
BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menggelar rapat finalisasi bersama Tim Hukum Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Kamis (19/11/2026). Finalisasi ini menjadi tahapan penting sebelum hasil pembahasan Ranperda disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Rapat tersebut dipimpin Ketua Pansus, Dandis Rajagukguk, S.T., didampingi Wakil Ketua Pansus, Drs. H. Surya Makmur Nasution, M.Hum. Sejumlah anggota Pansus dan perwakilan Tim Hukum Pemko Batam turut hadir dalam pembahasan tersebut.
Ketua Pansus Dandis Rajagukguk mengatakan, draf dan substansi Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah melalui berbagai tahapan pembahasan secara komprehensif. Seluruh proses tersebut dilakukan untuk memastikan materi regulasi tersusun secara matang dan sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan daerah.
“Draf dan substansi Ranperda ini sudah melalui tahapan pembahasan yang komprehensif sesuai mekanisme yang berlaku sehingga hari ini dapat kita finalisasikan. Mudah-mudahan dengan finalisasi ini bisa kita laporkan dalam rapat paripurna sehingga bisa disahkan menjadi Perda dalam waktu dekat,” ungkap Dandis.
Ia menjelaskan, selama proses pembahasan, Pansus DPRD Kota Batam juga telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan sejumlah pihak terkait. Di antaranya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan, memperkaya materi pembahasan, serta memastikan substansi Ranperda tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Selain menerima masukan dari berbagai pihak, kita juga sudah melakukan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait,” tambahnya.
Dandis berharap, setelah ditetapkan menjadi Perda, regulasi tersebut dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan tata kelola barang milik daerah yang lebih tertib, transparan, akuntabel, dan optimal. Menurutnya, pengelolaan aset daerah memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
Pengelolaan barang milik daerah membutuhkan aturan yang jelas agar setiap tahapan dapat dilaksanakan secara terencana dan sesuai ketentuan. Tahapan tersebut mencakup perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, hingga pengawasan aset milik pemerintah daerah.
Regulasi yang kuat juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan tertib administrasi dan memastikan aset yang dimiliki tercatat serta dimanfaatkan secara tepat. Dengan demikian, keberadaan barang milik daerah tidak hanya menjadi bagian dari administrasi pemerintahan, tetapi juga dapat memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan masyarakat.
Dengan rampungnya tahapan finalisasi, Pansus selanjutnya akan menyampaikan hasil pembahasan Ranperda tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam. Tahapan ini menjadi bagian dari proses pembentukan regulasi sebelum Ranperda ditetapkan menjadi Perda sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Melalui penyelesaian Ranperda ini, DPRD bersama Pemko Batam diharapkan dapat memperkuat sistem pengelolaan aset daerah sehingga lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan optimalisasi aset untuk mendukung pembangunan Kota Batam.
Pewarta: Salafudin Zaenul Ardy
Editor: Dwi Kurniawan


























