AMBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Inspektorat resmi meluncurkan SI-BAILEO (Sinergitas Informasi Balai Audit, Monitoring, dan Evaluasi Online), sebuah inovasi sistem pengawasan internal berbasis digital. Platform ini dirancang untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mencegah potensi penyimpangan sejak dini.
Kehadiran SI-BAILEO menjadi langkah strategis Inspektorat Kota Ambon dalam mentransformasi pola pengawasan pemerintahan. Jika sebelumnya pengawasan cenderung menemukan persoalan setelah terjadi, kini sistem tersebut diarahkan agar mampu mendeteksi dan memberikan peringatan terhadap potensi masalah sebelum berkembang menjadi penyimpangan.
Kepala Inspektorat Kota Ambon, Selly S. P. Kalahatu, mengatakan SI-BAILEO merupakan inovasi untuk memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal itu disampaikannya kepada wartawan di Ambon, Selasa (3/11/2026).
“SI-BAILEO merupakan inovasi pengawasan yang dikembangkan untuk memperkuat fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah,” kata Selly.
Menurutnya, pengawasan internal tidak seharusnya hanya berorientasi pada pencarian kesalahan. Lebih dari itu, pengawasan harus menjadi instrumen pembinaan sekaligus memberikan peringatan dini terhadap berbagai kemungkinan penyimpangan. Melalui SI-BAILEO, Inspektorat berupaya mendorong perubahan paradigma pengawasan agar lebih proaktif, terukur, terintegrasi, dan berbasis data.
SI-BAILEO merupakan proyek perubahan yang digagas Selly S. P. Kalahatu selaku project leader, bersama jajaran Inspektorat Kota Ambon. Inovasi tersebut dikembangkan dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2026.
Sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses pemantauan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan di lingkungan Pemkot Ambon. Dengan dukungan teknologi digital, informasi dan hasil evaluasi dapat terdokumentasi secara sistematis sehingga memudahkan proses pengawasan.
“Dengan dukungan sistem digital, proses pengawasan diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, karena informasi dan hasil evaluasi dapat terdokumentasi secara sistematis. Selain itu, pimpinan daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memperoleh informasi yang lebih cepat sebagai dasar mengambil keputusan,” ujar Selly.
Penerapan SI-BAILEO juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Inovasi ini sekaligus diarahkan untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ambon.
Sebagaimana diketahui, Pemkot Ambon kembali meraih opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi salah satu landasan penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat sistem pengawasan internal agar kualitas pengelolaan keuangan tetap terjaga.
Nama SI-BAILEO diambil dari istilah baileo, yaitu rumah adat Maluku yang menjadi tempat masyarakat berkumpul, bermusyawarah, dan mengambil keputusan bersama. Filosofi tersebut diharapkan tercermin dalam sistem pengawasan yang mengedepankan kolaborasi, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah.
“Filosofi tersebut diharapkan tercermin dalam sistem pengawasan yang dibangun melalui kolaborasi, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah,” harap Selly.
Dalam penerapannya, SI-BAILEO dirancang melalui tiga tahapan pengembangan, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang. Pada tahap jangka pendek, fokus diarahkan pada pembangunan sistem peringatan dini melalui penerapan dasar SI-BAILEO di lingkungan Inspektorat dan sejumlah OPD terkait.
Tahap jangka menengah akan dilanjutkan dengan memperluas penerapan sistem ke seluruh unit kerja OPD. Pada fase ini, integrasi data dan optimalisasi fungsi peringatan dini menjadi perhatian utama agar proses pengawasan dapat berjalan semakin menyeluruh.
Sementara itu, dalam jangka panjang, SI-BAILEO ditargetkan berkembang menjadi sistem pengawasan digital yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sistem tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu dasar bagi pimpinan daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan.
Peluncuran SI-BAILEO dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, di Balai Kota Ambon. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Kota Ambon, pimpinan OPD, serta sejumlah undangan.
Inovasi ini juga sejalan dengan Misi Kedua Kota Ambon, yaitu mewujudkan Ambon inklusif, serta program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon dalam penataan birokrasi yang kapabel, andal, dan bersih dari KKN.
Dalam kesempatan tersebut, Bodewin menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap penerapan SI-BAILEO. Ia berharap sistem tersebut mampu mempercepat proses pemantauan dan evaluasi sekaligus memastikan seluruh kegiatan pemerintahan terdokumentasi dengan baik dan terintegrasi.
Penerapan sistem ini juga diharapkan mendorong pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat dan terkini. Selain itu, SI-BAILEO diharapkan dapat membangun budaya kerja yang jujur, disiplin, dan akuntabel di seluruh perangkat daerah.
Dengan hadirnya SI-BAILEO, Inspektorat Kota Ambon diharapkan semakin optimal menjalankan fungsi pengawasan internal. Peran Inspektorat tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis OPD dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Melalui inovasi tersebut, Pemkot Ambon menargetkan penguatan sistem pencegahan dini, peningkatan efektivitas pengawasan, serta terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Red/AHF)
