SAHABAT RAKYAT, Takengon — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah resmi menetapkan status Tanggap Darurat menyusul bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut pada 25–28 November 2025.
Berdasarkan data BPBD Aceh Tengah per Jumat (28/11/2025), pukul 10.00 WIB, tercatat3.213 Kepala Keluarga (KK) terpaksa mengungsi akibat kerusakan parah yang ditimbulkan bencana. Total 1.890 rumah mengalami kerusakan berat, sedang, hingga ringan.
Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tengah Andalika melaporkan bahwa kerusakan infrastruktur terjadi secara luas dan berdampak signifikan terhadap upaya penanganan darurat. Jalan nasional menuju Aceh Tengah dari luar kabupaten terputus total, sementara puluhan ruas jalan penghubung antar-kecamatan dan desa ikut terdampak, menyebabkan 9 kecamatan kini terisolir.
Selain itu, 15 jembatan terputus, memutus jalur distribusi bantuan dan mobilitas warga. Kondisi darurat semakin diperparah oleh kelangkaan BBM, jaringan telekomunikasi yang terputus, serta pemadaman listrik di sejumlah wilayah.
“Kami telah berupaya maksimal menjangkau seluruh korban, tetapi wilayah terisolir mengalami kekurangan logistik karena bantuan belum dapat disalurkan secara merata,” jelas Andalika.
Untuk mempercepat penanganan dan membantu para pengungsi, Pemkab Aceh Tengah menetapkan kebutuhan prioritas sebagai berikut: pangan brerupa beras 500 ton, telur 2.500.000 butir, mi instan 10.000 dus, air mineral 5.000 kotak, sandang dan hunian, tenda 7.500 unit, alas tidur 25.000 pcs, selimut 15.000 pcs, kasur lipat 25.000 unit. Selain itu kebutuhan operasional berupa solar 100.000 liter, pertalite/Pertamax 25.000 liter, dan perahu karet/boat 5 unit.
Kepala Dinas Kominfo Aceh Tengah Mustafa Kamal memastikan pihaknya terus mengoptimalkan penyebaran informasi dan koordinasi lintas lembaga.
“Fokus kami adalah memastikan informasi yang akurat dan cepat tersampaikan. Kami berupaya memulihkan jalur komunikasi di wilayah terisolir agar bantuan dan evakuasi berjalan efektif,” ujarnya.
Pemkab Aceh Tengah juga mengimbau instansi vertikal, lembaga sosial, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat luas untuk bersama-sama memperkuat penanganan darurat. Bantuan dapat dikoordinasikan melalui Posko Utama Tanggap Darurat BPBD di Kantor Bupati Aceh Tengah. (Red)
