Jawa Tengah – Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Selasa (13/10). Pemantauan langsung dua menteri ke KDKMP di Sukoharjo kali ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melihat perkembangan pelaksanaan program KDKMP, sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang perlu ditindaklanjuti guna lebih mendorong optimalisasi proses operasionalisasi Koperasi Merah Putih.
Peninjauan dilakukan di tiga titik KDKMP, yaitu KDKMP Purbayan, KDKMP Kadilangu, dan KDKMP Menuran. Dalam kegiatan tersebut, Mendag Busan dan Menko Zulhas meninjau gudang dan gerai koperasi, memantau transaksi, serta berdialog dengan konsumen dan pengelola koperasi untuk mendapat gambaran operasional harian di KDKMP daerah Sukoharjo.
Mendag Busan mengatakan, keberadaan KDKMP dapat lebih memudahkan dan mendekatkan kepada masyarakat dalam menjangkau sekaligus menjaga keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok (bapok). Oleh karena itu, ia menegaskan, operasionalisasi KDKMP perlu didukung ketersediaan pasokan bapok secara kontinu dengan harga yang terjangkau sesuai ketentuan pemerintah.
“KDKMP diharapkan dapat memudahkan masyarakat memperoleh bapok dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi perlu terus dijaga agar masyarakat dapat mengakses barang dengan harga terjangkau,” ujar Mendag Busan.
Peninjauan KDKMP di Sukoharjo hari ini, (13/10), merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pemantauan oleh para menteri terhadap 107 KDKMP yang telah beroperasi di seluruh Indonesia. Peninjauan ke seluruh KDKMP ini dilakukan untuk memastikan efektivitas operasional koperasi, ketersediaan barang kebutuhan masyarakat, serta pelaksanaan tugas manajer dalam mengelola kegiatan usaha koperasi.
Menko Zulhas menegaskan, keberadaan KDKMP perlu diikuti dengan operasionalisasi yang nyata agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Ia menekankan, KDKMP bukan sekadar tempat berjualan, tetapi infrastruktur ekonomi desa yang harus benar-benar beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita perlu memastikan kebutuhan warga dapat terpenuhi, barang bersubsidi tersalurkan sesuai ketentuan, dan pengelolaan koperasi berjalan baik. Keberadaan dan penempatan manajer juga menjadi bagian penting untuk memastikan operasional sehari-hari berjalan dan pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan,” jelas Menko Zulhas.
Menko Zulhas pun mendorong KDKMP menjadi pusat kegiatan ekonomi desa yang tidak hanya melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat, tetapi juga memperkuat penyerapan produk petani dan pelaku usaha lokal. Melalui fungsi tersebut, KDKMP diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus membuka peluang pasar bagi produk yang dihasilkan masyarakat desa.
Ketiga KDKMP di Sukoharjo yang menjadi titik pantauan hari ini, (13/10) memiliki tiga lini usaha, yakni ritel, simpan pinjam, dan kesehatan. Tiap koperasinya memiliki tujuh personel yang terdiri atas satu manajer dan enam karyawan. KDKMP sebagai infrastruktur pemerintah yang utamanya menjadi sarana penyaluran program-program pemerintah. Termasuk di antaranya penyaluran bapok dengan harga sesuai ketentuan pemerintah, LPG 3 kg bersubsidi, pupuk bersubsidi, serta obat-obatan. Bapok yang tersedia di antaranya beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga Rp12.500 per kilogram dan minyak goreng rakyat MINYAKITA dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.
Manajer KDKMP Menuran, Rendy Buwana Perdana mengatakan, KDKMP Menuran telah beroperasi sejak 1 Juni 2026 dan dirinya mulai bertugas pada 1 Oktober 2026. Koperasi ini menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari bapok bersubsidi, gas LPG 3 kg, hingga layanan keuangan. Menurut Rendy, bapok menjadi salah satu produk yang paling diminati masyarakat karena harganya terjangkau sesuai ketentuan pemerintah.
Rendy berharap, KDKMP Menuran dan KDKMP lainnya terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Harapannya, koperasi ini makin berkembang dan dapat membantu masyarakat guna mendapatkan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau serta sesuai ketentuan pemerintah, sehingga tidak perlu membeli di tempat lain dengan harga yang lebih tinggi,” ujarnya.
Sementara itu, warga Desa Menuran, Nurindar Sulistyorini, mengatakan, dirinya cukup sering berbelanja di KDKMP Menuran karena menurutnya harga sejumlah bapok lebih kompetitif dibandingkan toko lain. “Saya sering belanja di sini karena harganya lebih murah dibandingkan tempat lain, itu menjadi nilai plus,” ujar Rini.
Rini berharap, ketersediaan pasokan barang dan layanan di KDKMP Menuran dapat terus dilengkapi agar semakin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, sejumlah produk dan layanan, termasuk obat-obatan, pembayaran listrik, serta layanan lainnya, masih perlu dioptimalkan. Ia juga berharap, KDKMP terus memberikan manfaat lebih besar, termasuk bagi pelaku usaha mikro, UMKM yang membutuhkan akses bahan baku dengan harga kompetitif. “Harapannya, barang-barangnya bisa lebih lengkap. Jadi, selain harganya lebih terjangkau, pilihannya juga lengkap dan semakin bisa memenuhi kebutuhan warga,” kata Rini.
Turut hadir pada peninjauan KDKMP di Sukoharjo, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. (Red)
