Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) terus mempercepat pemulihan konektivitas di Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah gempa bumi melanda sejumlah wilayah. Hingga 5 September 2026, sebanyak 19 ruas jalan nasional dan daerah di Pulau Flores tercatat telah kembali fungsional.
Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan, pemulihan jaringan jalan menjadi langkah penting untuk menjaga mobilitas masyarakat dan memastikan distribusi kebutuhan pokok tetap berjalan di wilayah terdampak bencana.
“Kalau NTT secara umum sih kalau jalan nasional sudah baik semua. Kita sekarang mundur ke jalan provinsi dan kabupaten. Memang jalan provinsi, kabupatennya agak kecil-kecil. Itu nanti beberapa titik yang memang itu menghubungkan antara kabupaten, terus bisa dipakai sebagai jalan alternatif,” kata Menteri Dody. dalam keterangannya di Jakarta, seperti dilansir pada Senin (7/9/2026).
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, sebanyak 15 ruas jalan nasional di sejumlah koridor Pulau Flores telah berstatus fungsional. Ruas tersebut antara lain Sp. Tiga Waemata (Labuan Bajo)–Malwatar, Malwatar–Bts. Kota Ruteng, Bts. Kota Ruteng–KM 210, Bts. Kota Ruteng–Reo–Kedindi, KM 210–Bts. Kab. Manggarai, hingga Aegela–Bts. Kota Ende.
Konektivitas di wilayah tengah dan timur Flores juga telah kembali fungsional, antara lain pada ruas Aegela–Danga (Mbay)–Nila–Maropokot, Bts. Kota Ende–Detusoko, Detusoko–Wologai, Junction–Wolowaru, Hepang–Nita, Lianunu–Hepang, Wolowaru–Lianunu, serta Waepare–KM 180 dan KM 180–Waerunu.
Pemulihan konektivitas juga menjangkau empat jaringan jalan daerah yang menjadi penghubung penting bagi mobilitas masyarakat. Pada jaringan jalan provinsi, ruas Wae Gongger (Bts. Kabupaten Manggarai)–Pota telah berstatus fungsional.
Sementara itu, di Pulau Palue, dua akses jalan kabupaten, yakni Krica–Lidi dan Krica–Nitung, juga tercatat fungsional. Ruas Waigete–Galit pun berada dalam kondisi fungsional.
Untuk mendukung pemulihan, tim melakukan mobilisasi material dan pemadatan badan jalan pada koridor Wae Gongger–Pota, termasuk di sekitar Jembatan Wae Baras. Penanganan tersebut dilakukan untuk menjaga akses tetap dapat dilalui sekaligus mendukung penguatan kembali infrastruktur yang terdampak bencana.
Di lapangan, tim Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT terus bersiaga menjaga jalur tetap fungsional serta menangani titik-titik yang masih membutuhkan perbaikan lanjutan.
Kementerian PU memastikan pemantauan kondisi jaringan jalan terus dilakukan untuk mengantisipasi gangguan dan mempercepat penanganan apabila terjadi kerusakan. Pemulihan akses jalan diharapkan dapat menopang mobilitas masyarakat, distribusi kebutuhan sehari-hari, pelayanan dasar, dan aktivitas ekonomi selama proses pemulihan pascabencana.
Dengan terus dijaganya konektivitas jalan, masyarakat di wilayah terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas secara bertahap, sementara pemerintah melanjutkan penanganan infrastruktur sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan.
