Palu – Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat berpandangan, masa tanggap darurat bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, selayaknya diperpanjang. Alasannya, banyak variabel yang perlu dikaji dan ini tidak bisa diselesaikan dalam hitungan 14 hari sebagaimana ketentuan masa tanggap darurat.
“Besar kemungkinan masa tanggap dapat diperpanjang. Karena kita belum punya sebuah model pintu masuk ke sebuah transisi dari tanggap darurat ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Banyak hal yang harus dikaji terlebih dahulu,” kata Harry di Palu, Sabtu (06/10/2018). Masa tanggap darurat berlangsung dari Sabtu (29/09/201) sampai dengan Kamis (11/10/2018).
Salah satu yang penting dikaji, menurut Harry, adalah bagaimana menyikapi fenonema likuifaksi di kawasan Petobo, Palu. Banyak pertanyaan akademis yang perlu dijawab, seperti apakah di atas tanah tersebut bisa didirikan bangunan?
“Kalau secara kasat mata, kawasan itu sudah tidak bisa dibuat pemukiman lagi. Itu artinya apakah mereka akan dipindahkan? Kalau dipindahkan ke lokasi baru, berarti perlu studi sebelum memasuki masa transisi semuanya,” katanya.
Harry mengajak publik berkaca pada pengalaman penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurut Harry, NTB didesain agar segera setelah masa tanggap darurat bisa memasuki masa transisi dan dilakukan pembangunan hunian tetap.
“Namun, besarnya tantangan membuat pelaksanaan di lapangan tidak selalu sesuai rencana. Dari 80.000 rumah terdampak bencana, sekarang ini baru terbangun sekitar 2.000 rumah,” kata Harry.
Ia mendukung keinginan untuk mempercepat masa transisi di Sulawesi Tengah. Namun kecepatan juga tidak mudah diwujudkan karena rehabilitasi juga membutuhkan sinergitas dengan intansi lain. “Yang juga penting dicatat, semua upaya ini memerlukan kerja sama lintasinstansi. Tidak bisa kita bekerja sendiri,” katanya.
Bergerak Cepat
Kementerian Sosial bergerak cepat, produktif dan efektif memberikan penanganan selama masa tanggap darurat. Harry menyatakan, pada hari pertama pascabencana, sudah didirikan Posko Induk Bantuan Sosial di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.
Kedua setelah bencana sudah berdiri dapur umum di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Tengah. Saat itu juga datang bantuan dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk mendirikan dapur umum. “Kita dorong dari Morowali itu ke Kecamatan Kawatuna. Di sini mereka melayani kebutuhan dasar korban bencana berupa makanan dan layanan kesehatan,” kata Harrry.
Secara cepat, pada hari Minggu, sudah berdiri tujuh dapur umum. “Kemudian menginjak hari Selasa, sudah berdiri sembilan dapur umum di Palu,” kata Harry. Sampai Jumat malam, dapur umum sudah berdiri di 11 lokasi di Palu, dua di Donggala, dan dua di Sigi.
Ke depan, di sisa masa tanggap darurat, Kementerian Sosial akan terus meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan layanan terhadap warga terdampak bencana.
Posko Induk Perkecil Gap
Terkait laporan masyarakat yang mengeluh daerahnya belum terjangkau bantuan, Harry menjelaskan bahwa, Kemensos melalui Posko Induk Bansos selallu mengecek setiap laporan yang masuk ke posko.
“Laporan yang masuk misalnya dari Loru (Palu) dan Sidera (Kecamatan Sigi). Kami cek ke sana. Dan sering kenyataan yang kami temui tidak seheboh laporannya,” kata Harry.
Inilah di antara peran strategis Posko Induk Bansos yang menurut Harry baru pertama menemukan bentuk yang solid dan terorganisasi dengan baik pada penanganan gempa dan tsunami di Palu-Sigi-Donggala ini. “Dengan Posko Induk Bansos, pusat bersama daerah bisa bersinergi menangani masalah kebencanaan dengan sistematis dan terorganisasi dengan baiik,” kata Harry.
Menurut Harry, Posko Induk Bansos membuat proses pengelolaan logistik, informasi, dan permasalahan seputar dampak bencana berjalan dengan baik.
“Proses yang terjadi melibatkan aspirasi dan peran daerah. Pusat bertindak sebagai fasilitator. Misalnya dalam menentukan dapur umum, terjadi diskusi dengan daerah tentang titik mana yang paling efektif, dan tepat menjangkau komsentrasi pengungsi,” kata Harry.
Dengan mekanisme pengelolaan yang bersifat sinergis, maka secara perlahan memperkecil gap antara masalah yang ada dan bagaimana mencari solusinya.
Waprres Kunjungi Palu dan Donggala
Sebelumnya, dalam kunjungan ke Palu dan Donggala, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan sejumlah langkah strategis mengurai berbagai tantangan dalam pemulihan kondisi pascabencana di Sulawesi Tengah.
Menurut Kalla, tahapan rekonstruksi menjadi kunci menghidupkan kembali ke perekonomian rakyat. “Kalau mau cepat, harus cepat ada uang. Artinya tahap rehabilitasi dan rekonstruksi harus cepat dilakukan. Sebab dengan begitu yang bekerja dapat uang, uang untuk konsumsi, dan ekonomi berputar,” kata Kalla.
“Kan ada dua tahap. Ada tahap tanggap darurat itu berjalan dua bulan, kemudian kita harus membuat hunian sementara barak-barak bagi semua korban yang kehilangan rumah,” katanya. Setelah itu, dilanjutkan dengan rehabilitasi serta merekonstruksi rumah-rumah rumah dan bangunan yang mengalami rusak sedang dan berat.
Menurutnya, sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan pasca bencana telah dilaksanakan secara optimal, selain itu saling mendukung satu sama lain untuk sama-sama memulihkan keadaan di Sulteng.
Segera Hidupkan Aktivitas
Sebelumnya, mengutip arahan Presiden Joko Widodo, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menghimbau agar kantor-kantor pemerintahan di Sulawesi Tengah apakah di kabupaten/kota atau provinsi, agar segera beroperasi.
“Misalnya dengan melakukan apel-apel. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah bekerja. Tunjukkan leadership pemerintah daerah,” kata Mensos di Jakarta, Kamis (04/10/2018).
Upaya ini diharapkan memberi dampak positif bagi pemulihan kondisi masyarakat. Mensos menilai, secara umum, penanganan di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, banyak kemajuan sudah berjalan. “Meskipun memang harus diakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” kata Mensos.
Proses evakuasi korban, misalnya, sudah berjalan baik, namun perlu terus ditingkatkan. Pasokan bahan masalah sudah berjalan. Kebutuhan energi seperti listrik dan BBM juga sudah mulai dipulihkan secara bertahap.
Hinggal Jumat (5/10) malam jam 21.00, telah didirikan 15 dapur umum lapangan terdiri dari 11 Dapur Umum di Palu, dua Dapur Umum di Donggala, dan dua Dapur Umum di Sigi.
Sebanyak 10 titik Layanan Dapur Umum di Kota Palu tersebar di Kantor Dinas Sosial Prov. Sulteng di Jalan Muh. Yamin, Rumah Jabatan Gubernur Sulteng, Lapangan Wali Kota Palu, Kawatuna dan Petobo di Jalan Bulu Masomba Palu, Kompleks Perumnas Balaroa, Dinas Kesehatan Kota Palu Jl. Kartini, Kel. Siranindi Palu Barat, Universitas Muhammadiyah Kota Palu di Jalan Hang Tuah, Bandara Mutiara Sis Al Djufri, Dinas PU PERA–Bina Marga Palu, dan Dapur Umum Kel. Siranindi, Jalan Datu Pamusu, yang dikelola warga Sidrap.
Dua titik dapur umum di Kabupaten Donggala berada di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Donggala dan Kelurahan Labuan Bajo. Sementara dua titik dapur umum di Kabupaten Sigi ada di Lapangan Koramil 02 Biromaru dan Desa Lori.
Seluruh dapur umum dioperasikan oleh Dinas Sosial dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang datang dari berbagai daerah yakni dari Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulteng, Kota Palu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, dan Provinsi Sulbar, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Tojo Una Una, Kabupaten Buol, Kabupaten Toli Toli, Provinsi Kaltim, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Sulut, Provinsi Sultra. Total Tagana yang terlibat hingga hari ini sebanyak 497 personel dan akan terus bertambah. (Prwr)
