PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat koordinasi untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dihadiri Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru dan Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi di Palembang, Minggu (18/10/2026).
Kedatangan Kepala BNPB disambut langsung oleh Herman Deru di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Sri Mulyono Herlambang (SMH) Palembang. Kunjungan tersebut bertujuan mengevaluasi kondisi terkini karhutla sekaligus memperkuat langkah penanganan melalui kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai instansi terkait.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Kristomei Sianturi menegaskan pentingnya memastikan kebutuhan penanganan karhutla di daerah dapat dipenuhi secara cepat dan tepat. Menurutnya, evaluasi lapangan diperlukan untuk menentukan strategi yang sesuai dengan kondisi kebakaran serta tingkat ancaman di wilayah terdampak.
“Kami ingin memastikan upaya apa saja yang perlu dilakukan dan dibutuhkan untuk mengendalikan dan memadamkan karhutla. Jika daerah membutuhkan bantuan, baik teknologi, gugus tugas, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), maupun penanganan khusus lainnya, harus segera disiapkan dan dikoordinasikan secara optimal,” jelas Kristomei.
Pembahasan dalam rapat tersebut mencakup evaluasi pemantauan titik panas atau hotspot, efektivitas pemadaman melalui operasi darat dan udara, serta penguatan koordinasi lintas sektor di wilayah prioritas. Upaya pemadaman dari udara, termasuk penggunaan helikopter untuk pengeboman air atau water bombing, juga menjadi bagian dari strategi yang dievaluasi.
Selain itu, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) turut dibahas sebagai salah satu langkah pendukung untuk membantu penanganan karhutla sesuai dengan kondisi atmosfer dan hasil kajian teknis instansi terkait.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan bahwa pemerintah provinsi akan terus mengupayakan pemanfaatan teknologi dry ice sebagai bagian dari langkah penanganan karhutla. Upaya tersebut direncanakan berlangsung hingga 10 hari ke depan atau sampai hujan turun.
“Dry ice ini terbukti ampuh. Ini tentunya akan kita lakukan hingga 10 hari ke depan, hingga turun hujan,” tutur Herman Deru.
Pemprov Sumsel juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pengendalian serta pemadaman kebakaran. Kerja sama tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan di lapangan sekaligus mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan.
Warga Berharap Penanganan Karhutla Lebih Cepat
Situasi karhutla juga menjadi perhatian masyarakat, terutama warga yang berpotensi terdampak asap, penurunan kualitas udara, dan terganggunya aktivitas sehari-hari. Penanganan yang cepat dan terkoordinasi dinilai penting untuk melindungi kesehatan masyarakat serta mencegah kebakaran meluas.
Rudi, warga Kota Palembang berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga memperkuat pencegahan dan pengawasan terhadap wilayah yang rawan terbakar.
“Yang kami harapkan, kebakaran bisa segera dikendalikan agar masyarakat tidak terus-menerus khawatir terhadap asap dan dampaknya bagi kesehatan. Selain pemadaman, pencegahan juga harus diperkuat supaya kejadian serupa tidak terus berulang,” ujar Rudi.
Dalam rapat koordinasi itu, turut hadir Kepala BMKG RI Prof. Ir. Teuku Faisal Fatjani, Ph.D., serta Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional Mayjen TNI (Purn.) Sriyanto Muntasram.
Kehadiran sejumlah pejabat tersebut mencerminkan pentingnya kerja sama lintas lembaga dalam menangani karhutla. Melalui koordinasi yang lebih kuat, pemerintah berharap langkah pemadaman, pemantauan, dan pencegahan dapat berjalan lebih efektif untuk melindungi masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan di Sumatera Selatan. (Red/Eno)
