REJANG LEBONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong terus mendorong peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan hak masyarakat, termasuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyerahan 317 sertifikat hak milik (SHM) kepada warga transmigrasi di wilayah Bukit Merbau dan Bukit Batu, Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT), setelah menunggu selama 13 tahun.
Penyerahan sertifikat tanah tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi masyarakat transmigrasi yang selama ini menantikan dokumen resmi kepemilikan lahan. Dengan adanya SHM, warga diharapkan memperoleh kepastian hukum sekaligus perlindungan atas tanah yang telah menjadi bagian dari kehidupan dan sumber penghidupan keluarga mereka.
Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Rejang Lebong, Tabri, S.Sos., S.T., dalam kegiatan penyerahan sertifikat tanah transmigrasi tingkat nasional melalui konferensi video. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Kamis (12/11/2026), sekitar pukul 10.00 WIB.
Dari total 317 sertifikat yang diserahkan, sebanyak 62 sertifikat diperuntukkan bagi warga transmigrasi Bukit Merbau, sedangkan 255 sertifikat lainnya diberikan kepada warga transmigrasi Bukit Batu.
Penyerahan di Rejang Lebong merupakan bagian dari agenda nasional yang dipimpin Menteri Transmigrasi RI, M. Iftitah Sulaiman Suryanegara, bersama Kepala ATR/BPN RI, Nusron Wahid. Program tersebut dilaksanakan secara serentak di delapan kabupaten, yakni Rejang Lebong, Luwu Timur, Sumba Barat, Nagekeo, Malaka, Tolitoli, Lahat, dan Sumba Timur.
Bagi masyarakat transmigrasi di Kecamatan Padang Ulak Tanding, penyerahan sertifikat ini memiliki arti penting. Setelah lebih dari satu dekade menunggu, mereka akhirnya mendapatkan dokumen resmi yang memberikan kepastian hukum atas tanah yang ditempati dan dikelola.
Camat Padang Ulak Tanding, Redo Krisyanto, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat atas terealisasinya penantian panjang masyarakat tersebut. Ia menyebut penerbitan sertifikat ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan warga transmigrasi.
“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Transmigrasi RI M. Iftitah Sulaiman Suryanegara, dan Kepala ATR/BPN RI Nusron Wahid atas diberikannya sertifikat hak milik atas lahan kami. Sebab, warga kami sudah menunggu selama 13 tahun sertifikat ini,” ungkap Redo.
Rasa syukur juga disampaikan Ismadi, warga transmigrasi Bukit Batu, dan Yahya Nurkholis, warga Bukit Merbau. Bagi keduanya, sertifikat tersebut bukan sekadar dokumen administrasi pertanahan, melainkan bukti kepastian hukum atas tanah yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan mereka.
Penyerahan sertifikat secara simbolis turut disaksikan Sekretaris Dinas Nakertrans Suko Basuki, Camat Padang Ulak Tanding Redo Krisyanto, Kepala Desa Bukit Batu M. Zuqobri, Kepala Dusun Bukit Merbau Jhonly, tujuh perwakilan warga transmigrasi, serta Romadlon dari Kementerian Transmigrasi RI.
2.779 Sertifikat Diserahkan kepada 1.570 Warga di Delapan Kabupaten
Dalam sambutannya secara daring, Menteri Transmigrasi RI M. Iftitah Sulaiman Suryanegara menjelaskan bahwa pemerintah menyerahkan sebanyak 2.779 sertifikat hak milik kepada 1.570 warga transmigrasi yang tersebar di delapan kabupaten. Penyerahan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi.
Menurut Menteri Iftitah, Kementerian Transmigrasi menerapkan dua pendekatan utama dalam pengembangan kawasan transmigrasi, yaitu revitalisasi dan transformasi. Kedua pendekatan tersebut memiliki orientasi dan jangka waktu pelaksanaan yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam mendorong kemajuan kawasan transmigrasi.
Program revitalisasi difokuskan pada langkah-langkah konkret yang dapat dilaksanakan dalam waktu relatif lebih cepat, meskipun cakupan dan dampaknya cenderung bersifat lokal. Salah satu prioritasnya adalah memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan serta menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang masih dihadapi masyarakat transmigrasi.
Sementara itu, pendekatan transformasi membutuhkan waktu lebih panjang. Namun, program tersebut diarahkan untuk menghasilkan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi pengembangan kawasan transmigrasi.
Menteri Iftitah juga menekankan perlunya perubahan paradigma dalam pengelolaan lahan transmigrasi. Jika sebelumnya program transmigrasi lebih dikenal melalui pembagian lahan dan rumah kepada masyarakat, kini pemerintah mendorong pengembangan lahan agar menjadi aset produktif yang memiliki nilai ekonomi.
“Aset dipandang sebagai sumber daya produktif. Fokusnya pada optimalisasi pemanfaatan aset,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa Kementerian Transmigrasi telah mengembangkan potensi lahan di 25 lokasi yang tersebar di 10 kabupaten. Total luas lahan tersebut mencapai 22.237 hektare dengan nilai valuasi sekitar Rp3,1 triliun.
Penyerahan 317 sertifikat kepada warga Bukit Merbau dan Bukit Batu menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan kepastian hukum sekaligus membuka peluang pemanfaatan lahan secara lebih produktif bagi masyarakat transmigrasi di Kabupaten Rejang Lebong.
Setelah menunggu selama 13 tahun, masyarakat akhirnya memperoleh dokumen kepemilikan tanah yang diharapkan memberikan rasa aman dan perlindungan hukum. Sertifikat tersebut juga diharapkan dapat menjadi modal penting bagi warga dalam mengembangkan potensi lahan, meningkatkan kegiatan ekonomi, serta mendorong kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan. (Red/AAP)
