AMBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah melalui pemanfaatan teknologi digital dan penguatan koordinasi lintas sektor. Langkah tersebut diwujudkan melalui peluncuran inovasi SIKENDALI AMBON (Sinergitas Kendali Inflasi dan Neraca Logistik Ambon) dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama para pemangku kepentingan dan distributor bahan pokok se-Kota Ambon, Jumat (30/10/2026), di Manise Hotel.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta. Peluncuran SIKENDALI AMBON menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pemantauan harga, ketersediaan pasokan, serta distribusi kebutuhan pokok melalui sistem informasi yang terintegrasi. Inovasi tersebut dicetuskan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosandi) Kota Ambon, Ronald H. Lekransy.
Penguatan sistem pengendalian inflasi ini dilakukan sebagai respons terhadap rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon mengenai perkembangan inflasi September 2026. Berdasarkan data tersebut, inflasi bulanan atau month-to-month tercatat sebesar 0,68 persen, inflasi tahun kalender atau year-to-date mencapai 3,29 persen, sedangkan inflasi tahunan atau year-on-year berada pada angka 4,76 persen.
Kenaikan harga terutama dipengaruhi kelompok transportasi serta lonjakan harga sejumlah komoditas pangan esensial. Cabai rawit dan cabai keriting menjadi komoditas yang mengalami kenaikan signifikan, bahkan menembus kisaran Rp120.000 hingga Rp160.000 per kilogram di pasaran.
Dalam arahannya, Ely Toisutta menekankan pentingnya respons cepat, terukur, dan berbasis data dari seluruh jajaran Pemkot Ambon. Menurutnya, pengendalian inflasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk instansi vertikal, pelaku usaha, distributor, serta lembaga terkait agar kebijakan yang diambil dapat menjawab persoalan di lapangan.
Untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, Pemkot Ambon menginstruksikan penerapan Strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Pada aspek keterjangkauan harga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon diminta memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar murah secara tepat sasaran, khususnya di kawasan permukiman padat penduduk. Upaya tersebut juga didukung pemantauan harga ikan oleh Dinas Perikanan guna membantu menjaga stabilitas komoditas pangan lainnya.
Sementara itu, untuk menjamin ketersediaan pasokan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan diminta mengoptimalkan gerakan menanam, terutama komoditas cabai dan bawang, melalui kelompok tani lokal, seperti di wilayah Denam dan Larike. Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
Strategi berikutnya adalah memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Pemkot Ambon mendorong realisasi nota kesepahaman melalui skema kerja sama antarpelaku usaha atau business-to-business (B2B) dan kerja sama antarpemerintah atau government-to-government (G2G) dengan daerah produsen, khususnya Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Kerja sama tersebut diharapkan menjamin kepastian pasokan bahan pangan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Pada aspek kelancaran distribusi, Pemkot Ambon akan berkoordinasi dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di Pelabuhan Yos Sudarso. Koordinasi ini diarahkan untuk memberikan jalur prioritas bongkar muat bagi kontainer yang mengangkut bahan kebutuhan pokok sehingga waktu tunggu atau dwelling time dapat ditekan.
Selain penerapan Strategi 4K, inovasi SIKENDALI AMBON menjadi perhatian utama dalam rapat koordinasi tersebut. Sistem ini dirancang sebagai mekanisme peringatan dini atau early warning system inflasi berbasis data waktu nyata (real-time).
Melalui integrasi teknologi digital, SIKENDALI AMBON berfungsi memetakan neraca logistik, ketersediaan stok, serta perkembangan harga berbagai komoditas. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mendeteksi lebih awal potensi kelangkaan barang maupun lonjakan harga sehingga intervensi dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.
“Dengan SIKENDALI AMBON, kita tidak lagi meraba-raba lokasi potensi kelangkaan atau lonjakan harga. Data yang masuk akan menjadi acuan intervensi pasar secara presisi,” tegas Ely.
Ia menjelaskan, keberhasilan pengoperasian platform tersebut membutuhkan dukungan dan integrasi data dari berbagai lembaga serta pemangku kepentingan. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berperan menjamin keamanan dan perlindungan data siber, sedangkan Bank Indonesia memberikan dukungan berupa analisis tren makroekonomi dan masukan kebijakan pengendalian inflasi.
Selanjutnya, Perum BULOG dan Pelindo berperan menyediakan data riil mengenai ketersediaan stok serta arus distribusi peti kemas. BPS dan BMKG Pattimura turut mendukung melalui penyediaan indikator statistik dan informasi prakiraan cuaca perairan. Sementara itu, distributor pangan menjadi salah satu unsur penting dalam memasok informasi berkala mengenai kondisi stok riil di lapangan.
Wakil Wali Kota Ambon tersebut juga menjamin kerahasiaan data bisnis milik distributor yang dimasukkan ke dalam sistem SIKENDALI AMBON. Menurutnya, informasi yang dihimpun pemerintah hanya akan dimanfaatkan untuk kepentingan pengendalian inflasi, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Data distributor dijamin aman dan semata-mata digunakan Pemkot Ambon demi menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan warga Kota Ambon,” tandasnya.
Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan diskusi interaktif yang melibatkan perwakilan Bank Indonesia, BPS, Perum BULOG, Pelindo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta puluhan distributor lokal.
Melalui pertemuan tersebut, seluruh pihak berupaya memantapkan peta jalan atau roadmap pengendalian inflasi daerah Kota Ambon. Sinergi lintas sektor dan pemanfaatan SIKENDALI AMBON diharapkan mampu memperkuat pengawasan harga, menjamin ketersediaan bahan pokok, memperlancar distribusi, serta menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga pangan. (Red/AHF)
