
BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam terus mengintensifkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat. Berbagai substansi dalam rancangan regulasi tersebut diperdalam untuk menghasilkan aturan yang mampu menjawab kebutuhan serta dinamika kehidupan masyarakat Kota Batam.
Upaya penyempurnaan regulasi itu kembali dibahas dalam rapat bersama Tim Hukum Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pada Senin (16/11/2028). Rapat berlangsung dengan dipimpin langsung Ketua Pansus Anwar Anas dan diikuti sejumlah anggota Pansus DPRD Kota Batam.
Dari pihak Pemko Batam, rapat dihadiri perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Sosial. Keterlibatan instansi tersebut dinilai penting untuk memberikan masukan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, sehingga materi Ranperda dapat disusun secara komprehensif, terukur, dan dapat diterapkan.
Ketua Pansus Anwar Anas mengatakan, pembahasan saat ini difokuskan pada penyempurnaan sejumlah substansi. Materi yang dikaji mencakup perbaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum serta penambahan sejumlah pengaturan baru yang mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menilai perkembangan kehidupan masyarakat dan munculnya berbagai persoalan ketertiban membutuhkan regulasi yang lebih relevan. Pengaturan yang disusun juga perlu memperhatikan efektivitas penerapan aturan serta kejelasan aspek penegakan hukum di lapangan.
“Banyak aspirasi yang masuk agar Perda yang mengatur ketertiban dalam masyarakat ini memiliki daya jangkau dan kekuatan penerapan yang lebih baik. Karena itu, kami terus mendalami setiap substansi, terutama sejauh mana aspek penegakan hukum dapat diperkuat melalui regulasi ini,” ungkap Anwar.
Ia menegaskan, penyusunan Ranperda tersebut bukan sekadar memperbarui aturan lama. Lebih dari itu, proses ini menjadi momentum untuk memperjelas ketentuan, memperkuat landasan hukum bagi aparat pelaksana, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Menurut Anwar, regulasi yang baik harus memiliki rumusan yang jelas dan dapat dilaksanakan secara efektif. Karena itu, pembahasan perlu memastikan batas kewajiban masyarakat, kewenangan pemerintah, serta mekanisme penegakan ketentuan yang akan diberlakukan.
“Kita ingin aturan ini nantinya tidak hanya bagus secara normatif, tetapi juga bisa dilaksanakan secara efektif di lapangan. Harus ada kejelasan mengenai apa yang menjadi kewajiban masyarakat, apa yang menjadi kewenangan pemerintah, serta bagaimana mekanisme penegakan ketentuannya,” jelasnya.
Anwar menambahkan, sinergi antara Pansus DPRD dan jajaran Pemko Batam menjadi salah satu faktor penting dalam penyempurnaan Ranperda. Pelibatan instansi teknis terkait diharapkan dapat memastikan setiap ketentuan yang dirumuskan tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan regulasi lainnya.
Selain itu, masukan dari OPD diperlukan agar rancangan aturan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, serta tantangan penyelenggaraan ketertiban umum di Kota Batam. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan nantinya tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga dapat diterapkan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
Pansus DPRD Kota Batam berkomitmen melanjutkan pembahasan secara intensif hingga seluruh materi Ranperda benar-benar matang. Penyempurnaan tersebut diharapkan menghasilkan regulasi yang mampu memperkuat penyelenggaraan ketertiban umum, menjaga ketenteraman, serta meningkatkan perlindungan masyarakat di Kota Batam. (Adv)





















