Beranda Daerah

Banggar DPRD Batam Kebut Pembahasan RAPBD 2027, Target Disahkan Akhir November

Koordinator Banggar DPRD Kota Batam Haji Aweng Kurniawan memimpin rapat koordinasi bersama TAPD dan sejumlah kepala OPD dalam pembahasan RAPBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 di Kota Batam, Senin (16/11/2026).

BATAM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam terus mempercepat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2027. Pembahasan dilakukan secara intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan alokasi anggaran disusun secara terukur, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

Upaya tersebut terlihat dalam rapat koordinasi Banggar DPRD Kota Batam bersama TAPD yang digelar pada Senin (16/11/2026). Pertemuan itu menghadirkan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam guna mendalami berbagai usulan program dan kebutuhan anggaran masing-masing perangkat daerah.

Rapat dipimpin Koordinator Banggar yang juga Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Haji Aweng Kurniawan, dari Fraksi Partai Gerindra. Turut hadir Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Muhammad Yunus Muda, S.E., serta sejumlah anggota DPRD yang tergabung dalam Banggar.

Sejumlah pejabat OPD yang mengikuti pembahasan antara lain Kepala Dinas Kesehatan dan para kepala puskesmas se-Kota Batam, Kepala Dinas Pendidikan, Direktur RSUD Embung Fatimah, serta perwakilan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA), dan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan (Disperkimtan).

Selain itu, hadir pula perwakilan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3AP2KB, serta Dinas Pertanahan.

Koordinator Banggar Haji Aweng Kurniawan mengatakan, rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat sekaligus mematangkan pembahasan RAPBD 2027. Ia menegaskan, seluruh tahapan pembahasan harus diselesaikan sesuai jadwal karena RAPBD tersebut ditargetkan dapat disahkan sebelum akhir November 2026.

Menurut Aweng, sejumlah OPD memiliki postur anggaran cukup besar sehingga memerlukan pembahasan lebih mendalam. Kondisi tersebut terutama berkaitan dengan urusan pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, yang alokasi anggarannya telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Beberapa OPD memiliki postur anggaran besar karena sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kesehatan. Kita harapkan dalam beberapa hari ini bisa tuntas pembahasan sehingga RAPBD yang disusun bisa dilaporkan pada rapat paripurna DPRD,” ungkap Aweng.

Ia menjelaskan, besarnya alokasi anggaran setiap OPD harus dicermati secara teliti. Penilaian tidak hanya dilakukan terhadap jumlah anggaran yang diusulkan, tetapi juga mencakup kebutuhan program, sasaran kegiatan, serta manfaat yang akan diterima masyarakat. Dengan demikian, setiap alokasi anggaran diharapkan benar-benar mendukung prioritas pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Yang kita bahas bukan sekadar angka-angka dalam dokumen anggaran. Kita ingin memastikan setiap program yang diusulkan memiliki perencanaan yang jelas, kebutuhan yang terukur, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Wakil Ketua I DPRD Kota Batam itu juga meminta seluruh OPD memberikan penjelasan secara rinci terhadap setiap usulan anggaran. Penjelasan tersebut meliputi dasar perhitungan kebutuhan, perencanaan program, hingga target yang hendak dicapai.

Aweng menilai koordinasi antara Banggar, TAPD, dan OPD sangat penting untuk memastikan seluruh materi pembahasan dapat dikaji secara menyeluruh. Setiap persoalan yang muncul diharapkan segera dikomunikasikan agar tidak menghambat proses penyelesaian RAPBD.

“Kami berharap seluruh OPD kooperatif dan responsif dalam pembahasan ini. Kalau ada hal yang perlu diperbaiki atau disesuaikan, segera kita komunikasikan bersama. Prinsipnya, kita ingin pembahasan berjalan efektif tanpa mengabaikan ketelitian,” tambahnya.

Ia menegaskan, DPRD Kota Batam melalui Banggar akan terus mencermati keseluruhan postur RAPBD 2027. Penyusunan anggaran harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, skala prioritas pembangunan, serta kebutuhan pelayanan masyarakat.

Melalui pembahasan yang dipercepat dan koordinasi bersama seluruh perangkat daerah, Banggar berharap materi RAPBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 dapat segera dirampungkan. Selanjutnya, dokumen tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

Pewarta: Salafudin Zaenul Ardy
Editor: Dwi Kurniawan