepat pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri sekaligus mendukung peralihan menuju ekonomi hijau.
Tenaga kerja hijau merupakan pekerja yang berkontribusi langsung dalam menjaga, melestarikan, atau memulihkan lingkungan hidup. Lapangan pekerjaan ini tidak hanya mencakup sektor baru seperti energi terbarukan dan efisiensi energi, tetapi juga sektor tradisional, antara lain manufaktur dan konstruksi yang menerapkan prinsip keberlanjutan.
Target tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni, dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Rabu (18/11/2026).
Misni yang juga menjabat Ketua TKDV Provinsi Kepri mengatakan, Rakorda tersebut diharapkan menghasilkan strategi daerah atau Rencana Aksi Daerah (RAD) Vokasi yang dilengkapi indikator keberhasilan dan mekanisme evaluasi pelaksanaan. Dokumen tersebut diperlukan agar target penciptaan tenaga kerja hijau dapat diwujudkan melalui langkah terukur dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami berharap melalui Rakorda TKDV ini dapat ditetapkan strategi daerah atau Rencana Aksi Daerah (RAD) Vokasi, lengkap dengan indikator dan mekanisme evaluasi pelaksanaannya. Hal ini untuk mewujudkan target Rencana Strategis TKDV Tahun 2030, yakni menciptakan 10 ribu tenaga kerja hijau di Provinsi Kepri,” ujar Misni.
Rakorda tersebut dihadiri Kepala Bappeda Kepri Aries Fahriandi, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan, Pendidikan Vokasi dan Sertifikasi Kadin Provinsi Kepri Junaidi, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, perwakilan TKDV kabupaten/kota se-Kepri, Bidang Pendidikan SMK dan Pendidikan Vokasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, serta sejumlah perwakilan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Dalam sambutannya, Misni menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara lembaga pendidikan vokasi, lembaga pelatihan kerja, serta dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menciptakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri, terutama pada sektor-sektor yang mendukung pengembangan pekerjaan hijau.
Untuk memperkuat koordinasi, Pemprov Kepri mendorong pembentukan dan penguatan empat kelompok kerja (Pokja) TKDV. Keempatnya meliputi Pokja Pendidikan Vokasi, Pokja Pelatihan Vokasi, Pokja Kerja Sama Kemitraan, serta Pokja Inovasi dan Sertifikasi.
Menurut Misni, penguatan koordinasi lintas sektor harus diikuti dengan penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi di sekolah maupun balai pelatihan. Materi pembelajaran perlu disesuaikan dengan standar kompetensi dan kebutuhan nyata pasar kerja agar lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan industri.
“Kami juga mengharapkan adanya penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia industri, sehingga lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan mampu bersaing di dunia kerja,” tegasnya.
Pengembangan SDM vokasi, lanjut Misni, perlu diarahkan berdasarkan potensi daerah dan kebutuhan industri di Kepulauan Riau. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi manufaktur, pengelasan atau welder, pertanian, kelautan, pariwisata, hingga ekonomi hijau.
Selain peningkatan kompetensi, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya program pemagangan dan penyerapan tenaga kerja yang terstruktur. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat peralihan lulusan pendidikan vokasi, khususnya sekolah menengah kejuruan (SMK), menuju dunia kerja sekaligus membantu menekan angka pengangguran.
Misni memaparkan, saat ini Provinsi Kepri memiliki 43 SMK dengan jumlah peserta didik mencapai 46.653 siswa. Selain itu, sebanyak 54,93 persen jurusan SMK disebut telah terokupasi dan mendukung 10 bidang jurusan yang dibutuhkan dalam pengembangan TKDV di perusahaan.
Di sisi lain, terdapat 605 perusahaan yang beroperasi di Provinsi Kepri. Perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan dapat terus didorong untuk melakukan transisi menuju penerapan prinsip green jobs dalam kegiatan usahanya.
“Kami berharap perusahaan-perusahaan di Provinsi Kepri dapat terus didorong untuk melakukan transisi menuju green jobs atau pekerjaan hijau,” ungkap Misni.
Ia juga menilai percepatan ekonomi hijau membutuhkan peningkatan keterampilan atau green skills, termasuk bagi tenaga pendidik. Karena itu, peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi guru pendidikan vokasi menjadi salah satu langkah penting agar proses pembelajaran dapat mengikuti perkembangan teknologi, standar industri, dan kebutuhan pekerjaan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
Dukungan terhadap program tersebut juga diharapkan datang dari dunia industri melalui penyediaan kesempatan magang, pelatihan, sertifikasi, serta perekrutan lulusan sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
Salah seorang peserta Rakorda menyampaikan bahwa penguatan pendidikan vokasi dan keterlibatan perusahaan perlu benar-benar dirasakan oleh para lulusan sekolah kejuruan.
“Harapan kami, program ini tidak berhenti pada penyusunan rencana. Anak-anak lulusan SMK harus mendapatkan kesempatan pelatihan, sertifikasi, dan magang yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan begitu, mereka memiliki keterampilan dan peluang kerja yang lebih baik, sekaligus bisa ikut menjaga lingkungan,” ujarnya.
Misni berharap Rakorda TKDV menjadi momentum untuk mempercepat transisi dunia usaha dan industri di Kepulauan Riau menuju ekonomi hijau. Melalui kolaborasi pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan perusahaan, target penciptaan 10.000 tenaga kerja hijau pada 2030 diharapkan dapat tercapai.
“Pemprov Kepri berharap melalui TKDV ini kita mampu memaksimalkan penciptaan 10 ribu tenaga kerja hijau yang memiliki kompetensi dan daya saing untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau pada 2030 mendatang,” tutup Misni.
Dengan penguatan pendidikan vokasi, peningkatan sertifikasi keterampilan, serta perluasan kemitraan dengan dunia industri, Pemprov Kepri menargetkan tenaga kerja lokal semakin siap menghadapi perubahan kebutuhan pasar kerja dan mengambil peran dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Pewarta: Salafudin Zaenul Ardy
Editor: Dwi Kurniawan
























