Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mulai berkembang pada pertengahan 2026 hingga mencapai puncaknya pada akhir 2026 dan awal 2027.
Hal tersebut disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (29/6/2026).
Dalam paparannya, Suharyanto mengatakan fenomena El Nino berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi kering, terutama kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang dapat berdampak pada ketersediaan air baku, produksi pertanian, hingga ketahanan pangan nasional.
“Kesiapsiagaan merupakan kunci utama dalam menghadapi potensi dampak El Nino. Kita tidak boleh menunggu sampai bencana terjadi. Seluruh pemerintah daerah, kementerian/lembaga, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan sejak sekarang agar dampak kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalkan,” ujar Suharyanto.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, BNPB telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi, di antaranya optimalisasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pembangunan sumur bor di wilayah rawan kekeringan, pengembangan jaringan pipanisasi air bersih, penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui dukungan sarana dan prasarana kebencanaan, serta memastikan kesiapan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak.
Hingga saat ini, BNPB telah membangun 109 titik sumur bor di tujuh provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
Selain itu, BNPB juga mengembangkan jaringan pipanisasi air bersih sepanjang 33,7 kilometer di Kabupaten Magelang, 12 kilometer di Kabupaten Gayo Lues, serta di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan air masyarakat di daerah rawan kekeringan.
Selain mitigasi kekeringan, BNPB terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla melalui dukungan operasi udara, Operasi Modifikasi Cuaca, pendampingan kepada pemerintah daerah, serta penguatan koordinasi di enam provinsi prioritas rawan karhutla.
BNPB menegaskan bahwa upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan karhutla harus terus diperkuat agar kejadian kabut asap lintas batas seperti yang terjadi pada 2015 tidak terulang.
Kehadiran BNPB dalam forum tersebut merupakan bagian dari penguatan koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi berbagai risiko bencana akibat fenomena El Nino.
Sesi pertama hadir sebagai narasumber, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Rapat koordinasi tersebut juga menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah pengendalian inflasi daerah dengan mitigasi dampak El Nino, mengingat potensi gangguan terhadap produksi pangan dan distribusi komoditas strategis yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
Kegiatan itu turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Staf Presiden AM Putranto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Kemudian, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya.
BNPB mengimbau seluruh pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta memantau informasi resmi pemerintah terkait perkembangan kondisi iklim dan potensi bencana di wilayah masing-masing. (red)
