Jakarta – Para politisi baru diminta tidak sekali-kali bersikap ahistoris atau melupakan sejarah karena sikap itu berpotensi merontokkan pondasi bangsa yang telah dibangun para pendahulu.
Pengamat politik dari Lembaga Dakwah dan Syi’ar Islam The AHY Institute Arif Amarudin di Jakarta, Senin, mengatakan pemilihan kepala daerah serentak pada 2018 dan pemilihan anggota legislatif pada 2019 mengharuskan partai politik mempersiapkan diri dan berbenah baik secara institusional maupun secara personal.
“Banyak partai baru dan orang baru yang terjun ke dunia politik sehingga mereka harus memiliki bekal yang cukup,” kata Arif Amarudin.
Menurut Arif, pemimpin dan anggota legislatif tak boleh ahistoris karena perjalanan bangsa ini telah panjang.
“Tanpa bekal pengetahuan kesejarahan yang cukup, maka para politisi tersebut dapat merontokkan pondasi yang telah dibangun para pendahulu,” kata Arif.
Senada disampaikan Anggota DPRD provinsi Banten dari fraksi Nasdem H. Halwani R yang menyebutkan bahwa kebutuhan pembekalan para pemimpin daerah dan anggota legislatif sangat penting terutama bagi politisi daerah.
“Akses politisi lokal terhadap informasi lebih terbatas. Seringkali informasi didapat, tetapi pemahaman berbeda,” kata Halwani yang bertugas di komisi II DPRD Provinsi Banten tersebut.
Menurut pria yang biasa disapa H Haris itu, pada masa sebelumnya, para kader partai umumnya datang dari para mantan aktivis mahasiswa, ormas, birokrasi, maupun TNI yang telah berpengalaman di dunia masing-masing.
“Kini sumber mata air partai lebih banyak bahkan dari yang benar-benar masih muda, mereka membutuhkan pembekalan,” kata Sekjen DPW Nasdem Banten itu.
Menurut dia, beragamnya latar belakang kader partai karena sistem saat ini lebih terbuka.
Ia mencontohkan Partai Nasdem Provinsi Banten saat ini melakukan penjaringan calon legislatif secara terbuka. Demikian juga partai lain seperti PSI dan Gerindra. (Ant)
