Jakarta – Kandidat atau bakal calon gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tetap setia bersama partai Golongan Karya, walau berada di posisi sebagai pihak yang ‘tersakiti’, serta berharap agar partai Golkar tetap kompak dan bersatu.
Polemik hingga tarik-menarik kepentingan yang terjadi di internal Parrtai Golkar dirasakan langsung oleh Bupati Purwakarta sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat.
“DPP Golkar harus segera mengambil langkah strategis. Simpan seluruh agenda jangka pendek, soliditas partai harus lebih diutamakan untuk menata kembali Partai Golkar secara jangka panjang,” ujar dia.
Permintaannya itu merujuk pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang dihadiri sebanyak 28 dari 34 ketua DPD Partai Golkar seluruh Indonesia di Jakarta Pusat pada Kamis (16/11/2017) malam. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham itu katanya tidak perlu dilakukan, mengingat Setya Novanto masih resmi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Keyakinannya tersebut menjadi alasan mengapa dirinya tidak menghadiri Munaslub partai Golkar, terlepas dari agenda konsolidasi DPP Jawa Barat serta pertemuan warga terkait dengan Pilkada Jawa Barat 2018 mendatang.
“Saya kira jangan dulu lah kita bicara siapa ketua umum barunya atau siapa plt (pelaksana tugas). Hal yang paling penting adalah selamatkan Golkar dulu. Kita komunikasikan dulu dengan para sesepuh, dewan pembina-para tokoh yang memiliki kontribusi besar terhadap Partai Golkar. Insya Allah ada jalan demi penyelamatan partai kita ini,” kata Dedi.
Dia berharap agar azas praduga tidak bersalah tetap dikedepankan dalam penanganan kasus yang menimpa Setya Novanto, dan berharap agar Setya Novanto patuh terhadap hukum sebagai cerminan kader partai Golkar yang taat hukum.
“Kita harus patuh terhadap proses hukum yang tengah berlangsung saat ini. Saya yakin seluruh kader termasuk Pak Ketua Umum juga begitu. Pak Setnov pasti memberikan contoh bahwa warga Partai Golkar taat hukum,” kata Dedi.
Turun drastis Permasalahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP yang menjerat Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto beberapa waktu lalu, sejumlah pengamat dan lembaga survei menilai jika eletabilitas Partai Golkar menurun drastis.
Fenomena tersebut berbanding terbalik dengan semangat Partai Golkar dalam menghadapi Pilkada Serentak pada tahun 2018 mendatang.
Isu pergantian Ketua Umum Partai Golkar pun mencuat sejak politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla menyampaikan jika Setnov harus diganti. Pernyataan keras tersebut disampaikan Wakil Presiden itu menganalogikan kondisi kapal yang kehilangan kaptennya, sesaat Setya Novanto dikabarkan menghilang dari upaya penjemputan paksa penyisik KPK pada Rabu (15/11).
Sementara, Dedi dianggap sejumlah pihak sebagai orang yang tersakiti lantaran Ketua Umum partai Golkar, Setya Novanto justru menunjuk Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jawa Barat yang diusung Partai Golkar dalam Pilkada Jawa Barat pada 2018 .
Padahal diketahui, Dedi Mulyadi merupakan kader Partai Golkar asli yang juga merupakan Ketua DPP Partai Golkar Jawa Barat. (Ant)
