DELISERDANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendukung penguatan upaya pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis (TB) melalui Gerakan Nasional Pesantren Bebas Tuberkulosis. Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
Dukungan tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, Surya, saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Pesantren Bebas Tuberkulosis sekaligus pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) Nasional Tahun 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di Pondok Pesantren Mawaridussalam, Desa Tumpatan, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deliserdang, Rabu (4/11/2026).
Surya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat yang telah memilih Kabupaten Deliserdang sebagai lokasi peluncuran program nasional tersebut. Menurutnya, sektor kesehatan merupakan fondasi utama dalam membangun SDM yang berkualitas. Karena itu, lingkungan pesantren perlu menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pencegahan dan penanggulangan TB.
Ia menilai pesantren memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi kesehatan, deteksi dini, serta pembiasaan pola hidup sehat. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu memutus rantai penularan TB, khususnya di lingkungan pendidikan berbasis asrama.
Surya juga menegaskan bahwa pesantren bukanlah penyebab penularan TB. Sebaliknya, lembaga pendidikan keagamaan tersebut dapat mengambil peran penting dalam mendukung upaya pemberantasan penyakit tersebut. Oleh sebab itu, masyarakat diminta menghindari stigma dan diskriminasi terhadap penderita TB.
“Tuberkulosis masih menjadi tantangan besar kesehatan masyarakat. Sumatera Utara termasuk provinsi dengan beban TB terbesar keempat di Indonesia. Terdapat estimasi 74.304 kasus yang harus ditemukan pada tahun 2026 dengan target penemuan 90 persen. Hingga 30 Oktober 2026, kasus yang berhasil ditemukan sebanyak 43.976 kasus atau 59,2 persen,” ujar Surya.
Peluncuran gerakan nasional tersebut turut dihadiri tiga wakil menteri Kabinet Merah Putih, yakni Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI Romo Muhammad Syafii, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI dr. Benjamin Paulus Octavianus, serta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Akhmad Wiyagus.
Wamenag RI Romo Muhammad Syafii menjelaskan, kegiatan di Kabupaten Deliserdang tersebut juga disaksikan secara daring oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag), Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, serta pondok pesantren di berbagai daerah di Indonesia.
“Meskipun dilaksanakan di Deliserdang, ini adalah wajah Indonesia. Pesantren dengan 11 juta santri dan 1,7 juta kiai merupakan pilar penting bangsa,” kata Romo Syafii.
Ia menambahkan, kolaborasi lintas kementerian dalam gerakan tersebut merupakan wujud nyata penerapan Maqashid Syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifzh an nafs) dan menjaga keturunan (hifzh an nasl). Menurutnya, perlindungan kesehatan masyarakat merupakan bagian penting dari upaya menjaga keberlangsungan kehidupan dan kualitas generasi bangsa.
Setelah diluncurkan di Sumatera Utara, rangkaian Gerakan Pesantren Bebas TB dan Cek Kesehatan Gratis dijadwalkan berlanjut ke sejumlah daerah, yakni Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga DKI Jakarta.
Sementara itu, Wamenkes RI Benjamin Paulus Octavianus memaparkan bahwa Indonesia saat ini menempati urutan kedua dengan jumlah kasus TB terbanyak di dunia setelah India. Kondisi tersebut mendorong Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus untuk memperkuat penanganan TB secara lebih intensif.
“Hingga saat ini, lebih dari 114 juta warga Indonesia telah memanfaatkan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Melalui pencanangan Pesantren Bebas TB ini, pemerintah ingin memastikan warga pesantren terbebas dari penularan serta mendorong para santri menjadi Duta Kesehatan,” terangnya.
Selain memperkuat penanganan TB, Wamenkes juga menyampaikan komitmen pemerintah dalam pemerataan fasilitas kesehatan nasional. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp120 triliun untuk merehabilitasi 441 rumah sakit daerah serta memperbarui 1.988 puskesmas di seluruh Indonesia mulai tahun depan.
Pimpinan Pondok Pesantren Mawaridussalam, Busron Sudarmanto, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan pemerintah yang menjadikan pesantrennya sebagai lokasi peluncuran program nasional tersebut.
Menurutnya, kesehatan merupakan kebutuhan penting bagi para santri dan tenaga pengajar agar kegiatan pendidikan dapat berjalan optimal. Kondisi fisik yang prima dibutuhkan untuk mendukung aktivitas belajar dan mengajar di lingkungan pesantren.
“Ini merupakan berkah luar biasa bagi kami. Santri dan pengajar membutuhkan kondisi fisik yang prima untuk menjalankan tugas belajar dan mengajar. Kami sangat berterima kasih atas perhatian nyata dari Pemerintah Pusat dan Pemprov Sumut,” tutur Busron.
Melalui Gerakan Nasional Pesantren Bebas TB, pemerintah berharap lingkungan pesantren semakin berperan aktif dalam membangun kesadaran kesehatan, mendorong pemeriksaan dini, serta mengurangi stigma terhadap penderita tuberkulosis. Keterlibatan pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga pendidikan keagamaan menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya penanggulangan TB di Indonesia. (Red/I)
