JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia (RI) menegaskan komitmennya untuk mengawal proses rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) agar berlangsung bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap tahapan seleksi berjalan sesuai ketentuan serta memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh peserta.
Komitmen itu disampaikan Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Radian memaparkan hasil pengawasan dan laporan masyarakat terkait pelaksanaan seleksi CASN selama periode 2022 hingga 12 November 2026.
Berdasarkan data Ombudsman RI, sepanjang periode tersebut tercatat sebanyak 1.790 laporan masyarakat terkait seleksi CASN. Dari jumlah itu, sebanyak 1.098 laporan berasal dari penyelenggaraan seleksi di lingkungan pemerintah kabupaten dan kota.
Radian menjelaskan, berdasarkan data per 12 November 2026, laporan yang diterima setiap tahun terdiri atas 280 laporan pada 2022, 275 laporan pada 2023, 610 laporan pada 2024, 534 laporan pada 2025, dan 91 laporan pada 2026 yang masih berjalan (ongoing).
“Seleksi CASN menjadi substansi yang paling banyak dilaporkan, dengan penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur sebagai bentuk maladministrasi yang paling sering ditemukan,” ujar Radian Syam.
Menurutnya, terdapat sejumlah titik rawan maladministrasi yang perlu menjadi perhatian penyelenggara seleksi. Pada tahap penetapan formasi, potensi masalah dapat muncul akibat ketidaksesuaian formasi dengan kebutuhan instansi serta kualifikasi pendidikan yang memiliki penafsiran berbeda.
Sementara itu, pada tahap pengumuman dan pendaftaran, persoalan dapat terjadi karena persyaratan yang rumit atau multitafsir hingga gangguan pada sistem pendaftaran. Pada tahap seleksi administrasi dan masa sanggah, risiko maladministrasi meliputi proses verifikasi yang tidak seragam serta sanggahan peserta yang tidak ditanggapi tepat waktu.
Ombudsman RI juga menyoroti pelaksanaan seleksi kompetensi, khususnya tes yang tidak menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Pelaksanaan tes non-CAT yang kurang transparan, termasuk perangkat dan fasilitas ujian yang tidak memenuhi standar, dinilai berpotensi menimbulkan persoalan dalam proses seleksi.
Potensi permasalahan juga dapat terjadi pada tahap pengumuman hasil dan pemberkasan. Perubahan jadwal secara mendadak serta indikasi campur tangan pihak lain menjadi sejumlah hal yang perlu diawasi. Adapun pada tahap penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan pengangkatan, penundaan yang berlarut dapat menghambat peserta yang telah dinyatakan lulus untuk memperoleh status kepegawaiannya.
Selain persoalan pada setiap tahapan seleksi, Ombudsman RI menemukan sejumlah permasalahan yang kerap berulang. Di antaranya perubahan jadwal seleksi, perbedaan pemahaman verifikator dalam menafsirkan regulasi, serta perubahan kebijakan ketika proses seleksi sedang berlangsung.
Pada pengelolaan pengaduan, persoalan yang sering ditemukan meliputi lambatnya tindak lanjut atas laporan peserta dan layanan helpdesk tingkat nasional yang belum mampu memberikan solusi terhadap pengaduan yang disampaikan.
“Rekrutmen CASN adalah pintu masuk kualitas pelayanan publik. Jika prosesnya bermasalah sejak awal, masyarakat yang akan menanggung akibatnya,” tegas Radian.
Ia menilai pengawasan terhadap rekrutmen CASN menjadi semakin penting dan mendesak karena pemerintah menargetkan pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 pada akhir November 2026, dengan perkiraan sekitar 150 ribu formasi. Selain itu, terdapat rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Untuk mencegah terulangnya persoalan dalam proses seleksi, Ombudsman RI menyampaikan sejumlah saran perbaikan kepada instansi penyelenggara. Langkah tersebut mencakup penguatan koordinasi kebijakan, pemantauan regulasi secara berkala, serta peningkatan kolaborasi antarseluruh instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan rekrutmen CASN.
Ombudsman menilai koordinasi yang kuat dan pemahaman regulasi yang seragam diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain mendorong perbaikan kepada penyelenggara, Ombudsman RI mengimbau peserta seleksi dan masyarakat agar tidak ragu melaporkan dugaan maladministrasi. Peserta diminta terlebih dahulu menyampaikan keberatan atau pengaduan kepada instansi penyelenggara seleksi. Apabila tidak memperoleh penyelesaian yang patut, laporan dapat diteruskan kepada Ombudsman RI.
Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara gratis melalui Call Center 137, WhatsApp 0821-3737-3737, atau laman resmi www.ombudsman.go.id.
“Untuk memudahkan akses pengaduan, Ombudsman RI juga akan membuka Posko Pengaduan Rekrutmen CASN di Kantor Pusat dan 34 Kantor Perwakilan Ombudsman RI di seluruh provinsi,” pungkas Radian. (Red/DP/Adv)
