PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong pengembangan hilirisasi kelapa sebagai salah satu strategi memperkuat perekonomian daerah. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya petani dan warga pesisir yang menggantungkan penghidupan pada sektor kelapa.
Komitmen tersebut disampaikan Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi D., dalam kegiatan The 3rd Bedelau yang diselenggarakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau, Rabu (4/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Perwakilan BI Riau itu mengangkat tema “Potensi Hilirisasi Kelapa bagi Perekonomian Riau Makin Beragam”.
Dalam kesempatan tersebut, Helmi menyampaikan bahwa Riau merupakan salah satu sentra utama produksi kelapa di Indonesia. Kontribusi produksi kelapa Riau mencapai 14,45 persen terhadap produksi nasional. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, luas areal perkebunan kelapa di Riau mencapai 440,08 ribu hektare dengan total produksi sebesar 411,28 ribu ton.
Besarnya potensi tersebut dinilai menjadi modal penting bagi Riau untuk mengembangkan industri pengolahan kelapa. Menurut Helmi, pembahasan mengenai hilirisasi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi dan pengembangan industri, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.
“Artinya, ketika kita berbicara tentang hilirisasi kelapa, kita juga sedang berbicara tentang ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini bekerja dan menggantungkan penghidupannya pada komoditas kelapa,” ujar Helmi.
Ia menegaskan, pengembangan sektor kelapa harus diarahkan pada peningkatan nilai tambah yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selama ini, Riau telah memiliki basis industri pengolahan kelapa yang menghasilkan berbagai produk, mulai dari minyak kelapa, santan, hingga beragam produk turunan lainnya.
Namun, keberadaan industri tersebut masih perlu dikembangkan agar potensi ekonomi komoditas kelapa dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Penguatan industri pengolahan diharapkan mampu membuka peluang usaha, memperluas pasar, serta meningkatkan pendapatan petani sebagai pelaku utama sektor perkebunan kelapa.
Di sisi lain, Helmi mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengembangan perkebunan dan industri kelapa di Riau. Salah satu persoalan utama adalah kondisi tanaman kelapa yang sudah berusia tua dan mengalami kerusakan sehingga berdampak terhadap tingkat produktivitas perkebunan.
Selain persoalan di sektor hulu, petani dan pelaku usaha juga menghadapi berbagai kendala di sektor hilir. Beberapa di antaranya adalah fluktuasi harga komoditas, keterbatasan akses pasar, serta kendala pembiayaan yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha.
“Kita harus memastikan kebun tetap produktif, tata air berjalan dengan baik, petani terlindungi, dan pasar yang jelas,” tegas Helmi.
Menurutnya, penyelesaian berbagai tantangan tersebut membutuhkan perhatian dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Perbaikan produktivitas perkebunan, pengelolaan tata air, perlindungan terhadap petani, serta kepastian pasar merupakan aspek penting yang harus berjalan beriringan.
Helmi berharap kajian yang dibahas dalam kegiatan The 3rd Bedelau dapat menjadi pijakan bagi pemerintah, lembaga terkait, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan langkah strategis pengembangan hilirisasi kelapa di Riau.
Pemprov Riau juga berharap hasil kajian dan diseminasi tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan pengembangan industri hilir yang lebih kuat, potensi kelapa diharapkan mampu menghasilkan nilai tambah lebih besar dan meningkatkan kesejahteraan petani serta masyarakat pesisir.
Melalui strategi hilirisasi yang terarah dan berkelanjutan, Riau berpeluang memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah penghasil kelapa utama di Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah. (Red/AP)
