KEPULAUAN RIAU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang III Tahun Anggaran 2025–2026 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid Hitam, Pulau Dompak, Senin (09/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dra. Hj. Dewi Kumalasari, M.Pd., dan dihadiri Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si., perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pandangan akhir terhadap Ranperda yang dinilai memiliki peran penting dalam membangun sistem peternakan dan kesehatan hewan di Kepulauan Riau. Penyampaian pendapat akhir dilakukan oleh perwakilan masing-masing fraksi, yakni Andi S. Mukhtar, S.T. (Gerindra), H. Mustamin Bakri, S.Sos., M.Si. (Golkar), H. Muhammad Musofa, S.E. (NasDem), Wahyu Wahyudin, S.E., M.M. (PKS), Dr. Sahat Sianturi, S.H., M.Hum. (PDI Perjuangan), H. Sumali, S.E. (Demokrat-Nurani Indonesia), dan H. Suigwan, S.M. (PAN-PKB).
Salah satu pandangan yang disampaikan adalah pendapat akhir Fraksi Partai Golkar yang dibacakan Mustamin Bakri. Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan panitia khusus, Ranperda tersebut telah disusun secara sistematis dalam 16 bab dan 43 pasal, dengan 13 ruang lingkup pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4.
Ruang lingkup tersebut mencakup kewenangan daerah dan perencanaan, penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, lalu lintas hewan, ternak dan produk hewan, biosekuriti serta pengendalian penyakit hewan. Selain itu, pengaturan juga meliputi kawasan, sarana dan prasarana, pembinaan, pengawasan, peran serta masyarakat, sistem informasi, pendanaan, larangan, sanksi administratif, hingga ketentuan penyidikan.
Fraksi Golkar juga menyambut baik sembilan asas yang menjadi landasan penyusunan Ranperda, yakni kemanfaatan, keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kesejahteraan hewan, keterpaduan, kehati-hatian, kepastian hukum, akuntabilitas, serta kearifan lokal.
“Dimuatnya asas kearifan lokal menunjukkan bahwa Ranperda ini disusun dengan tetap menghormati nilai, kebiasaan, dan praktik baik masyarakat peternak di Bumi Segantang Lada,” jelas Mustamin.
Dari sisi kewenangan, Fraksi Golkar menilai Ranperda telah mengatur pembagian tanggung jawab pemerintah secara cermat. Seluruh tindakan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Sementara itu, penyelenggaraan karantina tetap menjadi kewenangan instansi terkait, penetapan status wabah penyakit hewan tetap berada pada Menteri sebagaimana Pasal 28 ayat (2), dan pengaturan jaminan produk halal mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Fraksi Partai Golkar menilai pengaturan ini memberikan kepastian hukum, menghindari tumpang tindih kewenangan dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, serta memperkuat sinergi antartingkatan pemerintahan,” lanjutnya.
Mustamin juga mengapresiasi pengaturan mengenai penjaminan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). Ketentuan tersebut mencakup penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner, persyaratan higiene dan sanitasi unit usaha produk hewan, kepemilikan Nomor Kontrol Veteriner (NKV), serta pembinaan pemenuhan standar rumah potong hewan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 hingga Pasal 20.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui Sahat Sianturi menilai Ranperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki arti strategis bagi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Regulasi tersebut diharapkan mampu membentuk sistem peternakan yang lebih terencana, produktif, sehat, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Namun, Sahat menegaskan bahwa keberhasilan sebuah peraturan daerah tidak cukup diukur dari kelengkapan pasal mengenai kewenangan pemerintah, kewajiban pelaku usaha, larangan, maupun sanksi administratif. Ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah dampak nyata regulasi terhadap peningkatan produksi peternakan, perluasan akses peternak terhadap sarana produksi, perbaikan pelayanan kesehatan hewan, keamanan pangan, serta pengurangan ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
“Keberhasilannya harus diukur dari sejauh mana peraturan tersebut mampu meningkatkan produksi peternakan daerah, memperluas akses peternak terhadap sarana produksi, memperbaiki pelayanan kesehatan hewan, menjaga keamanan pangan, dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah,” tegas Sahat.
Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan bahwa masyarakat berhak memperoleh pangan asal hewan yang memenuhi standar ASUH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Produk seperti daging, telur, susu, dan hasil peternakan lainnya yang beredar di pasar harus memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan. Proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, hingga distribusinya juga harus memperhatikan standar higiene dan sanitasi.
Sahat menilai pengawasan terhadap rumah potong hewan, tempat pemotongan unggas, tempat penyimpanan dingin, tempat pengolahan produk hewan, serta sarana distribusi perlu dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Pengawasan juga harus mencakup penggunaan obat hewan, antibiotik, hormon, dan bahan lainnya agar tidak disalahgunakan atau digunakan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu memastikan pengawasan tidak hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen administratif, tetapi juga menjamin kualitas, keamanan, dan kelayakan produk hewan yang dikonsumsi masyarakat.
“Perlindungan konsumen harus menjadi orientasi utama, sementara pembinaan kepada pelaku usaha perlu dilakukan secara proporsional agar peningkatan standar keamanan pangan dapat berjalan seiring dengan keberlangsungan usaha masyarakat,” tutupnya.
Secara umum, seluruh fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyatakan persetujuan agar Ranperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Persetujuan tersebut tetap memperhatikan penyempurnaan substansi dan teknik perancangan berdasarkan hasil pembahasan bersama, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta catatan dan rekomendasi yang disampaikan masing-masing fraksi.
Persetujuan tersebut menjadi bentuk dukungan DPRD terhadap upaya membangun sistem peternakan dan kesehatan hewan yang mampu memperkuat ketahanan pangan, melindungi kesehatan masyarakat, meningkatkan daya saing usaha peternakan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Riau.
DPRD Provinsi Kepulauan Riau berharap peraturan daerah tersebut nantinya tidak hanya menjadi dokumen hukum yang tersimpan dalam lembaran daerah. Lebih dari itu, regulasi tersebut diharapkan menjadi pedoman kerja yang diterapkan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh perangkat daerah serta pemangku kepentingan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh peternak dan masyarakat luas. (Red/YSS)
