JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan hingga Selasa belum ada surat presiden (surpres) dari pemerintah terkait rencana pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diterima DPR RI. Hal tersebut disampaikannya menyusul dimulainya Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026–2027.
Puan menjelaskan, DPR RI saat ini baru memasuki masa persidangan setelah sebelumnya menjalani masa reses. Karena itu, berbagai surat yang dikirimkan pemerintah maupun pihak lain masih harus melalui tahapan pemeriksaan administrasi sebelum diteruskan kepada pimpinan DPR RI.
“Surpres (Panglima TNI) belum ada karena ini memang juga baru pembukaan masa sidang,” kata Puan saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Puan, setelah proses pemeriksaan administrasi selesai, surat-surat yang masuk ke DPR RI selanjutnya akan disampaikan kepada Pimpinan DPR RI pada hari yang sama. Dengan demikian, DPR belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya proses pergantian pucuk pimpinan TNI karena surat presiden yang menjadi dasar pembahasan belum diterima.
Di sisi lain, Puan mengungkapkan bahwa DPR RI telah menerima Surat Presiden Nomor R-58 tertanggal 27 Oktober 2026. Surat tersebut berisi penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana.
Penerimaan surpres tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan legislasi yang tengah berjalan di DPR RI. Dalam sepekan terakhir, Komisi III DPR RI diketahui telah menggelar sejumlah rapat dengar pendapat umum (RDPU) serta rapat Panitia Kerja (Panja) untuk membahas RUU Perampasan Aset.
Puan menegaskan, surat presiden terkait penunjukan wakil pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut telah dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. DPR RI, kata dia, akan menjalankan mekanisme kelembagaan sebagaimana diatur dalam peraturan internal parlemen.
“Surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku,” kata Puan.
Sementara itu, DPR RI secara resmi memulai Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026–2027 pada Selasa dengan menggelar Rapat Paripurna Ke-11. Rapat tersebut menjadi penanda dimulainya kembali agenda kerja dan kegiatan kelembagaan DPR RI setelah masa reses.
Rapat Paripurna Ke-11 DPR RI itu memiliki satu agenda utama, yakni penyampaian pidato Ketua DPR RI Puan Maharani. Melalui pembukaan masa sidang tersebut, DPR RI kembali menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, termasuk menindaklanjuti surat-surat resmi pemerintah serta agenda pembahasan rancangan undang-undang yang telah dijadwalkan. (Red/DP)
