
BANJARMASIN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terus mematangkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Pembahasan tersebut telah memasuki tahap akhir dengan sejumlah kesepakatan terkait arah pendapatan, belanja, pembiayaan, serta penyesuaian alokasi anggaran daerah.
Rapat pembahasan digelar di Rumah Banjar, Kantor DPRD Kalsel, Senin (16/11/2026). TAPD dipimpin Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalsel, Fatkhan. Pertemuan tersebut membahas berbagai kebijakan anggaran setelah adanya penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Dalam paparannya, TAPD menyampaikan bahwa pendapatan daerah tahun 2027 direncanakan mengalami peningkatan dibandingkan pagu sebelumnya. Sementara itu, komponen pendapatan transfer juga mengalami sejumlah penyesuaian, terutama pada Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Dana Bagi Hasil tercatat mengalami peningkatan, sedangkan Dana Alokasi Khusus mengalami penurunan. Adapun Dana Alokasi Umum dan bantuan keuangan antardaerah tetap. Perubahan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan postur RAPBD 2027 agar keseimbangan antara pendapatan dan kebutuhan belanja daerah tetap terjaga.
TAPD juga menegaskan bahwa seluruh belanja wajib tahun anggaran 2027 telah terpenuhi berdasarkan data terkini dalam sistem informasi pembangunan daerah. Belanja infrastruktur pelayanan publik disebut telah melampaui batas minimal yang ditentukan. Begitu pula anggaran pendidikan yang telah memenuhi ketentuan alokasi minimal.
Sementara itu, belanja pegawai masih berada di bawah batas maksimal yang ditetapkan. Meski demikian, pengeluarannya tetap harus dikendalikan secara cermat agar tidak mengurangi ruang fiskal untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Untuk belanja modal, pemerintah daerah mengarahkan alokasi anggaran pada pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Porsi terbesar diarahkan pada sektor jalan, irigasi dan jaringan, serta gedung dan bangunan.
Dalam rapat tersebut, TAPD turut menyoroti kebutuhan tambahan bagian kabupaten/kota dari target penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Tambahan tersebut diperlukan agar pembayaran Dana Bagi Hasil dapat terpenuhi setidaknya hingga triwulan pertama tahun 2027. Kebutuhannya diperkirakan semakin besar apabila pembayaran juga mencakup kewajiban pada triwulan akhir tahun 2026.
Ditemui seusai rapat, Ketua DPRD Provinsi Kalsel H. Supian HK menyampaikan bahwa pembahasan RAPBD 2027 telah memasuki tahap akhir. Ia menyebutkan, sejumlah kesepakatan telah dicapai, termasuk rencana penyampaian rancangan anggaran tersebut dalam rapat paripurna pada 23 November 2026.
“Alhamdulillah, ini pembahasan terakhir untuk tahun anggaran 2027. Tadi sudah ada kesepakatan, akan diparipurnakan pada tanggal 23 November 2026. Pada arahnya tadi sudah ada juga peningkatan, pihak perangkat daerah menjelaskan ada peningkatan pada pendapatan,” ujar Supian HK.
Meski sebagian besar substansi telah diselesaikan, Supian menjelaskan pembahasan pada sisi belanja masih perlu dilanjutkan. Menurutnya, masih terdapat beberapa hal yang harus disempurnakan sebelum seluruh materi RAPBD dinyatakan rampung dan dibawa ke rapat paripurna.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kalsel Fatkhan yang mewakili TAPD menjelaskan bahwa penyesuaian maupun pelampauan target pendapatan setelah penetapan APBD masih dapat diakomodasi. Hal tersebut dapat dilakukan setelah hasil evaluasi APBD oleh Kementerian Dalam Negeri diterbitkan.
“Terkait mungkin adanya penyesuaian atau pelampauan target pendapatan pasca penetapan nanti bisa kita akomodasi setelah hasil evaluasi APBD oleh Kementerian Dalam Negeri turun. Jadi salah satu rekomendasinya seperti tahun sebelumnya bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian terkait dengan target pendapatan maupun penyesuaian-penyesuaian belanja atas program-program prioritas dan sebagainya,” jelas Fatkhan.
Ia menambahkan, pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian apabila terdapat pelampauan target pendapatan pada akhir tahun, termasuk penerimaan yang terealisasi pada Desember.
“Intinya kami masih bisa menyelesaikan kembali kalau memang ada pelampauan target pendapatan di bulan Desember itu, di akhir,” pungkasnya.
Banggar DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus mendalami dan menyempurnakan materi RAPBD 2027 agar dapat disepakati bersama sesuai jadwal. Dalam proses tersebut, DPRD tetap mengedepankan prinsip pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, tepat sasaran, serta berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Dengan pembahasan yang memasuki tahap akhir, RAPBD Kalsel Tahun Anggaran 2027 diharapkan dapat segera dibawa ke rapat paripurna pada 23 November 2026 sebagai tahapan lanjutan dalam proses penetapan anggaran daerah.
Pewarta: M. Nur Sulaiman Razak
Editor: Yasrizal Yahya





















