Jakarta – PT Pertamina Patra Niaga memperkuat verifikasi dan validasi data kependudukan guna memastikan penyaluran subsidi energi, khususnya LPG 3 kg, dapat berjalan lebih tepat sasaran serta memiliki tata kelola yang transparan di seluruh wilayah Indonesia.
Hal itu disampaikan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, melalui ketetangan resmi, Selasa (11/8/2026).
Mars Ega menegaskan, langkah itu diambil untuk mendukung pelaksanaan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Transformasi Subsidi Tepat LPG.
Melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), penyaluran energi bersubsidi dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar berhak dari Sabang sampai Merauke. “Kerja sama ini akan memperkuat proses verifikasi dan validasi data untuk mendukung penyaluran energi bersubsidi yang lebih tepat sasaran. Pertamina Patra Niaga berkomitmen mewujudkan cita-cita pemerintah untuk memastikan ketahanan energi dengan tata kelola subsidi yang baik,” ujar Mars Ega.
Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi menyatakan, data kependudukan merupakan basis penting layanan publik. Dengan cakupan perekaman biometrik wajib KTP yang mendekati 99 persen dari total 290,1 juta jiwa penduduk Indonesia pada semester I 2026, pemanfaatan data ini diyakini efektif mengawal distribusi subsidi.
“Pemanfaatan data kependudukan ini kami harapkan tidak hanya mendukung penyaluran subsidi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran, tetapi juga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan lain dalam mendukung tugas dan layanan Pertamina Patra Niaga,” kata Teguh Setyabudi.
