SAHABAT RAKYAT, Jakarta – Masyarakat Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara kini telah menempati hunian sementara (huntara) setelah tempat tinggal mereka terdampak bencana banjir dan longsor pada akhir November 2025.
Dengan tersedianya huntara tersebut, warga diharapkan dapat mulai pulih dan menata kembali kehidupan mereka.
Warga yang menghuni huntara merupakan keluarga yang rumahnya mengalami rusak berat atau hanyut akibat bencana. Saat ini, sebanyak 186 kepala keluarga (KK) atau 542 jiwa menetap sementara di huntara yang berlokasi di Desa Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan. Huntara yang terdiri atas 10 blok tersebut berjarak sekitar 10 kilometer dari Desa Tandihat.
Rasa lega disampaikan para warga setelah menempati huntara tersebut. Hal itu diungkapkan saat peresmian huntara yang dibangun oleh Danantara pada Kamis (5/2/2026).
Seorang warga Desa Tandihat, Juliawan Haneva, mengaku dirinya dan keluarga merasa terbantu dengan adanya hunian sementara yang disediakan pemerintah.
Hal serupa juga disampaikan Arwin Dalimunthe yang menghuni salah satu blok huntara bersama anggota keluarganya. Para warga diketahui telah menempati huntara yang berjumlah 200 kamar tersebut sejak sekitar satu pekan terakhir.
Huntara yang dibangun di atas lahan seluas 4.050 meter persegi itu dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang. Selain kamar untuk setiap keluarga, tersedia pula fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, dapur umum, ruang aktivitas komunal, musala, serta lapangan futsal.
Selanjutnya, masyarakat yang saat ini tinggal di huntara akan mendapatkan hunian tetap (huntap). Pemerintah pusat menyiapkan skema pembangunan huntap secara in-situ di atas tanah milik warga atau secara berkelompok. Dalam skema tersebut, pemerintah daerah bertugas menyiapkan lahan untuk pembangunan huntap.
Desa Tandihat merupakan salah satu wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 4 Februari 2026, jumlah rumah rusak di wilayah tersebut mencapai 2.146 unit, dengan rincian rusak berat 1.832 unit, rusak sedang 126 unit, dan rusak ringan 188 unit.
Sementara itu, total rumah rusak akibat bencana yang tersebar di 18 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatra Utara tercatat sebanyak 30.301 unit. Rinciannya, rusak berat 7.210 unit, rusak sedang 3.523 unit, dan rusak ringan 19.568 unit.
Serah Terima Huntara dan DTH
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, yang mendampingi Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, menyerahkan secara simbolis hunian sementara kepada warga terdampak bencana. Prosesi serah terima ditandai dengan pengguntingan pita di kawasan Huntara Danantara, Desa Simarpinggan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kamis (5/2/2026).
Pada kesempatan yang sama, pemerintah pusat juga menyalurkan dana tunggu hunian (DTH) kepada perwakilan warga korban bencana. DTH merupakan salah satu skema bantuan bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat.
Suharyanto menyampaikan bahwa pihaknya bersama pemerintah daerah akan turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan kendala administrasi penyaluran DTH di sejumlah wilayah. Ia berharap proses penyaluran DTH dapat segera diselesaikan. “Alokasi DTH telah dipersiapkan oleh pemerintah pusat dan penyalurannya harus sesuai by name by address kepada warga yang berhak,” ujar dia.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya validitas data dalam penyaluran bantuan.
Ia meminta kepala daerah untuk memastikan data penerima bantuan telah terverifikasi dan tervalidasi. “Rumah rusak ringan akan dibantu Rp15 juta. Kemudian untuk rusak sedang dibantu Rp30 juta,” ujar Mendagri Tito.
Mendagri yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Sumatera menambahkan, warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akan memperoleh stimulan bantuan sebesar Rp60 juta yang penyalurannya dilakukan oleh BNPB. Namun demikian, Mendagri kembali menegaskan pentingnya ketersediaan data yang akurat dan valid.
Peresmian huntara dan penyaluran DTH bagi korban bencana banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut juga dilaksanakan secara serentak di Provinsi Aceh dan Sumatra Barat.
Pemerintah pusat, dengan dukungan berbagai pihak, menargetkan para penyintas bencana dapat menempati hunian sementara sebelum Ramadan. (Red)
