LEBONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong terus memperkuat tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam pengelolaan anggaran sektor pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui exit meeting bersama Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu, Senin (28/9).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Pemkab Lebong tersebut menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pemerintah daerah.
Kegiatan ini menjadi momentum bagi Pemkab Lebong untuk mengevaluasi berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran pendidikan, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui evaluasi bersama tersebut, Pemkab Lebong berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar semakin transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
Pemerintah daerah juga menilai pengelolaan anggaran pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Karena itu, setiap penggunaan anggaran harus dilaksanakan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kegiatan exit meeting, Tim Auditor BPK RI Perwakilan Bengkulu menyampaikan hasil pemeriksaan dan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan anggaran pada masa mendatang.
Pemkab Lebong menyatakan siap menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program pembangunan.
Dengan adanya evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara konsisten, Pemkab Lebong berharap pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada sektor pendidikan, semakin tertib dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Pemerintah daerah juga menegaskan pentingnya sinergi antara seluruh organisasi perangkat daerah dalam memastikan setiap program dan kegiatan yang menggunakan anggaran daerah dilaksanakan secara transparan serta sesuai dengan target yang telah ditetapkan. (Adv)
