MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menegaskan komitmennya untuk menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebagai instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi produktif, ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar menjadi sejumlah prioritas utama dalam arah kebijakan anggaran tersebut.
Komitmen itu disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.Si., yang akrab disapa Umi Dinda, dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Senin (9/11/2026). Rapat tersebut turut dihadiri unsur TNI, Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran pejabat di lingkungan Pemprov NTB.
Dalam penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2027, Pemprov NTB mengusulkan rencana pendapatan daerah sebesar Rp6,22 triliun. Angka tersebut meningkat 10,69 persen dibandingkan APBD Murni 2026. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp6,06 triliun atau naik 5,70 persen.
Umi Dinda menegaskan, peningkatan anggaran harus diikuti dengan ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan. Menurutnya, kebijakan fiskal tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya alokasi anggaran, tetapi harus memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas, hasil yang terukur, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam penjelasan resmi pemerintah daerah, kebijakan fiskal NTB pada 2027 akan bertumpu pada empat prinsip utama, yakni realistis dan sehat, berorientasi pada hasil, tepat sasaran, serta berkelanjutan. Keempat prinsip tersebut menjadi landasan dalam menyusun program pembangunan dengan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai pertimbangan utama.
Pendekatan tersebut juga dimaksudkan untuk menjaga agar belanja daerah tidak menjadi beban bagi generasi mendatang. Karena itu, setiap program harus disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
“Anggaran mengikuti program, bukan program mengikuti anggaran,” demikian salah satu penegasan dalam Nota Keuangan APBD 2027.
Salah satu prioritas utama Pemprov NTB adalah memperkuat program pengentasan kemiskinan dengan alokasi anggaran sekitar Rp745,25 miliar. Program tersebut difokuskan pada 106 desa yang masuk kategori kantong kemiskinan ekstrem.
Intervensi yang direncanakan meliputi penguatan usaha produktif keluarga miskin, perlindungan sosial, serta peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan bagi kelompok rentan. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah daerah berharap upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih terarah dan menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, ketahanan pangan dan energi menjadi agenda penting dalam rancangan APBD 2027. Pemprov NTB akan memperkuat dukungan terhadap sektor irigasi, pertanian, peternakan, dan perikanan, termasuk pemanfaatan energi terbarukan. Pengembangan industri agromaritim melalui hilirisasi juga menjadi perhatian untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi daerah.
Penguatan hilirisasi diharapkan dapat membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan demikian, hasil produksi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan tidak hanya dipasarkan sebagai komoditas mentah, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi.
Pada sektor lainnya, APBD 2027 diarahkan untuk mendukung pengembangan pariwisata berkualitas, peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, perluasan konektivitas digital, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Di sisi pengelolaan keuangan, Pemprov NTB juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan fiskal daerah. Rancangan APBD 2027 mencatat surplus sekitar Rp162,7 miliar. Surplus tersebut direncanakan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan daerah, termasuk penyelesaian kewajiban yang telah jatuh tempo dan penyertaan modal.
Menghadapi ketidakpastian ekonomi serta ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat, Pemprov NTB berupaya memperkuat pendapatan asli daerah (PAD). Langkah yang disiapkan antara lain melalui modernisasi pengelolaan pajak dan retribusi, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).
Pemprov NTB juga mengharapkan pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama DPRD dapat berlangsung secara cermat, kritis, dan konstruktif. Pemerintah daerah menargetkan rancangan tersebut memperoleh persetujuan bersama paling lambat 30 November 2026.
Sebagaimana ditegaskan dalam Nota Keuangan, pengelolaan APBD 2027 harus dilaksanakan secara jujur, transparan, dan akuntabel. Setiap rupiah anggaran diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat, mulai dari desa-desa di Pulau Lombok hingga wilayah pelosok Pulau Sumbawa.
Bagi Pemprov NTB, keberhasilan APBD 2027 tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang disahkan. Ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah kemampuan anggaran tersebut dalam menurunkan angka kemiskinan, membuka peluang ekonomi, memperkuat pelayanan publik, serta menghadirkan kesejahteraan yang semakin merata bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat. (Red/AH)
